BERITA TERKINI

INDEKS
Tweet Share Share Share Share Share

Rabu, 17 Juni 2026


LANGKAT, BMN – Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo, S.H., S.I.K., M.Si. menyerahkan langsung kunci rumah hasil program bedah rumah kepada seorang lansia bernama Ibu Ginah dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara Ke-80 Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Lingkungan VIII Parit Pinang, Kelurahan Hinai Kiri, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Senin (15/6/2026) sore.

Program bedah rumah yang diinisiasi Kapolres Langkat dan dilaksanakan melalui kolaborasi antara Polres Langkat dengan BAZNAS Kabupaten Langkat ini bertujuan membantu masyarakat kurang mampu agar dapat memiliki hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman.

Dalam kegiatan tersebut hadir Ketua BAZNAS Kabupaten Langkat Ustadz Thantawi Jauhari, para Pejabat Utama Polres Langkat, Camat Secanggang, perangkat kelurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga sekitar.

Kapolres Langkat dalam sambutannya menyampaikan bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya dalam tugas menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi juga melalui aksi nyata yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Menurut Kapolres, program bedah rumah ini merupakan bentuk kepedulian sosial Polri sekaligus bukti bahwa negara hadir untuk membantu masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan.

"Rumah yang hari ini kami serahkan merupakan wujud nyata kepedulian Polri bersama BAZNAS kepada masyarakat.

Kami ingin memastikan bahwa masyarakat merasakan kehadiran negara dan tidak merasa sendiri dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan," ujar Kapolres Langkat.

Kapolres juga mengucapkan terima kasih kepada BAZNAS Kabupaten Langkat yang telah berkolaborasi dalam mewujudkan program tersebut.

Ia menegaskan bahwa semangat gotong royong dan kebersamaan menjadi kunci dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

Selain menyerahkan kunci rumah, Kapolres Langkat mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan, memperkuat kebersamaan, serta bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial dengan selalu melakukan verifikasi sebelum mempercayainya.

Pada puncak acara, Kapolres Langkat menyerahkan secara simbolis kunci rumah kepada Ibu Ginah yang tampak haru menerima bantuan tersebut.

Sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan, Ibu Ginah kemudian menyematkan sarung ke leher Kapolres Langkat.

Penyematan sarung tersebut menjadi simbol ungkapan terima kasih atas perhatian, kepedulian, dan bantuan yang diberikan kepada dirinya dan keluarga.

Dengan mata berkaca-kaca, Ibu Ginah menyampaikan rasa terima kasih kepada Kapolres Langkat dan seluruh jajaran yang telah membantu mewujudkan rumah layak huni bagi dirinya.

Ia mengaku bahagia karena kini dapat menempati rumah yang lebih baik dan nyaman.

Melalui program bedah rumah dalam rangka Hari Bhayangkara Ke-80 ini, Kapolres Langkat menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan Polri yang humanis, peduli, dan selalu hadir di tengah masyarakat.

Di akhir kegiatan, masyarakat juga diingatkan untuk memanfaatkan layanan Call Center Polri 110 apabila membutuhkan bantuan atau pelayanan kepolisian. (ROS)
Baca »
Tweet Share Share Share Share Share


PADANG LAWAS, BMN – Langkah tegas diambil oleh Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Padang Lawas guna mengantisipasi kebocoran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pada Senin sore (15/6/2026), aparat kepolisian menyambangi sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk memasang spanduk himbauan terkait larangan penyalahgunaan komoditas bersubsidi tersebut.

Aksi turun ke lapangan ini dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, AKP Irwansah Sitorus, dengan didampingi oleh sejumlah personel dari Unit Ekonomi.

Sebagai tahap awal, pemasangan spanduk peringatan ini dilakukan di dua SPBU yang beroperasi di wilayah Sibuhuan. Pihak kepolisian memastikan gerakan ini tidak akan berhenti di sini dan akan segera menyasar seluruh SPBU di wilayah hukum Polres Padang Lawas.

"Kegiatan ini akan terus berjalan secara berkelanjutan. Dalam waktu dekat, kami targetkan seluruh SPBU di Padang Lawas sudah terpasang spanduk imbauan ini," ujar AKP Irwansah Sitorus, mewakili Kapolres Padang Lawas, AKBP Dodik Yuliyanto.

AKP Irwansah menegaskan bahwa BBM bersubsidi merupakan hak mutlak masyarakat yang dialokasikan pemerintah untuk meringankan beban ekonomi. Praktik lancung di lapangan dinilai menjadi pemicu utama kelangkaan yang menyengsarakan warga.

"Penyalahgunaan BBM subsidi hanya akan menyebabkan stok di lapangan berkurang dan memicu lonjakan harga yang tidak wajar. Yang paling merugikan, anggaran negara menjadi terbuang percuma akibat salah sasaran. Oleh karena itu, pengawasan dan penegakan hukum harus diperketat," jelasnya secara lugas.

Spanduk yang dipasang secara mencolok di area SPBU tersebut memuat maklumat penting yang wajib dipatuhi oleh konsumen maupun pihak pengelola, antara lain:

Wajib Kode QR: Kendaraan roda empat dilarang keras membeli BBM bersubsidi tanpa menunjukkan kode QR yang valid dan sesuai dengan nomor pelat kendaraan.

Larangan Jerigen Tanpa Izin: Pembelian menggunakan jerigen atau wadah sejenis dilarang, kecuali memiliki surat rekomendasi resmi dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

Sanksi untuk Operator: Pihak SPBU dilarang melayani pembelian BBM bersubsidi yang terindikasi tidak memenuhi syarat atau melanggar aturan.

Polres Padang Lawas mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap aturan ini bukan sekadar pelanggaran administrasi biasa, melainkan ranah tindak pidana berat dengan sanksi yang tidak main-main.

Melalui sosialisasi masif ini, Polres Padang Lawas berharap adanya kerja sama yang solid antara masyarakat, pelaku usaha, dan aparat penegak hukum. Kepatuhan bersama dinilai menjadi kunci utama agar kuota BBM bersubsidi tetap terjaga, tepat sasaran, dan mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah tetap kondusif.

AKP Irwansah juga menghimbau agar tidak terjadi kericuhan jika ada antrian panjang. Pihaknya siap membantu jika terjadi permasalahan, menghubungi Call Center 110 jika terjadi gejolak. "Kami dari kepolisian siap membantu semaksimal mungkin," pungkasnya.

Dengan kehadiran Kepolisian Padang Lawas khususnya Sat Reskrim ini tentunya memberikan keberpihakan terhadap masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM bersubsidi.

(Torong)
Baca »
Tweet Share Share Share Share Share


Palas, BMN - Guna menjalin tali silaturahmi dan keharmonisan begitu juga untuk mengetahui situasi dan kondisi di wilayah desa Binaannya. Bhabinkamtibmas Polsek Sosa Polres Padang Lawas secara rutin melaksanakan sambang dan tatap muka dengan warga masyarakat, tepatnya Didesa Aliaga, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas. Selasa, (16/06/2026), pukul 12.00 wib sampai selesai.

“Bhabinkamtibmas Polsek Sosa Polres Padang Lawas Brigadir Rahman Razali sambang dan tatap muka dengan warga masyarakat, guna saling tukar informasi dan sampaikan pesan-pesan kamtibmas untuk selalu waspada dan berhati-hati mengingat cuaca tidak menentu guna mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas begitu juga apabila menemukan orang asing atau tidak di kenal masuk areal pura maupun rumah penduduk supaya waspada dan hati-hati guna cegah adanya gangguan kamtibmas". Demikian dikatakan Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yuliyanto, SIK., melalui Kasat Binmas IPTU Arwin, SH. Kepada para awak media.

Ia melanjutkan, Hadirnya Polri ditengah-tengah Masyarakat sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Menjalin silaturahmi dengan masyarakat demi menjaga harkamtibmas. Memberikan himbauan Kamtibmas serta monitoring terhadap cuaca yang tidak menentu sebagai langkah untuk penanggulangan dari bencana. Hingga selesai sambang dan tatap muka dengan masyarakat tersebut Situasi aman dan Kondusif. Tutur IPTU Arwin, SH. Selaku Kasat Binmas Polres Padang Lawas.

Sementara itu, Ps Kasubsi Penmas Polres Padang Lawas, Bripka Ginda K Pohan, menambahkan, Dalam kesempatan tersebut bhabinkamtibmas juga mengajak seluruh masyarakat maupun perangkat desa untuk ikut berperan aktif memberikan himbauan kepada warga untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban desa supaya tetap aman dan kondusif.

"Sudah menjadi tugas rutin bagi anggota bhabinkamtibmas memberikan pelayanan atau pendampingan di desa binaannya dan bersama-sama untuk membangun kebersamaan dan mengedepankan rasa kekeluargaan untuk mencapai suatu keamanan dan ketertiban secara bersama-sama". Pungkas Bripka Ginda.

(Torong)
Baca »
Tweet Share Share Share Share Share


PADANG LAWAS, BMN – Jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Padang Lawas menggelar Rapat Koordinasi dan Penertiban Jaringan Internet Wi-Fi Tanpa Izin di wilayah hukum Polres Padang Lawas, di Ruang Rapat zsat Reskrim Polres Padang Lawas, Senin (15/6/2026).

Langkah ini diambil guna merespons kritik dan aspirasi masyarakat terkait maraknya penyedia jasa internet (ISP) ilegal, sekaligus mencari solusi agar penertiban tidak mengorbankan kebutuhan internet warga di daerah pelosok.

Rapat koordinasi yang berlangsung persuasif ini dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, AKP Irwansah Sitorus. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Perizinan Padang Lawas Nurudin Kusumajaya Samosir, Kepala Dinas Kominfo Irwan S. Lubis, Manager PLN ULP Sibuhuan Hafidz, serta jajaran personel terkait.

Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, AKP Irwansah Sitorus, mengungkapkan bahwa kepolisian menghadapi dilema tersendiri dalam menindak bisnis Wi-Fi ilegal. Di satu sisi aturan hukum harus ditegakkan, namun di sisi lain internet telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang belum sepenuhnya terpenuhi oleh provider resmi.

"Jika kami langsung menindak tegas atau memutus usaha internet ilegal ini, tentu akan timbul masalah baru di masyarakat. Banyak warga di pelosok desa yang saat ini bergantung pada penyedia jasa internet lokal yang belum legal ini, karena layanan resmi seperti Telkom atau Icon Plus belum menjangkau wilayah mereka," ujar AKP Irwansah.

Meski demikian, AKP Irwansah menegaskan bahwa rapat ini menjadi bukti nyata bahwa Polres Padang Lawas tidak tinggal diam terhadap isu pembiaran Wi-Fi ilegal. Langkah ke depan yang akan diambil adalah mengedepankan pembinaan dan imbauan agar para pelaku usaha segera melegalkan bisnis mereka.

Berdasarkan data dari Dinas Perizinan Kabupaten Padang Lawas, saat ini baru ada tujuh perusahaan internet yang beroperasi secara legal dan mengantongi izin resmi dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Kepala Dinas Perizinan Padang Lawas, Nurudin Kusumajaya Samosir, menjelaskan bahwa kewenangan instansinya berada pada pemanfaatan ruang melalui sistem Online Single Submission (OSS).

"Kami sangat membutuhkan kerja sama dari pihak PLN dan Telkom untuk bersama-sama memberikan imbauan kepada para pelaku usaha internet ini. Tujuannya agar mereka segera menempuh jalur legal sesuai aturan yang berlaku," kata Nurudin.

Senada dengan hal itu, Kadis Kominfo Padang Lawas, Irwan S. Lubis, mengapresiasi inisiatif Satreskrim Polres Padang Lawas dalam mengurai benang kusut persoalan ini. Menurutnya, pemda siap menyusun langkah persuasif dengan memberikan tenggat waktu bagi pengusaha nakal untuk mengurus perizinan.

"Bagaimana kalau kita buat kesepakatan bersama berbentuk imbauan tertulis? Kita berikan waktu bagi mereka untuk mengurus izin. Setelah itu, dalam dua atau tiga bulan ke depan, kita lakukan monitoring berkala di lapangan untuk mengecek progresnya," usul Irwan.

Di tempat yang sama, Manager PLN ULP Sibuhuan, Hafidz, mengklarifikasi isu yang menyebutkan adanya pembiaran terhadap penggunaan tiang PLN oleh jaringan Wi-Fi ilegal.

Hafidz meluruskan bahwa kabel internet yang saat ini legal terpasang di aset PLN adalah milik PT Icon Plus (Iconnet), yang merupakan anak perusahaan resmi dari PT PLN (Persero).

Ia menegaskan bahwa PLN Sibuhuan berkomitmen penuh untuk menjaga ketertiban infrastruktur kelistrikan dari pemanfaatan secara ilegal.

"Kami tidak pernah melakukan pembiaran. Jika ditemukan ada jaringan Wi-Fi ilegal yang mencantol di tiang PLN, kami langsung menindaklanjutinya untuk ditertibkan. Kami juga siap bersinergi melakukan penindakan bersama tim gabungan jika ditemukan pelanggaran," tegas Hafidz.

(Torong)
Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

Senin, 15 Juni 2026


Binjai, BMN - Menjelang hari Bhayangkara Ke-80 Tahun 2026, Polres Binjai gandeng PMI kota Binjai untuk melaksanakan kegiatan "DONOR DARAH", di aula Anindya polres Binjai jalan Sultan Hasanudin No.1 Binjai, Senin (15/6/26)

Kapolres Binjai AKBP Mirzal Maulana, S.I.K., S.H., M.M., M.H., mengucapkan terima kasih terhadap PMI kota Binjai yang sudah melibatkan diri untuk kegiatan donor darah di polres Binjai dalam rangka hari Bhayangkara ke-80. Dimana kegiatan donor darah ini dengan harapan dapat membantu stok darah di PMI kota binjai yang nantinya bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkannya., ucap AKBP Mirzal Maulana.

Pihak PMI kota Binjai juga memberikan apresiasi terhadap Kapolres Binjai AKBP Mirzal Maulana, beserta jajarannya yang sudah mengundang pihaknya untuk membantu stok darah PMI di kota Binjai,

Dalam kegiatan donor darah ini, polres Binjai dapat menyumbangkan stok darah sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) kantong darah terhadap PMI kota binjai, terang Kapolres Binjai.

(Torong)
Baca »
Tweet Share Share Share Share Share


Langkat, BMN - Wakil Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, SH secara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Langkat pada acara yang digelar di Hotel Grand Stabat, Kamis (11/6/2026).

Pencanangan tersebut menjadi tanda dimulainya rangkaian pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan melibatkan 948 petugas sensus yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Langkat. Sebelum turun ke lapangan, para petugas akan mengikuti Training Center (TC) yang dilaksanakan di tiga lokasi, yakni Bahorok, Stabat, dan Besitang.

Usai mengikuti pelatihan, para petugas dijadwalkan melakukan pendataan lapangan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 guna menghimpun data ekonomi masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Langkat.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Langkat, M. Ervin Sugiar, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang bertujuan menyediakan data dasar kegiatan ekonomi sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan.

Menurutnya, hasil sensus akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur ekonomi, potensi usaha, serta berbagai indikator ekonomi lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah dalam menentukan arah pembangunan nasional maupun daerah.

“Jadi arah pembangunan nasional disusun berdasarkan perolehan gambaran tentang struktur ekonomi, potensi usaha, dan berbagai kondisi perekonomian lainnya,” ujar Ervin.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Langkat terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia menyampaikan bahwa Bupati Langkat telah menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait hingga tingkat desa untuk membantu dan mendukung kelancaran kegiatan pendataan tersebut.

Tiorita juga mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan data dan informasi yang benar kepada petugas sensus.

“Berikan jawaban yang sebenar-benarnya, sehingga akan tergambar potensi dan kondisi perekonomian yang nyata,” tegasnya.

Ia berharap data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi acuan yang akurat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Langkat di masa mendatang.

“Melalui sensus ekonomi ini, kita berharap Kabupaten Langkat dapat lebih baik dalam menentukan arah pembangunan ke depannya berdasarkan data yang valid dan terpercaya,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Langkat secara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Langkat.

“Dengan ini, saya mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Langkat,” ucap Tiorita.

Prosesi pencanangan ditandai dengan penyematan rompi kepada petugas sensus sebagai simbol dimulainya pelaksanaan kegiatan pendataan ekonomi di Kabupaten Langkat.

Turut hadir mendampingi Wakil Bupati Langkat dalam kegiatan tersebut Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Langkat Rina Wahyuni Marpaung, S.STP, M.AP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat Wahyudiharto, S.STP, M.Si, Kabag Perekonomian Setdakab Langkat Mimi Wardani Lubis, S.STP., M.AP, para camat se-Kabupaten Langkat, serta perwakilan Kadin Kabupaten Langkat.

(Ros)
Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

Sabtu, 13 Juni 2026


Gunungsitoli Selatan, BMN - Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Polri ke-80 dengan tema “Polri untuk Masyarakat”, Personel Kompi 4 Batalyon C Satuan Brimob Polda Sumatera Utara melaksanakan kegiatan Gerakan Indonesia Asri melalui aksi bersih-bersih lingkungan di Pantai Laharuga, Desa Ononamolo Lot II, Gunungsitoli Selatan, Sabtu (13/6/2026).

Danton 4 Kompi 4 Batalyon C, Ipda Henri H.S. Pardosi bersama personel Brimob melakukan pembersihan kawasan pantai dari berbagai jenis sampah organik maupun nonorganik yang berpotensi mengganggu kebersihan lingkungan dan kenyamanan masyarakat.

Aksi peduli lingkungan ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk turut berperan aktif dalam menjaga kelestarian alam sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan ruang publik. Dengan semangat gotong royong, personel Brimob menyisir area pantai dan mengumpulkan sampah yang tersebar di sepanjang pesisir sehingga kawasan wisata tersebut kembali terlihat bersih dan tertata.

Selain menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat melalui aksi nyata yang memberikan manfaat langsung bagi lingkungan sekitar.

"Menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau institusi tertentu, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Langkah sederhana seperti memungut sampah dan menjaga kelestarian alam dapat memberikan dampak besar bagi masa depan lingkungan serta kualitas hidup masyarakat." ujar Ipda Henri.

Melalui momentum HUT Polri ke-80, kegiatan Gerakan Indonesia Asri menjadi bukti bahwa kehadiran Polri tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan. Diharapkan kegiatan ini dapat menginspirasi masyarakat untuk semakin peduli terhadap kebersihan lingkungan dan bersama-sama menjaga keindahan alam sebagai aset berharga bagi generasi mendatang.

(Panji)
Baca »
Tweet Share Share Share Share Share


Tebing Tinggi, BMN - Wali Kota Tebing Tinggi H. Iman Irdian Saragih bersama Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Tebing Tinggi Ny. Hj. Susmira Wanti Iman Irdian Saragih menghadiri kegiatan nonton bareng (nobar) pemutaran film edukasi parodi “Kampung Durian Gak Jadi Runtuh” yang digelar di Aula Lantai IV Balai Kota Tebing Tinggi, Kamis (11/6/2026).

Kegiatan yang diinisiasi TP PKK Kota Tebing Tinggi ini menjadi sarana edukasi sekaligus hiburan bagi masyarakat dalam menyampaikan pesan-pesan sosial, ekonomi, dan ketahanan keluarga melalui media film.

Dalam sambutannya selaku Pembina TP PKK Kota Tebing Tinggi, Wali Kota Iman Irdian Saragih menyampaikan apresiasi kepada TP PKK yang terus berkomitmen mendukung pembangunan keluarga dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program yang bermanfaat.

“Atas nama Pemerintah Kota Tebing Tinggi, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada TP PKK yang terus berkomitmen mendukung pembangunan keluarga dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat di tengah masyarakat,” ujar Wali Kota.

Menurut Wali Kota, kegiatan pemutaran film edukasi merupakan salah satu sarana penting dalam membangun keluarga yang harmonis, berkualitas dan berketahanan. Melalui film tersebut, masyarakat diajak memahami pentingnya peran keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam membentuk karakter, moral, serta masa depan generasi penerus bangsa.

Wali Kota juga berharap momentum kegiatan tersebut dapat semakin memperkuat sinergi antara pemerintah, TP PKK dan masyarakat dalam mewujudkan warga yang sehat, cerdas, mandiri dan sejahtera.

“Saya berharap melalui kegiatan nonton bareng ini seluruh peserta memperoleh wawasan, inspirasi dan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu menciptakan lingkungan keluarga yang baik dan mendukung terwujudnya masyarakat yang maju serta berdaya saing,” kata Wali Kota.

Lebih lanjut, Wali Kota menilai film “Kampung Durian Gak Jadi Runtuh” memiliki pesan edukatif yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat. Film tersebut dinilai mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keharmonisan keluarga, memperkuat nilai-nilai kebersamaan serta meningkatkan kesadaran dalam menghadapi berbagai persoalan sosial.



Wali Kota juga mengusulkan agar film tersebut dapat ditayangkan lebih luas kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya edukasi publik, termasuk dalam berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung.

“Saya mendukung kegiatan ini karena mampu memberikan edukasi kepada masyarakat, baik dalam aspek sosial, ekonomi maupun kehidupan beragama. Edukasi seperti ini perlu terus dilakukan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi atau isu negatif yang belum tentu benar,” ungkap Wali Kota.

Sebelum pemutaran film dimulai, Ketua TP PKK Kelurahan Durian, Ny. Ulfia Sari Lubis, terlebih dahulu membacakan sinopsis film yang sarat akan nilai-nilai kebersamaan dan resolusi konflik sosial dalam kehidupan bertetangga tersebut.

Usai pemutaran film, sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kreativitas para penggiat seni lokal, Wali Kota bersama Ketua TP PKK Kota Tebing Tinggi menyerahkan piagam penghargaan secara simbolis kepada para pemain film tersebut. Selain itu, turut diserahkan cendera mata berupa kaos bertuliskan “Kampung Durian Gak Jadi Runtuh” sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam menyukseskan produksi film edukasi parodi tersebut.

Melalui momentum ini, Pemko Tebing Tinggi berharap sinergi antara pemerintah, TP PKK, dan seluruh elemen masyarakat dapat semakin solid demi mewujudkan warga Kota Tebing Tinggi yang sehat, cerdas, berdaya saing, dan sejahtera.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi AKBP Rohim Marthin Gultom, Camat Bajenis Ari Miranda, Lurah Durian Dias Nasution, para pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, serta jajaran TP PKK dari tingkat kota hingga lingkungan.

(*)
Baca »
Tweet Share Share Share Share Share


Langkat, BMN - Kapolres Langkat AKBP David Triyo Prasojo, S.H., S.I.K., M.Si. memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan pendistribusian bantuan Triwulan II Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Langkat yang dilaksanakan di Aula Jentera Malay Langkat, Rabu (10/6/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Baznas Kabupaten Langkat dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui berbagai program sosial, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi.

Kapolres Langkat melalui Kasi Humas Polres Langkat menyampaikan apresiasi kepada Baznas Kabupaten Langkat yang terus konsisten menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, program tersebut merupakan wujud kepedulian sosial yang patut didukung bersama karena memberikan manfaat langsung bagi masyarakat kurang mampu.

"Kapolres Langkat menilai program yang dijalankan Baznas Kabupaten Langkat merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap masyarakat. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat serta memberikan manfaat bagi para penerima," ujar Kasi Humas.

Adapun bantuan yang didistribusikan meliputi dua unit bedah rumah, sebelas bantuan pendamping pengobatan, tujuh kursi roda, dua tongkat bantu jalan, bantuan pendidikan bagi 40 siswa MI/SD dan 40 siswa MTs/SMP, bantuan untuk 60 guru MDTA, bantuan kepada 20 mualaf, bantuan Al-Qur'an untuk tiga masjid, serta bantuan bagi 10 pelaku UMKM.

Lebih lanjut, Kapolres Langkat berharap bantuan yang bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah yang dikelola Baznas Kabupaten Langkat tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat semangat kepedulian dan gotong royong di tengah kehidupan bermasyarakat.

Kapolres Langkat juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung berbagai program sosial kemasyarakatan yang bertujuan membantu warga yang membutuhkan.

Menurutnya, kolaborasi dan kepedulian bersama merupakan kunci dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, masyarakat diimbau untuk memanfaatkan layanan Call Center Polri 110 yang dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk menyampaikan laporan, pengaduan maupun informasi terkait gangguan kamtibmas dan pelayanan kepolisian.

(Samuel)
Baca »
Tweet Share Share Share Share Share


Medan, BMN - Pengurus Besar Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (PB ISMI) menggelar Diskusi Kebangsaan terbatas bertajuk 'Mengukur Independensi Vonis Bebas Korupsi Aset PTPN ' di sekretariat PB ISMI Jalan Pepaya No 24-26 Meda pada Kamis 11 Juni 2026.

Diskusi digelar karena putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan telah memvonis bebas keempat terdakwa dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi dan penjualan lahan eks HGU PTPN II (kini PTPN I Regional I) yang dikembangkan menjadi perumahan Citraland.

Empat terdakwa yang divonis bebas masing-masing Imam Subakti selaku eks Direktur PT Nusa Dua Propertindo, Askani selaku eks Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara, Abdul Rahim Lubis selaku eks Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, serta Irwan Perangin-angin selaku mantan Direktur PTPN II.

Atas putusan tersebut, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) mengambil langkah hukum lanjutan dengan mengajukan banding atas putusan bebas terhadap empat terdakwa dalam perkara dugaan korupsi penjualan aset PTPN I Regional I, yang sebelumnya dikenal sebagai PTPN II.

Masyarakat Melayu Indonesia mendukung sepenuhnya langkah hukum yang diambil Kejatisu dan mendorong agar kasus ini terang benderang dan tak ada yang ditutup-tutupi transparan dan berkeadilan bagi masyarakat Melayu pada khsusunya dan rakyat Indonesia pada umumnya.

Oleh sebab itulah diskusi PB ISMI digelar guna memberikan masukan dan dukungan kepada Kejatisu demi penegakan hukum di negeri ini. "Rumusan hasil pertemuan sejumlah tokoh masyrakat Melayu Indonesia itu merespon masalah perampasan Tanah Ulayat dan Tanah Adat Melayu serta merespon keputusan banding atas vonis bebas 4 terdakwa korupsi penjualannaset PTPN ke Citra Land," ujar Assoc Prof Yanhar Jamaluddin MSP, Sekjen PB ISMI usai acara diskusi.

Hal ini juga kata Yanhar Jamaluddin, sebagai tindak lanjut dari Maklumat Masyarakat Melayu Indonesia yang disampaikan pada Halal Bi Halal Masyarakat Melayu Indonesia tanggal12 April 2026, dibawah naungan PB MABMI, PB ISMI dan PB GAMI, maka upaya penyelamatan dan penguatan Hak Atas Tanah Melayu terus dilakukan.

Sehubungan dengan itu, pertemuan menghasilkan rumusan sebagai berikut ::

1. Terus berupaya menyelamatkan dan mengawal Tanah Adat dan Tanah Ulayat Melayu, termasuk tanah-tanah dalam status grant Sultan.

2. Lahan-lahan yang akan diselamatkan dan diamankan adalah seluruh lahan tanah ulayat dan tanah adat yang masih dikuasai Perusahaan Negara/Swasta dan lahan-lahan tanah ulayat dan tanah adat Melayu yang di kuasai oleh penggarap, masyarakat, LSM atau Ormas.

3. Komunikasi intensive dengan para Sultan Melayu di Sumatera Timur, terus ditingkatkan untuk menyamakan langkah dan gerak juang penyelamatan Tanah Ulayat dan Tanah Adat Melayu.

4. Untuk mensosialisasikan Maklumat Masyarakat Melayu Indonesia, khususnya tentang Permasalahan Tanah Ulayat dan Tanah Adat Masyarakat Melayu, maka akan dipasang poster, spanduk atau baliho yang memuat isi Maklumat dan akan dipancang di ruang-ruang pablik, agar dengan mudah dapat dibaca oleh masyarakat khususnya Aparat Penegak Hukum.

5. Masyarakat Melayu Indonesia, melalui PB MABMI, PB ISMI dan PB GAMI, segera mengeluarkan sikap mendukung Keputusan Jaksa untuk banding dalam kasus Korupsi Penjualan Aset PTPN ke Citraland, serta mendorong jaksa bekerja secara professional dalam penegakan hukum kasus vonis bebas korupsi aset PTPN tersebut.

Selanjutnya Masyarakat Melayu Indonesia bertekad menuntaskan permasalahan Tanah Ulayat dan Tanah Adat Masyarakat Melayu dengan :

1. Mendesak Pemerintah untuk mengakui hak Tanah Ulayat dan Tanah Adat Masyarakat Melayu.

2. Mendesak Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum untuk menindak dan menertibkan para penggarap Tanah Ulayat dan Tanah Adat Masyarakat Melayu.

3. Mendesak Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum untuk mengembalikan hak hak Kesultanan dan Masyarakat Melayu atas tanah yang selama ini digunakan oleh perusahaan atau pihak ketiga.

4. Meminta kepada seluruh Ormas Melayu untuk Membentuk Lembaga Pengelola Tanah Ulayat dan Tanah Adat guna memperjuangkan hak Masyarakat Melayu.

Hadir dalam diskusi tersebut Prof Djohar Arifin Husin, Mayjend TNI (Purn) M Hasyim, DR Sakhyan Asmara, Assoc Prof Yanhar Jamaluddin, Ade Darmawan, HA Nuar Erde, Johan Merdeka, M Hafiz dan Abdul Azis.

(Tim)
Baca »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.