BERITA TERKINI

INDEKS
Tweet Share Share Share Share Share

Minggu, 06 September 2026

  


Medan | Indonesia Berkibar News - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Medan menggelar rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Rancangan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027 serta Perubahan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2026, Sabtu (15/08/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Medan tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Medan sekaligus Ketua Badan Anggaran, Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B.Turut mendampingi, Wakil Ketua DPRD Kota Medan H. Rajudin Sagala, S.Pd.I., H. Zulkarnaen, S.K.M., dan Hadi Suhendra, S.H. Rapat juga dihadiri jajaran Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Medan.

Pembahasan tidak hanya menyangkut arah kebijakan anggaran Kota Medan untuk tahun 2027, tetapi juga mengevaluasi serta menyusun perubahan terhadap APBD Tahun Anggaran 2026.

Banggar DPRD Kota Medan membahas Rancangan KUA-PPAS APBD 2027 dan Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Medan serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Instansi yang hadir antara lain Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, Dinas Kesehatan Kota Medan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan.

Pembahasan KUA-PPAS merupakan salah satu tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan Daerah.

Karena itu, pembahasan anggaran semestinya tidak berhenti pada persoalan angka dan pembagian pagu semata. Setiap program yang masuk dalam rancangan anggaran perlu diuji berdasarkan kebutuhan masyarakat, urgensi pembangunan, efektivitas penggunaan anggaran, serta kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikannya.

Khusus untuk perubahan APBD 2026, Banggar juga memiliki posisi strategis untuk melihat apakah terdapat program yang perlu disesuaikan berdasarkan perkembangan kondisi daerah dan capaian pelaksanaan anggaran berjalan.

Sementara untuk APBD 2027, tantangannya lebih jauh: jangan sampai perencanaan anggaran hanya menghasilkan daftar program, tetapi lemah dalam ukuran manfaat dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.

Dengan melibatkan sejumlah OPD strategis, pembahasan tersebut menyentuh sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, infrastruktur permukiman, tata ruang, lingkungan hidup hingga ketahanan pangan.

Karena itu, masyarakat patut mengawal proses pembahasan KUA-PPAS tersebut.

Setiap rupiah yang direncanakan dalam APBD pada akhirnya bersumber dari kemampuan fiskal daerah dan harus dipertanggungjawabkan melalui program yang memberikan manfaat nyata.

Banggar DPRD Kota Medan dan Pemko Medan dituntut memastikan proses penyusunan anggaran berlangsung transparan, rasional, tepat sasaran, serta berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Jangan sampai anggaran besar hanya menghasilkan program besar di atas kertas, tetapi minim dampak ketika diterapkan di lapangan.

Pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 dan Perubahan APBD 2026 menjadi momentum untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran Kota Medan benar-benar diarahkan pada kebutuhan publik, bukan sekadar memenuhi rutinitas administrasi tahunan.(bundo)


Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

  


Medan | Bandar Meriah News - Munculnya sejumlah kasus oknum Kepala Lingkungan (Kepling) di Kota Medan yang ditangkap aparat kepolisian karena diduga terlibat dalam peredaran gelap narkoba menjadi perhatian serius DPRD Kota Medan.

Sepanjang 2026, setidaknya tiga oknum Kepling di Kota Medan tercatat ditangkap aparat kepolisian dalam kasus narkoba. Bahkan, para oknum tersebut diduga tidak sekadar sebagai pengguna, tetapi ada yang diduga berperan dalam jaringan peredaran narkoba.

Tiga kasus tersebut masing-masing melibatkan MF (41), Kepling di Medan Barat yang ditangkap Polrestabes Medan pada Maret 2026 di Kelurahan Pulau Brayan Kota. Kemudian AR (37), Kepling di Medan Polonia yang ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut pada 15 Agustus 2026 di Jalan Starban.

Terbaru, FAP (41), seorang Kepling wanita di Kecamatan Medan Maimun, ditangkap Satresnarkoba Polrestabes Medan pada akhir Agustus 2026 di kawasan Jalan Brigjen Katamso.

Rentetan kasus tersebut dinilai menjadi alarm serius bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Medan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses rekrutmen dan pengangkatan Kepling.

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Medan, Syaiful Ramadhan, mendesak Pemkot Medan mendesak segera dilakukan revisi terhadap Perda Kota Medan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan.

Menurut Syaiful, salah satu poin penting yang harus dimasukkan dalam revisi Perda tersebut adalah persyaratan calon Kepling wajib bebas dari narkoba yang dibuktikan melalui tes narkoba sebelum proses pengangkatan.

“Kita mendesak Pemkot supaya merevisi Perda Kepling, terutama mencantumkan poin menjadi Kepling harus bebas narkoba,” ujar Syaiful Ramadhan di Medan, Minggu (06/09/2026). 

Ia menjelaskan, persyaratan bebas narkoba tersebut belum secara tegas tercantum dalam Perda Kota Medan Nomor 9 Tahun 2017. Padahal, posisi Kepling sangat strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat dan menjadi salah satu unsur pemerintahan yang berada paling dekat dengan warga.

Syaiful yang juga merupakan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Medan menilai, seorang Kepling semestinya mampu menjadi pengayom sekaligus teladan bagi masyarakat, bukan justru terseret dalam praktik penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.

“Ini kasus serius. Ada Kepling yang kedapatan memiliki ribual pil ekstasi dan narkoba jenis baru, ini tentu mencoreng marwah Kota Medan,” tegasnya.

Karena itu, menurut Syaiful, persyaratan bebas narkoba harus menjadi syarat wajib dan tidak boleh sekadar formalitas dalam setiap proses rekrutmen maupun pengangkatan Kepling.

Ia mendorong agar setiap calon Kepling menjalani pemeriksaan atau tes narkoba yang dilakukan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain pada tahap seleksi, pemeriksaan berkala juga dinilai perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya menjaga integritas aparatur di tingkat lingkungan.

“Jangan sampai orang yang seharusnya ikut menjaga masyarakat justru terlibat dalam peredaran narkoba. Rekrutmen Kepling harus benar-benar selektif. Bebas narkoba harus menjadi salah satu syarat mutlak,” tegasnya.

Saat ini, berdasarkan data Pemkot Medan, terdapat 2.001 Kepling yang tersebar di 152 kelurahan pada 21 Kecamatan dengan luas wilayah Kota Medan mencapai sekitar 26.510 hektare.

Menurut Syaiful, jumlah Kepling yang mencapai ribuan orang tersebut menunjukkan pentingnya sistem rekrutmen dan pengawasan yang kuat. Tidak hanya persoalan narkoba, sejumlah persoalan lain terkait Kepling juga masih menjadi polemik di tengah masyarakat, termasuk proses pengangkatan dan periodisasi jabatan.

“Selain narkoba, masalah Kepling yang lain juga masih menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat, seperti pengangkatan dan periodisasi,” pungkasnya.(fit)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

Sabtu, 05 September 2026

 



Binjai | Bandar Meriah News - Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H. bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Binjai melaksanakan kegiatan patroli bersama skala besar pada Sabtu (05/09/2026 )pukul 21.00 wib dan Patroli gabungan lintas instansi ini digelar sebagai wujud nyata sinergitas untuk memantau situasi keamanan secara langsung sekaligus mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Binjai.


Kegiatan diawali dengan apel kesiapan di lapangan apel polres binjai dijalan sultan hasanudin kecamatan binjai kota yang diikuti oleh personel gabungan dari TNI, Polri, danki pasmob I  , Satpol PP, serta Dinas Perhubungan. Rombongan kapolres binjai walikota binjai Drs H Amir Hamzah, Dandim 0203 diwakili Danramil16/BU Kapten inf Joni Siagian, danyon raider 100/ps Letkol Inf Amirul Husin SE.,M.I.P maupun Danki 1 pasmob 1 Ipda Usmanto ,SH, Kadishub Binjai,serta kasat pol PP,  selanjutnya bergerak memimpin patroli dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat, menyusuri jalur-jalur protokol, pusat aktivitas masyarakat, hingga objek vital di Kota Binjai


Kapolres Binjai menegaskan bahwa patroli bersama ini merupakan bukti kekompakan jajaran pimpinan daerah dalam menjamin rasa aman bagi seluruh warga masyarakat. Kehadiran petugas di lapangan ditujukan untuk mempersempit ruang gerak pelaku tindak kriminal jalanan,(street crime) premanisme, serta mencegah aksi balap liar yang kerap meresahkan masyarakat pada akhir pekan


Langkah persuasif ini diambil guna menyerap informasi langsung mengenai situasi keamanan serta mengimbau masyarakat untuk tetap aktif menjaga ketertiban lingkungan masing masing serta seluruh rangkaian kegiatan patroli skala besar ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Hingga selesainya operasi, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah hukum Polres Binjai dilaporkan tetap aman kondusif dan terkendali.(HumasresBinjai/torong)



Baca »
Tweet Share Share Share Share Share




Binjai | Bandar Meriah News - Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., menghadiri peresmian Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur’an (STIQ) MUI Binjai di Jalan A.R. Hakim, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Sabtu (05/09/2026).

Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., turut memberikan dukungan terhadap hadirnya lembaga pendidikan tersebut. Menurut beliau pendidikan yang mengedepankan ilmu pengetahuan sekaligus nilai moral dan agama merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun generasi yang mampu menjaga persatuan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Wali Kota Binjai Drs. H. Amir Hamzah, M.AP., menyampaikan bahwa kehadiran STIQ bukan sekadar mendirikan lembaga pendidikan, namun merupakan investasi untuk melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak dan berpegang teguh pada nilai-nilai Al-Qur’an.

Kehadiran STIQ MUI Binjai diharapkan tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu Al-Qur’an, tetapi juga menjadi wadah untuk melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, kuat secara spiritual, berakhlak dan memiliki kepedulian sosial.

Dalam kegiatan tersebut turut dilaksanakan penandatanganan kerja sama antara MUI Kota Binjai dengan BAZNAS serta STIQ MUI Binjai dengan BAZNAS Kota Binjai. Kegiatan juga dirangkai dengan pemberian tali asih kepada para peserta berprestasi pada MTQ Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.

Pesan edukatif dari hadirnya STIQ MUI Binjai adalah bahwa membangun masa depan tidak cukup hanya dengan mencerdaskan pikiran, tetapi juga harus membentuk akhlak, integritas dan kepedulian terhadap sesama.


Dengan sinergi pemerintah, lembaga pendidikan, ulama, dunia usaha dan masyarakat, STIQ MUI Binjai diharapkan mampu berkembang menjadi pusat pendidikan Al-Qur’an yang berkualitas serta memberikan manfaat bagi Kota Binjai, Sumatera Utara dan Indonesia.(Humasresbinjai/torong)



Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

Jumat, 04 September 2026

 


Tapsel | Bandar Meriah News - Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Gibran Rakabuming Raka bersama Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi penyintas bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) segera dimulai. Kepastian tersebut disampaikan saat keduanya mengunjungi hunian sementara (Huntara) di Desa Napa, Kecamatan Batangtoru.


Dalam kunjungan kerja pada Jumat (04/09/2026), Wapres Gibran menemui masyarakat penghuni Huntara yang berasal dari Desa Garoga dan Hutagodang, Kecamatan Batangtoru. Mereka merupakan penyintas bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025 lalu.


Saat menemui masyarakat di lokasi, Wapres Gibran menyampaikan permohonan maaf karena hingga kini warga masih harus tinggal di Huntara. Karena itu, ia memastikan proses pembangunan Huntap akan dimulai bulan ini agar pemulihan pascabencana dapat berlangsung lebih cepat.


“Saya pastikan, pemerintah terus melaksanakan tanggung jawabnya mempercepat pembangunan (Huntap), sehingga semua bisa dapat kepastian tempat tinggal yang lebih layak dan aman,” ujarnya.


Sebanyak 699 unit rumah akan dibangun pemerintah di atas lahan seluas 18 hektare, tepat di sebelah lokasi Huntara di Desa Napa. Sembari menunggu pembangunan Huntap selesai, pemerintah memastikan warga yang masih tinggal di Huntara tetap mendapatkan kehidupan yang layak.


Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sumut Bobby Nasution turut memberikan semangat kepada warga yang telah tinggal selama beberapa bulan di Huntara setelah kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut juga terus memberikan dukungan terhadap proses penyediaan Huntap, termasuk bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat terdampak.


"Beberapa tempat sudah ada Huntap yang selesai dibangun. Bagi yang belum, pemerintah telah berupaya secepatnya mendapatkan lahan untuk membangun. Salah satunya di sini, sehingga masyarakat mendapat kepastian untuk bisa tinggal di hunian tetap nantinya," ujar Gubernur Bobby Nasution.


Selain meninjau Huntara dan lokasi Huntap, Wapres Gibran bersama Gubernur Bobby juga mengunjungi sejumlah lokasi pembangunan infrastruktur serta program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Upaya tersebut dilakukan untuk mempercepat pemulihan agar masyarakat dapat segera menjalani kehidupan secara layak dan kembali beraktivitas seperti biasa di tempat tinggal yang baru.


"Yang terpenting itu masyarakat yang terdampak bencana bisa segera hidup lebih baik. Dan bisa memperbaiki kehidupan ekonominya. Karenanya yang dipikirkan bukan hanya hunian saja, tetapi faktor pendukung lainnya," sebut Gubernur Bobby Nasution.


Salah seorang warga penghuni Huntara, Eti, menyampaikan terima kasih atas bantuan hunian yang diberikan pemerintah. Sebelumnya, ia harus mengontrak rumah untuk tempat tinggal, meskipun biaya sewanya ditanggung pemerintah.


“Kami bersyukur juga, sebab pemerintah udah bangun rumah. Kami ucapkan terima kasih untuk pemerintah, udah (dibangunkan) huntara kami. Jadi harapanku, huntap cepat dibangun,” ujar Eti.(torong)


Baca »
Tweet Share Share Share Share Share



Binjai | Bandar Meriah News - Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H. melaksanakan ibadah sholat Ju'mat berjemaah bersama elemen masyarakat di masjid raya kota binjai pada Jumat (04/09/2026). Kegiatan keagamaan ini dilakukan sebagai wujud nyata kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat sekaligus untuk mempererat jalinan silaturahmi antara aparat penegak hukum dan warga di Masjid Raya Kota Binjai Jalan Kh Wahid Hasyim Kecamatan Binjai Kota pada pukul 12.00 wib


Seusai menunaikan ibadah sholat Jumat, Kapolres Binjai didampingi  Pejabat Utama (PJU) Polres binjai meluangkan waktu untuk berdialog langsung dengan tokoh agama,alim , ulama dan warga sekitar. Kesempatan ini digunakan pihak kepolisian untuk mendengarkan langsung aspirasi, keluhan, maupun masukan terkait situasi kamtibmas di lingkungan sekitar.


Kapolres Binjai menegaskan bahwa kegiatan Jumat ini merupakan program untuk memastikan kepolisian selalu dekat dengan masyarakat dan siap melayani masyarakat. Melalui interaksi tatap muka di rumah ibadah, Polri berkomitmen untuk membangun komunikasi yang inklusif demi menyerap informasi kamtibmas secara cepat dan akurat


Dalam pesan kamtibmasnya, Kapolres binjai mengajak seluruh jemaah untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan, mengantisipasi peredaran narkoba, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Sinergitas yang kokoh antara ulama, tokoh masyarakat, dan kepolisian menjadi pilar utama dalam menciptakan situasi kota yang aman, sejuk, dan kondusif.(Humasresbinjai/torong)



Baca »
Tweet Share Share Share Share Share




Tapteng | Bandar Meriah News - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Gibran Rakabuming Raka, dalam kunjungan kerja untuk meninjau hunian tetap serta sejumlah infrastruktur di wilayah Tapanuli.


Kedatangan Wapres Gibran di Bandar Udara Dr Ferdinand Lumban Tobing, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), disambut langsung Gubernur Bobby Nasution bersama Bupati Tapteng Masinton Pasaribu, Jumat (04/09/2026).


Usai penyambutan, Wapres Gibran bersama Gubernur Bobby Nasution langsung menuju sejumlah lokasi peninjauan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Kabupaten Tapanuli Selatan.


Di Tapteng, Wapres Gibran meninjau sejumlah sektor, mulai dari pendidikan hingga infrastruktur. Salah satu lokasi yang dikunjungi yakni SMAN 1 Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah.


Rangkaian peninjauan kemudian dilanjutkan ke sejumlah lokasi hunian tetap dan infrastruktur, di antaranya Hunian Tetap Kelurahan Aek Parombunan, Kota Sibolga, serta Sabo Dam di Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah.


Selanjutnya, Wapres Gibran bersama Gubernur Bobby Nasution meninjau Hunian Tetap Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Hunian Tetap Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan.


Selain itu, keduanya juga meninjau Jembatan Garoga di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, serta Hunian Tetap Asrama Haji Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah.(torong/agustus)


Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

Kamis, 03 September 2026

 


Tapteng| Bandar Meriah News - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meresmikan Jembatan Armco Kombinasi Bailey di Desa Parjalihotan, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Kehadiran jembatan tersebut diharapkan semakin memperlancar akses masyarakat dan mendukung aktivitas warga, termasuk akses anak-anak menuju sekolah.


Peresmian jembatan tersebut dilakukan Bobby, Kamis (03/09/2026). Jembatan Bailey Parjalihotan dibangun personel TNI bersama masyarakat dan menjadi salah satu dari 13 jembatan yang dibangun melalui kolaborasi TNI dan masyarakat sebagai bagian dari upaya penanganan dampak bencana di sejumlah wilayah Sumut.


Jembatan Bailey Parjalihotan menghubungkan Dusun 6 dan Dusun 7 Desa Parjalihotan. Bobby mengajak seluruh pihak untuk menjaga dan memantau kondisi jembatan agar dapat terus digunakan dengan baik.


“Saya minta setiap dua bulan atau tiga bulan kita cek jembatannya kalau kalau masih ada kekurangan boleh kita bantu penguatannya," kata Bobby.


Bobby mengapresiasi TNI yang telah berkolaborasi dengan masyarakat dalam pembangunan jembatan tersebut. Menurutnya, keberadaan jembatan sangat penting dalam mendukung mobilitas dan aktivitas masyarakat.


"Mudah-mudahan dapat membantu akses bapak ibu semua untuk anak-anak sekolah,” kata Bobby.


Bobby mengatakan, pembangunan Jembatan Bailey tersebut merupakan salah satu upaya penanganan bencana yang terjadi di Tapteng dan sejumlah wilayah Sumut. Penanganan dampak bencana di Sumut, menurutnya, akan terus dilakukan hingga 2028.


"Penanganan bencana akan dilakukan sampai dengan 2028, misalnya ada jalan yang rusak nanti kita bangun,” kata Bobby.


Selain meresmikan jembatan, Bobby juga berdialog langsung dengan masyarakat. Dalam dialog tersebut, Bobby menyampaikan rencana pemberian modal usaha bagi masyarakat melalui kolaborasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan Bank Sumut.


“Minggu depan, Pemprov Sumut dan Bank Sumut bisa memberikan modal usaha untuk ibu-ibu, nanti kita kasih modalnya, nanti kita kasih untuk 50 orang pertama, selanjutnya kalau usahanya bagus kita kasih lagi tambahan modalnya," ucap Bobby.


Rencana tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah seorang warga Parjalihotan, Idasari, menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah terhadap masyarakat di desanya.


"Terima kasih pak Gubernur atas perhatiannya, semoga kami terus diberi perhatian seperti ini,” kata Ida.


Turut hadir mendampingi Gubernur, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Kepala Dinas PUPR Sumut Chandra Dalimunthe, Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga, dan Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air Sumut Gibson Panjaitan.(torong)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

  



Medan | Bandar Meriah  News - Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hj. Sri Rezeki, A.Md., mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk segera menetapkan status siaga di seluruh lini instansi. Langkah ini dinilai mendesak guna mengantisipasi ancaman banjir akibat cuaca ekstrem serta dampak sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Sinabung yang berpotensi masuk ke wilayah ibu kota Provinsi Sumatra Utara tersebut.


Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan bahwa infrastruktur penanganan banjir dan program normalisasi drainase harus dioptimalkan secara maksimal. Hal ini berkaca pada tingginya intensitas hujan terus-menerus yang melanda Kota Medan belakangan ini. 


"Kita harus belajar dari musibah masa lalu yang nyaris menenggelamkan separuh wilayah Kota Medan. Kami meminta Pemko Medan memperkuat manajemen risiko bencana dan mempercepat pemetaan serta penanggulangan titik rawan banjir hingga ancaman pohon tumbang demi menjamin keselamatan warga," tegas Sri Rezeki, Kamis (03/09/2026).


Ia juga berharap anggaran besar yang dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur dan drainase dapat memberikan dampak yang nyata di lapangan. Menurutnya, kesiapan sistem saluran air merupakan benteng utama dalam melindungi masyarakat dari ancaman banjir musiman.


"Anggaran perbaikan infrastruktur dan perbaikan drainase diharapkan berdampak nyata bagi masyarakat sebagai benteng utama untuk mencegah banjir. Jangan sampai terulang kembali musibah banjir besar yang terjadi di kota ini," ujar legislator Dapil IV ini. 


Selain persoalan banjir, Sri juga menaruh perhatian serius terhadap dampak erupsi Gunung Sinabung. Meski jarak geografis cukup jauh, paparan polutan abu vulkanik dinilai tetap mengancam kesehatan warga Medan. 


Oleh karena itu, ia meminta Dinas Kesehatan Kota Medan dan instansi terkait untuk bersiaga penuh mengantisipasi lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).


Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk menjaga imunitas tubuh di tengah cuaca ekstrem yang fluktuatif, di mana perubahan cuaca dari panas terik pada siang hari dapat berubah menjadi hujan lebat pada sore atau malam hari.


"Kami meminta masyarakat untuk menggunakan masker saat berada di luar ruangan sebagai langkah perlindungan. Khusus untuk kelompok rentan seperti usia lanjut dan anak-anak, sebaiknya kurangi aktivitas di luar rumah jika kondisi udara memburuk," pungkasnya. (fit)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share



Medan | Bandar Meriah News -  Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya mendorong Garuda Indonesia membuka kembali penerbangan langsung dari Bandara Internasional Kualanamu menuju Bandara Binaka, Gunungsitoli, Nias. Pembukaan kembali rute tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kunjungan wisatawan, serta membuka peluang investasi di Kepulauan Nias.


Hal tersebut disampaikan Surya saat menerima kunjungan Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia Thomas Oentoro beserta jajaran di ruang kerjanya, Lantai 9 Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (03/09/2026).


Surya mengatakan, akses transportasi udara menjadi salah satu indikator penting dalam mendorong perkembangan suatu daerah. Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut ingin memastikan daerah-daerah yang masih tertinggal mendapatkan konektivitas yang lebih baik.


“Kalau bisa ada penerbangan Kualanamu-Nias. Kita ingin mengangkat daerah-daerah yang masih tertinggal. Salah satu indikatornya adalah bertambahnya penerbangan ke daerah tersebut,” kata Surya.


Menurutnya, Kepulauan Nias masih menghadapi sejumlah persoalan pembangunan, termasuk kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Pemprov Sumut menargetkan persoalan tersebut dapat ditekan melalui pembangunan yang lebih fokus dan merata.


“Kita ingin pembangunan difokuskan ke daerah-daerah yang membutuhkan. Harapannya pada 2027-2028 di Sumatera Utara tidak ada lagi daerah yang tertinggal,” ujarnya.


Surya menilai keberadaan penerbangan langsung Kualanamu–Nias tidak hanya akan mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan dan menarik minat investor. Konektivitas udara yang semakin baik diyakini akan membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi daerah-daerah di Sumut.


“Penambahan rute dari Medan ke daerah-daerah di Indonesia akan berdampak pada investasi. Sumut akan semakin banyak memiliki peluang investasi di luar Jawa,” katanya.


Selain pembukaan kembali rute penerbangan, Surya juga meminta Garuda Indonesia turut membantu mempromosikan potensi Sumatera Utara melalui layanan penerbangan. Menurutnya, kekayaan kuliner dan seni budaya daerah masih dapat lebih maksimal diperkenalkan kepada para penumpang.


Surya mencontohkan, saat melakukan perjalanan menggunakan pesawat dari Medan menuju Jakarta maupun Bali, penumpang dapat menemukan unsur budaya daerah lain melalui musik dan sajian makanan. Hal serupa diharapkan dapat dilakukan untuk memperkenalkan kekayaan budaya Sumatera Utara kepada masyarakat yang lebih luas.


“Kita ingin musik Batak dan musik khas daerah Sumatera Utara bisa lebih diperkenalkan. Begitu juga makanan daerah. Ini bisa menjadi bagian dari promosi produk daerah,” ujarnya.


Surya berharap kerja sama antara Pemprov Sumut dan Garuda Indonesia dapat terus diperkuat. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan konektivitas dan mempermudah mobilitas pemerintah daerah dalam menjalankan tugas ke berbagai wilayah.


Sementara itu, Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia Thomas Oentoro menyambut positif berbagai masukan yang disampaikan Pemprov Sumut. Garuda Indonesia, katanya, siap mendukung pengembangan konektivitas penerbangan dari Sumatera Utara.


Saat ini, Garuda Indonesia melayani tujuh penerbangan dari Medan. Sementara itu, Citilink juga melayani sejumlah rute dari Medan menuju berbagai daerah.


Namun, keterbatasan armada masih menjadi salah satu kendala dalam memperluas jaringan penerbangan. Dari sekitar 140 pesawat yang dimiliki Garuda Indonesia, sebagian armada masih menjalani perawatan dan perbaikan.


“Masukan-masukan yang disampaikan menjadi bahan bagi kami. Bersama tim, kami akan mencari solusi untuk pengembangan rute dan konektivitas dari Medan,” ujarnya.


Hadir  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Erwin Hotmansah Harahap, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sumut Nubaiti Harahap, Sekretaris Dinas Perhubungan Sumut Rochani Litiloly, serta Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Sumut Dedi Arian Rizki Siregar.Strategic Management Office Expert for JKTDU Makiyah Rachmawati, General Manager Garuda Indonesia Medan Bobby Pratama Saragih, serta jajaran Garuda Indonesia Medan.(torong)



Baca »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.