BERITA TERKINI

INDEKS
Tweet Share Share Share Share Share

Senin, 03 Agustus 2026

  


Sibolangit | Bandar Meriah News  - Ketua DPRD Medan, Wong Cun Sen secara resmi menutup Rapat Kerja (Raker) DPRD Medan dalam rangka penyusunan program kerja 2027 di The Hill Hotel Resort Sibolangit, Senin (03/08/2026) sore.

Dalam sambutannya, Wong menegaskan Raker yang digelar selama dua hari ini bukan sekadar kegiatan formal.

"Selama dua hari ini kita curahkan energi, pikiran, dan komitmen terbaik. Ini bukan sekadar kegiatan formal tapi bukti nyata mewujudkan program kerja ke depan," ujar Wong.

Ia menekankan hasil Raker harus bermuara pada pembangunan yang inklusif, yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa ada yang tertinggal.

"Kesepakatan ini atas dasar kebersamaan. Bagaimana kita mampu menangkap dan mengeksplorasi aspirasi masyarakat. Sehingga bantuan banjir dan perbaikan infrastruktur tidak menunggu lama untuk direalisasikan," tegasnya.

Atas nama pimpinan DPRD Medan, Wong mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota dewan yang telah bekerja keras sehingga kegiatan Raker tersebut berjalan dengan baik.

"Hasil dari Raker ini telah disusun dan dicatat dan dibutuhkan komitmen untuk mengawal dan menindaklanjuti sehingga mewujudkan tindakan nyata," katanya.

Wong juga meminta seluruh perbedaan dinamika selama Raker untuk dilebur kembali demi kemajuan Kota Medan.

"Mari kita buktikan kepada masyarakat bahwa transformasi DPRD Medan benar-benar melahirkan kinerja yang positif," pungkasnya. (fit)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

 



Medan| Bandar Meriah News - Anggota Komisi IV DPRD Medan Edwin Sugesti Nasution dorong percepatan penggodokan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Medan. Dengan adanya Perda PBG diyakini akan mampu menimalisir kebocoran PAD. 

Hal tersebut disampaikan Edwin Sugesti Nasution menjawab pertanyaan wartawan Senin (03/08/2026) menyikapi banyaknya bangunan yang berdiri di Kota Medan tanpa memiliki izin PBG yang berdampak kebocoran PAD. 

"Perda PBG itu sangat penting, guna adanya penyederhanaan urusan izin bangunan. Masyarakat butuh pelayanan cepat dan murah," tandas Edwin Sugesti Nasution (foto) dengan harapan pihak Bapemperda DPRD Medan dapat mengakomodirnya.

Disampaikan Edwin Sugesti Nasution yang juga sekretaris DPD PAN Kota Medan itu, pelayanan prima untuk urusan PBG itu belum dirasakan masyarakat. "Warga yang mengurus izin bangunan justru banyak menerima tantangan dengan rumitnya birokrasi," papar Edwin.  

Dikatakan Edwin, pihaknya yang duduk di Komisi IV DPRD Medan selalu saja menerima keluhan terkait rumit dan mahalnya pengurusan bangunan. "Aplikasi SIPEMUDA (Red-Sistem Perizinan Medan untuk Semua) yakni sistem layanan digital oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan belum menunjukkan kemudahan," terang Edwin.

Selain itu, Edwin menyoroti terkait masih lemahnya pengawasan bangunan tanpa izin PBG dari Dinas Perkimcikataru, pihak Kecamatan, Kelurahan dan Kepling. "Kordinasi antar OPD (Red- Organisasi Perangkat Daerah) Pemko Medan kurang maksimal," sebut Edwin.

Untuk itu, Edwin memberikan saran kiranya pihak Perkimcikataru ada pembuatan/pemasangan stiker disetiap bangunan yang belum memiliki PBG. "Hendaknya ada tindakan awal berupa pembuatan stiker atau pemberitahuan kepada khalayak ramai bahwa bangunan dimaksud tidak memiliki izin," saran Edwin.

Tentunya sambung Edwin, ada kewenangan untuk memperkuat pengawasan membuat stiker di bangunan yang menyalah. "Bagi bangunan yang tidak memiliki izin PBG. Selanjutnya pihak Perkimcikataru melakukan pengawasan dengan menerbitkan SP 1, 2 dan 3. Melalui pengawasan yang maksimal dipastikan dapat  menekan kebocoran PAD," urainya. (fit)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

  


Belawan | Bandar Meriah News - Tim Macan Polres Pelabuhan Belawan kembali berhasil mengamankan tiga orang remaja dibawah umur yang merupakan anggota geng motor tongkrongan kampung tengah saat melaksanakan patroli cipta kondisi di kawasan Marelan Pasar 9, Sabtu (02/08/2026) sekitar pukul 00.30 WIB.


Ketiga remaja yang ditangkap masing - masing RP (18), RA (16) dan H (14) saat ini masih menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut di Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan.


Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya S.P. Sembiring M., SIK., melalui Kabag Ops Kompol Jan Piter Napitupulu, SH., MH., menerangkan dalam patroli yang dilakukan sebagai upaya mengantisipasi aksi kriminalitas, tawuran, dan gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas), petugas mendapati sekelompok pemuda yang dicurigai terlibat dalam aktivitas geng motor. Setelah dilakukan pemeriksaan, Tim Macan mengamankan tiga orang beserta sejumlah barang bukti.


"Barang bukti yang berhasil diamankan meliputi satu bilah senjata tajam, satu unit sepeda motor Honda Vario, serta satu buah bendera geng motor yang diduga digunakan sebagai identitas kelompok tersebut." Ungkap Kabag Ops.


"Ketiga pelaku beserta barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres Pelabuhan Belawan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut guna mengetahui keterlibatan mereka dalam aksi kriminal maupun gangguan kamtibmas lainnya." Tambahnya.


Polres Pelabuhan Belawan menegaskan akan terus meningkatkan intensitas patroli, khususnya pada malam hingga dini hari, sebagai langkah preventif untuk menekan aksi geng motor, tawuran, begal, dan berbagai bentuk kejahatan jalanan lainnya. Masyarakat juga diimbau untuk segera melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan kepada pihak kepolisian agar situasi keamanan di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan tetap aman dan kondusif.(panji)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share




Binjai | Bandar Meriah News - Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., bentuk kembali TIM Anti Begal Polres Binjai dengan nama LIBAS (Langkah Inisiatif Brantas Aksi Street Cream).


Dibentuknya kembali TIM Pemburu Begal ini pada hari Senin(03/08/2026) dilapangan Apel Polres Binjai, jalan Sultan Hasanuddin No.1 Binjai.


Tujuan dibentuknya Tim LIBAS ini, untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat kota Binjai. Dimana Tim ini nantinya akan melaksanakan patroli ke lokasi rawan terjadinya kejahatan jalanan seperti aksi pencurian dengan kekerasan (Curas) atau yang lebih dikenal dengan istilah Begal., tegas AKBP Bimo.


Kapolres Binjai, juga menghimbau masyarakat agar terus berperan aktif membantu kepolisian dengan memberikan informasi melalui coll center 110, dibentuknya Tim Begal ini diharapkan mampu memberikan rasa aman & nyaman bagi masyarakat. Kami tetap berkomitmen untuk brantas terhadap segala aksi kejahatan di Wilkum Polres Binjai. Pungkas AKBP Bimo.(Humasresbinjai/torong)



Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

Minggu, 02 Agustus 2026

 


Medan| Bandar Meriah News - Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026 resmi ditutup dengan mencatatkan putaran uang sekitar Rp50 miliar selama penyelenggaraan satu bulan. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa ajang yang telah memasuki usia ke-50 tahun ini memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi pelaku usaha dan masyarakat.


Ke depan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara akan terus memperkuat iklim investasi, meningkatkan daya saing daerah, serta menghadirkan layanan publik yang semakin baik agar dampak positif PRSU dapat berkelanjutan.


Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara Surya saat menutup PRSU 2026 di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Medan, Minggu (02/08/2026).


“Setiap daerah punya potensi masing-masing dan Pemprov Sumut akan terus mendorong untuk lebih berkembang dengan memperkuat iklim investasi, daya saing daerah dan layanan publik yang baik,” kata Surya.


Surya juga mengingatkan agar PRSU tidak hanya menjadi agenda tahunan semata tanpa memberikan dampak yang berkelanjutan. Menurutnya, penyelenggaraan PRSU telah membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyukseskan ajang kebanggaan masyarakat Sumut tersebut.


“Semoga kolaborasi di PRSU ini menjadi energi untuk lebih banyak menarik investasi, meningkatkan UMKM kita, pariwisata dan sektor-sektor lainnya,” ujarnya.


Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) Ferry Indra mengatakan, total kunjungan selama PRSU 2026 mencapai 161.309 orang. Menurutnya, penyelenggaraan tahun ini mengusung semangat transformasi dengan tidak hanya berfokus pada jumlah pengunjung, tetapi juga kualitas penyelenggaraan.


Selain menjadi ajang promosi daerah dan produk unggulan, PRSU 2026 juga mengumumkan para pemenang berbagai perlombaan, antara lain dance kontemporer, menyanyi, senam kreasi, stand terbaik, dan sejumlah kompetisi lainnya. Selama penyelenggaraan, sekitar 3.000 pengisi acara turut memeriahkan kegiatan, dengan 75% di antaranya merupakan penampil lokal asal Sumut.


“Belum memenuhi target yang diharapkan, tetapi kita tidak hanya memandang kuantitas, tetapi juga kualitas, kualitas keamanan, kenyamanan, tata kelola, dan ini merupakan proses transformasi PRSU ke arah yang lebih baik lagi,” kata Ferry.


Turut hadir pada penutupan PRSU 2026 Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, unsur Forkopimda, para konsul dan konsul jenderal negara sahabat, Bupati dan Walikota se-Sumut, perwakilan BUMN dan BUMD, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut.(torong)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

 


Jakarta | Bandar Meriah News - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan kesiapan Sumut menjadi salah satu pusat fashion Indonesia melalui pengembangan wastra tradisional. Menurutnya, kekayaan budaya yang dimiliki Sumut merupakan modal besar untuk menggerakkan ekonomi daerah sekaligus memperkuat industri fashion nasional hingga ke tingkat internasional.


Hal tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri penutupan Indonesia Fashion Week (IFW) 2026 bertema ‘Ulos Simetria’ di Jakarta, Minggu (02/08/2026). Ajang tersebut dinilai berhasil memperkenalkan warisan budaya Sumut kepada masyarakat nasional maupun dunia.


"Kami siap untuk menjadi daerah fashion Indonesia, karena kami yakin warisan budaya yang ditinggalkan kepada kita semua hari ini khususnya dari Sumatera Utara, bisa membangkitkan ekonomi khususnya masyarakat Sumatera Utara dan membangkitkan ekonomi nasional khususnya di bidang fashion," kata Bobby.


Bobby meyakini perpaduan motif tradisional ulos dengan sentuhan para perancang busana modern akan menjadi daya tarik kuat di panggung mode dunia. Menurutnya, IFW 2026 menjadi momentum awal untuk memperluas kolaborasi antara Sumut dengan industri fashion internasional.


Ia juga mengapresiasi Indonesia Fashion Week beserta seluruh pihak yang telah berkolaborasi memperkenalkan dan mempromosikan kriya serta wastra Nusantara, khususnya dari Sumut. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, katanya, siap terus mendukung promosi budaya melalui sektor wastra.


"Oleh karena itu, malam hari ini mudah-mudahan pintu awal pembuka untuk kami dari Sumatera Utara bisa berkolaborasi lebih jauh lagi dengan dunia yang lebih luas lagi, dengan dunia internasional. Kami juga siap untuk berkolaborasi memperkenalkan budaya kami khususnya di sektor wastra yang ada di Sumatera Utara," ujarnya.


Selain wastra, Bobby juga menyoroti kekayaan kuliner Sumut yang telah dikenal luas masyarakat Indonesia.


"Kalau dari sisi kuliner di Sumatera Utara khususnya Medan itu katanya cuma ada dua rasa. Makanan yang ada di Sumatera Utara rasanya cuma dua, enak sama enak sekali," ucap Bobby.


Sementara itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengaku terkesan dengan kuatnya tradisi pembuatan ulos saat berkunjung ke kawasan Danau Toba. Menurutnya, ulos bukan sekadar kain tradisional, tetapi bagian dari kehidupan masyarakat Batak yang terus dijaga lintas generasi.


"Yang paling membekas di hati saya adalah melihat bagaimana Ulos tetap hidup sebagai bagian dari keseharian masyarakatnya. Di balik setiap lembar ulos, ada tangan-tangan terampil para perempuan Batak dengan penuh ketekunan menjaga tradisi itu tetap hidup," tuturnya.


Ia menilai keberlanjutan tradisi lokal menjadi kekuatan utama dalam membangun karakter destinasi wisata.


"Tradisi itu terus diwariskan, dipraktikkan, dan menjadi kebanggaan lintas generasi. Bagi saya, inilah yang membuat sebuah destinasi memiliki karakter yang tidak mudah ditiru. Dalam pariwisata, karakter tersebut merupakan fondasi destination branding," tambahnya.


Widiyanti berharap Indonesia Fashion Week terus menjadi ajang yang menginspirasi dunia sekaligus menarik minat wisatawan berkunjung ke Indonesia.


"Tidak banyak negara yang memiliki kekayaan wastra seberagam Indonesia. Lebih istimewa lagi, kita memiliki para designers yang mampu menerjemahkan warisan budaya tersebut menjadi karya-karya yang terus berkembang dan mendapat apresiasi di panggung internasional," ucapnya.


Ketua Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) yang juga Presiden Indonesia Fashion Week, Poppy Dharsono, mengatakan tema ‘Ulos Simetria’ mengandung makna bahwa kemajuan harus berjalan seiring dengan pelestarian nilai-nilai budaya. Tradisi dan inovasi, menurutnya, merupakan dua kekuatan yang saling melengkapi dalam membangun masa depan industri mode Indonesia.


"Selama 5 hari kita telah menyaksikan kreativitas terbaik anak bangsa, pertemuan ide dan inovasi, serta kolaborasi yang memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan mode di kawasan dan dunia," kata Poppy. (torong)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

  



JAKARTA - Putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta dalam perkara dugaan korupsi pengadaan lahan proyek Pertamina Energy Tower (PET) di kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan, terus menuai sorotan publik. Perbedaan mencolok antara putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan putusan di tingkat banding memunculkan perdebatan mengenai aspek keadilan, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana dan penggantian kerugian negara.

Ketua Umum Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (JAGA MARWAH), Edison Tamba, menyatakan pihaknya mendukung upaya kasasi yang diajukan dalam perkara tersebut. Menurutnya, Mahkamah Agung diharapkan dapat menguji kembali pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding agar memberikan kepastian hukum yang adil bagi seluruh pihak.

"Rasa keadilan publik terusik ketika beban pidana dan uang pengganti kerugian negara sebesar sekitar Rp348,9 miliar hanya dibebankan kepada mantan Direktur Umum PT Pertamina (Persero), Luhur Budi Djatmiko. Padahal, dalam putusan tingkat pertama terdapat pertimbangan hukum yang berbeda mengenai pihak yang menikmati hasil transaksi tersebut," ujar Edison Tamba.

Dalam putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Luhur Budi Djatmiko dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan tidak dibebankan pembayaran uang pengganti. Majelis hakim saat itu menilai tidak terdapat bukti bahwa terdakwa menikmati aliran dana hasil tindak pidana, meskipun dinyatakan bersalah karena penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun, pada tingkat banding, PT DKI Jakarta memperberat vonis menjadi enam tahun penjara serta membebankan pembayaran uang pengganti kerugian negara sekitar Rp348,9 miliar kepada Luhur Budi Djatmiko. Perubahan putusan tersebut menjadi salah satu alasan munculnya berbagai tanggapan dari kalangan pemerhati hukum dan pegiat antikorupsi.

Edison Tamba juga menyoroti tidak dicantumkannya dua korporasi, yakni PT Bakrie Swasakti Utama dan PT Superwish Perkasa, dalam amar putusan tingkat banding. Menurutnya, berdasarkan pertimbangan hukum putusan tingkat pertama, kedua perusahaan tersebut merupakan pihak yang menjual lahan kepada Pertamina dalam proyek pengadaan lahan Pertamina Energy Tower.

Ia menyebutkan, pembayaran dari Pertamina kepada kedua perusahaan tersebut telah dilakukan, namun lahan yang diperjualbelikan disebut belum dapat diserahkan dalam kondisi free and clear atau bebas dari sengketa sesuai dengan ketentuan perjanjian.

"Apabila merujuk pada pertimbangan putusan tingkat pertama dan hasil audit investigatif yang menjadi bagian dari proses pembuktian, terdapat uraian mengenai tanggung jawab korporasi dalam transaksi tersebut. Karena itu, kami memandang Mahkamah Agung perlu menguji kembali seluruh rangkaian fakta hukum agar tidak menimbulkan kesan adanya disparitas penegakan hukum," kata Edison.

Menurut Edison, perbedaan yang sangat signifikan antara putusan tingkat pertama dan tingkat banding patut menjadi perhatian serius demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
"Menariknya,dalam putusan PN Jakarta Pusat disebutkan 'bahwa sebagai fakta yang teeungkap di persidangan, PT Bakrie Swasakti Utama dan PT Superwish Persada sangat berperan dalam terjadinya peristiwa penyimpanan dalam pengadaan lahan rasuna Epicentrum, karena PT Bakrie Swasakti Utama dan PT Superwish Perkasa perkara aquo terjadi salah satunya tidak mampu menyelesaikan pembebasan dan menyerahkan lahan fre and clear"tegasnya.

Selain itu, ia mengutip pandangan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, yang dalam sejumlah pemberitaan media menyampaikan bahwa terdapat ruang untuk menguji kembali putusan tersebut melalui mekanisme kasasi apabila dinilai terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum.

Sorotan terhadap perkara ini juga ramai diperbincangkan di berbagai media daring serta media sosial, termasuk Instagram, setelah beredarnya potongan amar putusan, analisis hukum, dan diskusi mengenai perbedaan pertimbangan antara pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Perdebatan publik terutama berfokus pada penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, pembebanan uang pengganti, serta prinsip keadilan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Di sisi lain, lahan proyek Pertamina Energy Tower di kawasan Rasuna Epicentrum diketahui telah menjadi bagian dari upaya pemulihan aset oleh aparat penegak hukum. Kondisi tersebut semakin memperkuat dorongan berbagai pihak agar proses hukum diselesaikan secara menyeluruh, termasuk terhadap seluruh pihak yang memiliki keterkaitan berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan.

JAGA MARWAH berharap Mahkamah Agung dapat memeriksa perkara ini secara komprehensif sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan, dan prinsip persamaan di hadapan hukum, baik terhadap individu maupun korporasi yang dinilai memiliki keterlibatan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

"Penegakan hukum harus mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Apabila terdapat perbedaan pertimbangan hukum yang sangat mendasar, maka mekanisme kasasi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa putusan akhir benar-benar berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku," tutup Edison Tamba. (Red)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

 

 


Sibolangit| Bandar Meriah  News - DPRD Kota Medan menggelar Rapat Kerja (Raker) 2026 dengan tema "Transformasi Fungsi DPRD Kota Medan Melalui Inovasi dan Digitalisasi Guna Membawa Akselerasi Pembangunan Kota Medan Yang Maju dan Inklusif".


Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen menegaskan Raker ini menjadi komitmen bersama dalam merumuskan program kerja DPRD Kota Medan untuk satu tahun ke depan.


"Raker ini menjadi momen perencanaan kerja DPRD Medan untuk satu tahun ke depan dalam menerjemahkan aspirasi rakyat yang terukur dan akuntabel yang berdampak nyata bagi pembangunan Kota Medan," ujar Wong Chun Sen saat pembukaan Raker di The Hill, Sibolangit, Minggu (02/08/2026).


Ia menekankan kepada seluruh peserta Raker agar meninggalkan cara-cara lama. Trifungsi dewan harus mengakselerasi laju pembangunan Kota Medan, yang tidak hanya membangun secara fisik tapi juga menyentuh masyarakat pinggiran, lansia, dan anak-anak.


"Kita ingin Kota Medan tumbuh menjadi kota yang digital dan modern, serta generasi yang cerdas dan sehat," tegasnya.


Menurut Wong, Raker ini memiliki arti strategis. Dibutuhkan pemikiran konstruktif dan kritis dalam mengawal anggaran agar berjalan transparan, mendorong lahirnya Perda yang mendorong pembangunan kota, serta memastikan Perda yang sudah disahkan dapat diimplementasikan Pemko Medan.


"Hasil Raker ini akan jadi masukan utama yang dapat diimplementasikan Sekretariat DPRD Kota Medan. Kami harap transformasi digital DPRD Medan menjadi jembatan perkuat mitra strategis dengan Pemko Medan," ujarnya.


"Semoga kerja keras menjadi ladang pengabdian bagi masyarakat Kota Medan yang kita cintai," pungkas Wong.


Wali Kota Medan: Jangan Bekerja Biasa-Biasa Saja, Harus Gerak Cepat


Wali Kota Medan, Rico Waas yang hadir dalam Raker tersebut mengatakan jika Raker dimaknai dengan baik, hasilnya juga akan baik.


"Kami harap Raker ini bisa jadi ruang berpikir yang serius dan matang, agar pola kerja DPRD dan Pemko Medan akan semakin baik," ujar Rico Waas.


Ia menegaskan DPRD Medan dipercaya masyarakat untuk menghasilkan produk hukum daerah yang baik. Karena itu, ia meminta peserta Raker menyerap insight dari para narasumber.


"Pola kerja kita tidak bisa biasa-biasa saja, harus gerak cepat," paparnya.


Dalam kesempatan itu, Rico memaparkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemko Medan dan mengajak DPRD berkolaborasi merancang pembangunan.


"Perlu kolaborasi besar tentang rencana pengembangan investasi kita. Kami mengajak dewan, merancang bersama pembangunan Kota Medan," katanya.


Menurut Rico, Kota Medan sebagai kota besar di bagian barat Indonesia memiliki potensi besar. Jika marketnya tidak diambil, Medan akan menjadi kota biasa saja. Namun jika diambil, PAD akan meningkat dan masyarakat lebih sejahtera.


"Hingga kini, banyak sekali pelaku UMKM yang berkembang. Ini harus dijaga agar peningkatan ekonomi tidak stagnan, apalagi menurun," jelasnya.


Rico juga menekankan efektivitas dan efisiensi kerja serta membuka komunikasi langsung dengan anggota dewan.


"Bila ada permasalahan di Dapil anggota dewan masing-masing, jangan segan-segan WA saya. Silakan hubungi saya langsung. Mulai dari Trantibum, masalah infrastruktur dan lainnya. Semoga hubungan eksekutif dan legislatif bisa lebih erat lagi," tutupnya.


Sementara Ketua Panitia Raker DPRD Kota Medan, Erisda Hutasoit menjelaskan Raker 2026 ini berdasar PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Perda Nomir 21 Tahun 2025, serta Hasil Badan Musyawarah DPRD Kota Medan dan lainnya 


"Tujuan Raker ini untuk penyusunan dan pelaksanaan program kerja DPRD Kota Medan Tahun Anggaran 2027, optimalisasi fungsi dewan dalam pembentukan Perda, serta sinergi dengan Pemko Medan," ujarnya. (fit)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

 


 Medan | Bandar Meriah News - Komisi I DPRD Medan mendukung penuh langkah tegas Aparat Penegak Hukum (APH) terkhusus Polrestabes Medan memberantas Narkoba. Seperti halnya pemberantasan Vape Narkoba di Tempat Hiburan Malam (THM) HW Helen's Night Mart Jalan Setia Budi, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, kemarin.

"Kita mendukung penuh pemberantasan Narkoba oleh pihak Kepolisian hingga tuntas. Jika terbukti ada peredaran Narkoba agar pengguna dan usaha THM ditindak tegas," ujar Ketua Komisi I DPRD Medan Reza Pahlevi Lubis S Kom didampingi anggota Komisi 1 Saiful Bahri, Fauzi dan Andres Pandapotan Purba kepada wartawan di Sibolangit disela sela Raker DPRD Medan, Minggu (02/08/2026) sore.

Namun kata Reza Pahlevi Lubis,  hendaknya hasil razia disampaikan secara transparan kepada masyarakat umum. "Terkhusus kepada pemilik usaha THM, jika benar memfasilitasi pengguna Narkoba supaya diberikan sanksi tegas. Pemko Medan supaya mencabut izin usaha HW Helen's Night Mart," tegas Reza asal politisi Golkar itu.

Menurut Reza, tindakan tegas kepada pemilik usaha dinilai sangat perlu guna memberi efek jera. Sama halnya dengan razia yang sama supaya dilakukan kepada THM yang lain. "Kita mendoromg supaya razia yang sama dilakukan kepada THM yang lain," tandasnya.

Sama halnya dengan pendapat anggota Komisi I DPRD Medan Fauzi menyampaikan dukungannya kepada Polrestabes Medan agar tetap melakukan razia pemberantasan di Kota Medan. 

Apalagi kata Fauzi, saat ini peredaran Narkoba di Kota Medan sudah sangat meresahkan masyarakat. Dimana sasaran pengguna Narkoba sudah semua golongan termasuk generasi muda dan anak anak.

Untuk itu kata Fauzi asal politisi Partai Gerindra itu, berharap dalam pemberantasan Narkoba, pihak Kepolisian hendaknya bekerjasama dengan melibatkan pihak Eksekutif dam Legislatif. 

"Kerjasama dengan melibatkan eksekutif, legislatif dan semua elemen masyarakat sangat perlu guna memaksimalkan hasil kerja," ungkapnya. (fit)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share



Padang Lawas | Indonesia Berkibar News - Suasana hening dan dingin di penghujung malam di Kecamatan Barumun tiba-tiba pecah. Sabtu malam (01/8/2026), jarum jam menunjukkan pukul 23.00 WIB ketika tim Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) bersama Si Propam Polres Padang Lawas memulai langkah menyusuri lorong-lorong penginapan setempat. 


Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) yang berlangsung hingga Minggu dini hari (02/08/2026) pukul 02.00 WIB itu melahirkan temuan yang memprihatinkan: lima pasangan non-muhrim terjaring di dalam kamar.


Namun, alih-alih hanya berujung pada proses hukum yang dingin atau sanksi administratif formal, Polres Padang Lawas memilih pendekatan humanis yang menyentuh akar persoalan nurani.


Sentuhan Rohani di Balik Jeruji Pendataan


Setelah diamankan dan menjalani pendataan serta interogasi di Mapolres, kelima pasangan tersebut tidak langsung dipulangkan begitu saja. Polisi merangkul Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Padang Lawas untuk memberikan pembinaan kerohanian secara langsung.


Ruangan yang biasanya diisi riuh pemeriksaan berubah menjadi tenang saat lantunan nasehat dan tausyiah terdengar. Pendekatan ini sengaja dirancang untuk membuka mata dan hati para pelaku bahwa tindakan yang mereka lakukan bukan sekadar pelanggaran hukum positif, melainkan cidera moral yang nyata.


Kapolres Padang Lawas, AKBP Dodik Yulianto, melalui Kasat Reskrim AKP Irwansah Sitorus, menegaskan pentingnya keterlibatan ulama dalam menangani kasus-kasus moral di wilayahnya. Menurutnya, penegakan hukum akan jauh lebih bermakna jika disertai dengan upaya penyadaran jiwa.


"Kami menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam tugas kami. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kerja sama yang baik dengan para ulama. Jika ada sesuatu hal atau masukan, beritahukan dan telepon kami. Kami selalu berupaya bekerja semaksimal mungkin," ujar AKP Irwansah terbuka di hadapan pengurus MUI.


Menjaga Marwah "Serambi Makkah"


Langkah progresif kepolisian ini mendapat apresiasi hangat dari Ketua Komisi Dakwah MUI Kabupaten Padang Lawas, Ustadz H. Ansor Harahap. Dalam tausyiahnya yang menyejukkan sekaligus tegas, Ustadz Ansor mengingatkan kembali identitas Kabupaten Padang Lawas yang akrab dijuluki sebagai Serambi Makkah.


Menurut Ustadz Ansor, penertiban pekat seperti ini adalah hal yang sangat dirindukan dan diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat Padang Lawas untuk menjaga kesucian daerah mereka.


"Perbuatan zina dalam Islam adalah haram dan termasuk dosa besar yang sangat dibenci Allah SWT. Kejadian ini membawa dampak moral yang besar bagi masyarakat. Ingatlah, perbuatan ini membuat kita hina di hadapan Allah dan juga hina di mata manusia," tutur Ustadz Ansor di hadapan para pasangan yang tertunduk lesu.


Beliau juga menggugah nurani para pelaku untuk tidak meratapi nasib secara keliru, melainkan mengambil momentum ini sebagai titik balik untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh (taubatan nasuha) dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.


Kolaborasi Tanpa Henti untuk Moral Bangsa


Di akhir pembinaan, Ustadz Ansor menyampaikan harapan besar agar ketegasan dan kepedulian yang ditunjukkan oleh Sat Reskrim Polres Padang Lawas di bawah kepemimpinan AKP Irwansah Sitorus terus berlanjut secara konsisten.


"Saya meyakini kebaikan dan niat tulus yang dilakukan oleh Pak Kasat Reskrim beserta jajaran ini akan mendapatkan balasan kebaikan yang melimpah dari Allah SWT," pungkasnya.


Operasi malam itu bukan sekadar catatan angka dalam lembar laporan kepolisian, melainkan cermin pengingat bersama. Di tengah gempuran modernisasi, sinergi antara umara (pemerintah/kepolisian) dan ulama di Padang Lawas membuktikan bahwa menjaga ketertiban umum tak cukup hanya dengan ketegangan razia, tetapi juga dengan sentuhan kasih sayang dan bimbingan rohani.(Humas Polres Palas/Torong)

Baca »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.