BERITA TERKINI

INDEKS
Tweet Share Share Share Share Share

Kamis, 12 Maret 2026



Samosir | Bandar Meriah News - Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 di Sopo Bolon HKBP Pangururan.


Pertemuan ini bertujuan menyusun arah pembangunan daerah yang selaras dengan visi Provinsi Sumatera Utara, Kamis (12/03/2026)

 

Dengan tema "Akselerasi Pembangunan SDM, Penguatan Ekonomi, dan Inklusi Sosial," Bupati menekankan tiga fokus utama:

 

1. Peningkatan Kualitas SDM: Melalui layanan kesehatan, pendidikan, dan penguatan karakter.

2. Ketahanan Ekonomi: Mendorong produktivitas UMKM dan perluasan lapangan kerja.

3. Inklusi Sosial: Memastikan akses layanan publik yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.

 

Seluruh target tersebut akan dijabarkan ke dalam 11 program dan 45 Kegiatan Hasil Terbaik Cepat (KHTC). 


Sementara itu, pihak Pemprov Sumut dan DPRD Samosir turut menekankan pentingnya kolaborasi, perbaikan konektivitas antarwilayah, serta pelestarian lingkungan Danau Toba.

 

Acara ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai bentuk komitmen bersama antara pemerintah, legislatif, dan pemangku kepentingan untuk pembangunan Samosir yang berkelanjutan.(Indra Sinurat)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

 


Lubuk Pakam | Bandar Meriah News - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Kabupaten Deli Serdang terus berupaya mentransformasi kualitas pelayanan publik guna mendukung program unggulan Bupati Deli Serdang, yaitu CTM (Cepat, Transparan, Mudah). Hal ini ditegaskan dalam rapat Reviu Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Lubuk Pakam hari ini.

 

Acara dibuka oleh Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang dan dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Gomgom Sidabutar. Forum ini berlangsung partisipatif dengan menghadirkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari para Camat, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelaku UMKM, pengurus koperasi, akademisi, media massa, hingga komunitas Srikandi Jelita

 

Amanat Undang-Undang dan Standar Pelayanan

Pelaksanaan reviu FKP ini merupakan amanat dari UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2017. Gomgom Sidabutar menjelaskan bahwa forum ini menjadi wadah dialog untuk memastikan standar pelayanan di Diskop UKM benar-benar dapat mempercepat urusan administrasi, menjamin transparansi proses, serta menyederhanakan prosedur agar mudah diakses masyarakat.

 

"Reviu ini adalah bentuk peran serta masyarakat dalam mengevaluasi layanan kami agar tetap relevan dan efektif bagi pelaku usaha koperasi dan UMKM di Deli Serdang," ujarnya.

 

Transformasi Layanan: Efisiensi Biaya HAKI dan Sertifikasi Halal

Dalam sesi diskusi, dipaparkan sejumlah capaian nyata dalam efisiensi layanan. Salah satunya adalah pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), di mana melalui rekomendasi Dinas pelaku usaha mendapat harga lebih murah daripada tarif normal

 

Selain itu, terkait sertifikasi halal, Diskop UKM aktif memberikan pendampingan data secara gratis bagi usaha mikro. "Kami telah menjadi mitra BPJPH. Untuk kategori mikro seperti usaha keripik, kami dampingi hingga tuntas secara gratis. Sedangkan untuk kategori usaha reguler, kami arahkan ke penyedia halal yang kini sudah beragam namun tetap terkoneksi satu pintu di BPJPH," tambah Gomgom.

 

Pengawasan Ketat Subsidi Solar dan Pendampingan Digital

Satu poin krusial yang dibahas adalah mengenai rekomendasi pembelian solar bersubsidi bagi UMKM sektor produksi. Mengingat adanya potensi penyelewengan di lapangan, Dinas kini memperketat syarat dengan mewajibkan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan penandatanganan surat pernyataan mutlak.

 

"Kami ingin menghindari penyalahgunaan barcode atau solar yang dijual kembali. Kejujuran pelaku usaha sangat penting agar subsidi tepat sasaran," tegasnya. Terkait NIB, Dinas juga berkomitmen melakukan pendampingan teknis bagi pelaku usaha yang kesulitan dengan sistem digital agar tidak terjadi kesalahan dalam pemilihan kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia).

 

Responsif Terhadap Sektor Jasa Baru

Forum juga menanggapi aspirasi dari komunitas Srikandi Jelita  mengenai legalitas usaha jasa kekinian seperti home service atau layanan kebersihan rumah (homecare). Diskop UKM menyambut baik inovasi ini dan memastikan bahwa sektor jasa tersebut dapat diakomodasi legalitasnya melalui koordinasi lintas OPD agar tercipta sinkronisasi layanan.

 

Menuju Ekosistem Ekonomi yang Akuntabel

Rapat ditutup dengan harapan besar agar masukan konstruktif dari para undangan dapat menyempurnakan standar pelayanan publik di lingkungan Diskop UKM Deli Serdang. Melalui reviu ini, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang optimis dapat memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan dengan birokrasi yang lebih responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.(indra)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

 


Samosir | Bandar Meriah News - Polres Samosir melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Toba 2026 di Waterfront City Pangururan, Kamis (12/03/2026). 


Dipimpin langsung oleh Kapolres Samosir AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan, apel ini menandai dimulainya pengamanan mudik dan perayaan Idul Fitri 1447 H di wilayah Kabupaten Samosir.

 

Operasi Ketupat Toba 2026 akan berlangsung selama 13 hari, mulai 13 hingga 25 Maret 2026. 


Kapolres menegaskan bahwa apel ini merupakan wujud sinergisitas lintas sektor antara TNI, Polri, dan Pemkab Samosir untuk memastikan pergerakan masyarakat yang diperkirakan mencapai 143,9 juta orang secara nasional dapat berjalan aman, tertib, dan lancar.

 

Untuk mendukung kelancaran arus mudik dan kunjungan wisatawan, Polres Samosir telah menyiagakan:

 

- 1 Pos Pengamanan: Simpang Tiga Tele.

- 8 Pos Pelayanan: Tersebar di titik strategis seperti Menara Pandang Tele, Simpang Gonting, Simpang Empat HKBP Bolon, Pasir Putih Parbaba, serta lima pelabuhan utama (Simanindo, Ambarita, Tomok, dan Sipinggan).

- Personel: 83 personel siaga di Mako dan Polsek, ditambah tim khusus pengurai kemacetan.

 

Kasi Humas Polres Samosir, AKP Radiaman Simarmata, mengimbau masyarakat dan wisatawan untuk tidak ragu meminta bantuan di pos terdekat atau menghubungi layanan darurat 110 jika menemukan gangguan kamtibmas. 


Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan pasukan dan sesi foto bersama unsur Forkopimda Samosir.(Indra Sinurat)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share



Samosir| Bandar Meriah News-nStok bahan pokok penting (Bapokting) di Kabupaten Samosir terjamin aman menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026 M. 


Hal itu disampaikan Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk setelah melakukan monitoring bersama Forkopimda dan Tim Pengendali Inflasi Daerah di Pasar Onan Baru Pangururan, Kamis (12/03/2026)

 

"Secara umum stoknya aman dan tidak ada kenaikan harga yang signifikan," ucapnya. Monitoring ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi yang digelar pada 10 Maret 2026, mengingat Samosir sebagai daerah wisata diperkirakan akan menerima lonjakan kunjungan wisatawan dan perantau.

 

Hasil pantauan menunjukkan harga beras Premium Rp15.600/kg dan Medium Rp14.500/kg. Bawang merah lokal dijual Rp35.000/kg (turun dari HET Rp41.500/kg), cabai merah keriting Rp22.000/kg (turun dari HET Rp55.000/kg), serta minyak goreng stabil Rp15.700/kg. Stok beras juga aman di distributor UD. Tambun dan CV. Rodearni.

 

Pemkab Samosir telah melaksanakan Gerakan Pangan Murah dan akan terus memantau perkembangan harga. 


Jika ditemukan penyimpangan, pemerintah akan melakukan intervensi. Wakil Bupati mengundang masyarakat untuk berkunjung ke Samosir, karena telah disiapkan ragam kuliner, hunian, dan fasilitas pendukung.

 

Turut menghadiri kegiatan tersebut pejabat dari DPRD, TP-PKK, Kejaksaan Negeri, Polres, serta unsur TNI dan OPD terkait.(Indra Sinurat)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share


 

Samosir, | Bandar Meriah News - Bupati Samosir diwakili Kepala Baperida Rajoki Simarmata bersama Kepala Daerah se-Kawasan Toba mengikuti rapat tindak lanjut Pertanian Berbasis AI yang dibuka Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution di Mess Pora-Pora Parapat, Kabupaten Simalungun.

 

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dengan Kepala Daerah se-Kawasan Danau Toba yang sebelumnya diadakan di Jakarta, Kamis (12/03/2026) 

 

Gubernur Bobby menyatakan bahwa program pemerintah pusat terkait pengembangan pertanian modern berbasis AI yang akan dicanangkan di Sumut perlu didukung bersama, sejalan dengan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berfokus pada pertanian modern dan berkelanjutan. "Seluruh kepala daerah di Kawasan Toba harus berperan aktif, kita bentuk tim, dan siap mendukung program pusat," jelasnya.

 

Teknologi AI diharapkan dapat membantu petani memprediksi curah hujan, menentukan waktu tanam dan panen, menganalisis potensi serangan hama, serta menghitung proyeksi hasil produksi.(Indra Sinurat)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

Rabu, 11 Maret 2026


Medan | Bandar Meriah News - Pemerintah pusat berencana memberikan sejumlah program pemulihan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak bencana di Sumatera Utara (Sumut). Salah satu program tersebut adalah relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatera.


Menindaklanjuti rencana tersebut, Gubernur Sumut  Muhammad Bobby Afif Nasution mempercepat proses sinkronisasi data UMKM antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Data tersebut ditargetkan rampung sebelum akhir Maret 2026 agar program bantuan dapat segera direalisasikan.


“Untuk itu, seminggu ini memastikan data dan angka yang tadi disampaikan, baik yang kami sampaikan, dari daerah, dari perbankan, dari Himbara, dan Kementerian, ini harus disinkronisasi, sebelum tanggal 31 sudah fix agar bisa langsung dirasakan oleh masyarakat," kata Gubernur Bobby Nasution usai rapat koordinasi Penyaluran KUR Pascabencana Sumatera di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (11/3/2026).


Dalam rapat yang dihadiri Menteri UMKM Maman Abdurrahman tersebut, Bobby menyampaikan bahwa banyak pelaku UMKM terdampak bencana, tidak hanya pada tempat tinggal tetapi juga pada lokasi usaha serta peralatan produksi.


"Selain tempat tinggal, tempat usaha adalah salah satu yang banyak terdampak juga, alat-alat produksi juga banyak yang terdampak, nah ini persoalan kedua yang banyak terdampak setelah kerusakan bangunan, memang saat ini di daerah terdampak bencana ekonomi sedang bangkit," kata Bobby.


Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengapresiasi kepedulian Gubernur Sumut terhadap pelaku usaha kecil dan menengah di daerah tersebut.


“Dan saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara yang cukup luar biasa memperdulikan atau memikirkan saudara-saudara kita pengusaha-pengusaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Sumut ini," kata Gubernur.


Secara nasional, terdapat sekitar 193 ribu pelaku usaha atau debitur terdampak bencana di tiga provinsi yang telah terdata. Dari jumlah tersebut, sekitar 44 ribu debitur berada di Sumut.


Meski demikian, Maman sepakat dengan langkah Gubernur Bobby Nasution untuk melakukan sinkronisasi data antara Pemerintah Provinsi Sumut dan pemerintah pusat. Ia juga memperkirakan jumlah tersebut masih akan bertambah karena proses pemetaan masih berlangsung hingga 31 Maret 2026.


Maman juga menjelaskan beberapa bentuk relaksasi yang akan diberikan kepada debitur terdampak bencana, di antaranya grace period, perpanjangan masa pinjaman, restrukturisasi kredit, serta keringanan suku bunga.


"Tahun ini (suku bunga) dihilangkan, mereka 0%, jadi tidak dibebankan bunga, tahun depan nanti naik ke 3%, bank juga akan mengidentifikasi mana-mana saja UMKM Dari 193 ribu ini yang dia sudah betul-betul tidak punya kemampuan membayar, tetapi ada juga yang memang masih punya kemampuan membayar," kata Maman. (torong)


Baca »
Tweet Share Share Share Share Share


 Langkat| Bandar Meriah  News - Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Langkat H. Amril, S.Sos., M.AP mengikuti rapat koordinasi secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Rabu (11/03/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Langkat Command Center (LCC) Kantor Bupati Langkat.

Rapat yang digelar melalui Zoom Meeting tersebut membahas laporan bantuan yang masuk melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), sekaligus merumuskan rencana pendistribusian bantuan ke daerah-daerah yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut

Dalam pemaparan yang disampaikan pada rapat tersebut, tercatat total bantuan yang masuk melalui Satgas PRR mencapai 659.043 pcs. Bantuan tersebut terdiri dari perlengkapan ibadah bantuan Presiden sebanyak 181.027 pcs dan bantuan dari pihak ketiga sebanyak 478.016 pcs.

Sementara itu, untuk rencana pendistribusian bantuan ke wilayah terdampak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, tercatat total bantuan yang akan disalurkan sebanyak 266.650 pcs.

Adapun sejumlah jenis bantuan yang akan disalurkan antara lain Al-Qur’an sebanyak 18.950 pcs, sajadah 37.900 pcs, sarung 18.950 pcs, mukena 18.950 pcs, celana 66.000 pcs, jaket 10.750 pcs, kaos 16.950 pcs, kemeja 12.550 pcs, sarung 20.500 pcs, aneka pakaian 27.300 pcs, jilbab 14.550 pcs, baju bayi 600 pcs, rok panjang 400 pcs, sweater 1.000 pcs, dress 700 pcs, serta baju tidur 600 pcs.

Bantuan tersebut nantinya akan didistribusikan ke sejumlah kabupaten/kota di tiga provinsi yang terdampak bencana, termasuk Kabupaten Langkat.

Untuk Kabupaten Langkat sendiri, bantuan yang direncanakan akan diterima antara lain Al-Qur’an 500 pcs, sajadah 1.000 pcs, sarung 500 pcs, mukena 500 pcs, celana 5.000 pcs, jaket 500 pcs, kaos 800 pcs, kemeja 400 pcs, sarung 1.000 pcs, aneka pakaian 1.000 pcs, serta jilbab 500 pcs.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat siap mendukung langkah pemerintah pusat dalam memastikan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran.

“Pemerintah Kabupaten Langkat tentu mendukung penuh upaya pemerintah pusat dalam mempercepat penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana. Kita berharap bantuan ini dapat segera diterima dan benar-benar meringankan beban masyarakat,” ujarnya.

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan pascabencana, khususnya dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi.

Turut hadir mendampingi Sekdakab Langkat dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat Wahyudiharto, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Langkat Taufik Rieza, serta Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Langkat Ansyari.(ros)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share


Medan | Bandar Meriah News - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu)) Muhammad Bobby Afif Nasution membahas peluang kerja sama di sektor perfilman dan pendidikan, saat menerima kunjungan diplomatik perwakilan Kedutaan Besar Kerajaan Thailand di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu (11/03/2026).


Kunjungan tersebut dihadiri di antaranya Charge D’Affaires Royal Thai Embassy in Jakarta Mrs Hathaichanok Riddhagni Frumau, Honorary Consul Royal Thai Honorary Consulate in Medan Mr Martono Anggusti, serta rombongan lainnya.


Menurut Bobby Nasution, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Thailand yang telah terjalin sejak lama membuka peluang kerja sama yang lebih luas, termasuk dengan Provinsi Sumut.


Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar, menurutnya, menjadikan Sumatera Utara layak menjadi tujuan investasi pihak luar, termasuk dari Thailand. Selain sebagai provinsi terbesar keempat di Indonesia, Sumatera Utara juga memiliki sejumlah kesamaan dengan Thailand di beberapa sektor.


“Tentu dengan hubungan diplomatik yang sudah ada selama ini, kita melihat peluang kerja sama dua negara ini, khususnya seperti produksi perfilman di Sumut, termasuk juga sektor pendidikan khusus perfilman. Apalagi kita punya produksi film dengan genre tertentu di Indonesia, yang juga menjadi unggulan di Thailand, yakni film horor,” sebut Gubernur Bobby Nasution.


Selain itu, Bobby Nasution juga menyambut baik tawaran program pendidikan tinggi lanjutan yang dikhususkan bagi aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, selama ini banyak warga Thailand yang menempuh pendidikan di sejumlah kampus di Sumut.


Senada dengan itu, Charge D’Affaires Royal Thai Embassy in Jakarta Mrs Hathaichanok Riddhagni Frumau menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan Gubernur Bobby Nasution kepada rombongan Kedutaan Besar Thailand yang berkunjung ke Sumut. Kunjungan tersebut juga menjadi langkah awal untuk mengunjungi beberapa kampus serta komunitas mahasiswa Thailand di daerah ini.


“Kami berterima kasih atas keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan yang telah diberikan kepada mahasiswa Thailand yang menempuh pendidikan di Sumatera Utara. Jadi sebenarnya untuk kerja sama dua negara ini bukan hanya ekonomi saja, tetapi juga pendidikan,” sebut Riddhagni.


Ia juga menilai potensi kerja sama yang disampaikan Gubernur Bobby Nasution sangat baik. Secara geografis, Sumut memiliki banyak lokasi yang mendukung produksi film, khususnya film bergenre horor. Hal tersebut juga dinilai sejalan dengan rencana pengembangan pendidikan tinggi dengan konsentrasi studi perfilman ke depan.


Usai pertemuan, Gubernur Bobby Nasution menyematkan kain ulos sebagai tanda penghormatan atas kedatangan rombongan perwakilan dari Kerajaan Thailand.


Hadir  Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dedi J.P. Harahap, Kepala Dinas Kominfo Erwin Hotmansah Harahap, Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Yuda Setiawan, Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Ade Sofianita. (torong)


Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

  


Langkat | Bandar Meriah  News - Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH membuka kegiatan Dialog Kinerja Penyampaian Progres Pemenuhan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Tahun 2026 serta keselarasan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Tahun 2026 di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Rabu (11/03/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti, SH, Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat H. Amril, Asisten Administrasi Umum H. Sutrisuanto, Kepala Bappeda Litbang Rina Wahyuni Marpaung, serta Kepala Bagian Organisasi Benny Sukmaria Ginting.

Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat H. Amril dalam laporannya menyampaikan bahwa implementasi SAKIP di Kabupaten Langkat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten. Selama kurang lebih sembilan tahun terakhir, nilai SAKIP Kabupaten Langkat terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), nilai SAKIP Kabupaten Langkat pada tahun 2025 mencapai 67,71 dengan kategori B. Nilai tersebut meningkat 2,55 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada angka 65,16.

Menurutnya, capaian tersebut patut disyukuri karena sudah berada di atas rata-rata nilai SAKIP kabupaten/kota secara nasional yang sebesar 64,89, serta lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 66,42.

Selain itu, capaian reformasi birokrasi Kabupaten Langkat juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi Kabupaten Langkat mencapai 78,93, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berada pada angka 72,03 atau naik sekitar 6,90 poin.

“Peningkatan ini menunjukkan adanya berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperbaiki sistem manajemen pemerintahan,” jelasnya.

Dalam arahannya sekaligus membuka kegiatan tersebut, Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH menegaskan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi harus terus didorong sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, serta berorientasi pada hasil dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia yang menekankan pentingnya percepatan reformasi birokrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan.

“Sejalan dengan arahan tersebut di tingkat nasional, capaian reformasi birokrasi menunjukkan perkembangan yang positif. Pemerintah Kabupaten Langkat juga terus mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkelanjutan,” ujar Syah Afandin.

Bupati yang akrab disapa Ondim itu juga mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah agar memiliki komitmen kuat dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Langkat.

Ia menegaskan bahwa setiap perangkat daerah harus memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar selaras dengan sasaran pembangunan daerah serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah.

“Kita berharap seluruh perangkat daerah dapat terus memperkuat sinergi dan komitmen bersama agar program pembangunan yang dijalankan benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Asisten dan Staf Ahli Bupati, para kepala perangkat daerah jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat, para camat se-Kabupaten Langkat, serta undangan lainnya.(ros)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

  


Langkat| Bandar Meriah News - Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH menerima sebanyak 2.000 paket bantuan perlengkapan ibadah dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) untuk masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Langkat. Penyerahan bantuan tersebut berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu (11/03/2026).

Bantuan tersebut diserahkan dalam kegiatan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana yang dihadiri langsung oleh Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Anggota DPR RI Ade Jona Prasetyo, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap, serta sejumlah kepala daerah dari wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara.

Turut mendampingi Bupati Langkat dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Langkat Taufik Rieza, S.STP., M.AP. dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat Wahyudiharto, S.STP., M.Si.

Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan oleh Ketua MPR RI berjumlah 5.000 paket perlengkapan ibadah yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak bencana di beberapa daerah di Sumatera Utara.

Dari jumlah tersebut, 3.000 paket bantuan diserahkan kepada Kabupaten Tapanuli Selatan, sementara 2.000 paket lainnya diberikan kepada Kabupaten Langkat.

"Meskipun bantuan ini tidak dapat sepenuhnya menggantikan kerugian yang dialami masyarakat akibat bencana, namun diharapkan dapat memberikan penguatan spiritual serta membantu masyarakat dalam menjalankan ibadah, terutama menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri," ujar Bobby Nasution.

Sementara itu, Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani menyampaikan bahwa pihaknya merasa prihatin ketika pertama kali menerima informasi mengenai bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara pada akhir tahun 2025 lalu.

Menurutnya, bencana tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat serta menimbulkan korban jiwa.

"Karena itu, bantuan ini diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi masyarakat yang terdampak sekaligus sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah daerah dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana," ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan tepat sasaran.

Rangkaian kegiatan diawali dengan sambutan Gubernur Sumatera Utara, dilanjutkan dengan penyampaian ucapan terima kasih dari perwakilan daerah terdampak yang disampaikan oleh Wali Kota Tapanuli Selatan. Selanjutnya dilakukan penyerahan paket bantuan kepada kepala daerah wilayah terdampak, sebelum dilanjutkan dengan sambutan Ketua MPR RI.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Damri Tambunan, serta ditutup dengan buka puasa bersama.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan bantuan yang disalurkan dapat membantu meringankan beban masyarakat terdampak bencana serta memperkuat semangat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi masa pemulihan pascabencana.(ros)

Baca »
Langganan: Komentar (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.