Kamis, 27 Januari 2022

 


Jakarta | Bandar Meriah  News -
 Jenderal Listyo Sigit Prabowo genap menjabat satu tahun menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), hari ini, setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada 27 Januari 2021 lalu. 

Dikepemimpinannya, Sigit mengusung semangat transformasi Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan). Hal itu dituangkan dalam empat transformasi dengan 16 program prioritas, 51 kegiatan 177 aksi, dan delapan komitmen. 

Selama setahun, Sigit telah melakukan setapak perubahan untuk mewujudkan Polri yang Presisi. Dengan, memaksimalkan fungsi pokok Polri yang melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. 

Gagasan dan aksi nyata mewujudkan gagasan itu dituangkan Sigit dalam buku berjudul 'Setapak Perubahan: Catatan Pencapaian Satu Tahun Polri yang Presisi. Buku setebal 240 halaman ini terdiri dari 5 bab mulai dari sejarah lahirnya konsep Presisi hingga apa saja yang sudah dicapai.

"Polri membekal niat baik untuk berubah, dan saya memohon dengan segala kerendahan hati paling dalam kepada semua pihak untuk membantu mewujudkan keinginan kami bertransformasi," kata Sigit dalam penyampaian pengantar pada buku tersebut, Jakarta, Kamis (27/01/2021).

Mantan Kapolda Banten ini mengulas awal mula gagasan Polri Presisi muncul. Semangat transformasi itu berawal dari hasil perenungan akan tantangan dan kondisi yang dihadapi Polri pada zaman modern dewasa ini. Terutama pesatnya perkembangan media sosial, yang dimana hal tersebut baru dihadapi oleh Korps Bhayangkara. 

Hasil perenungannya itu, kata Sigit, didiskusikan dengan berbagai pihak. Ia mendapat banyak masukan untuk semakin memantapkan gagasannya tersebut. Misalnya, tentang layanan publik dan harapan mengenai Polri. 

Sigit pun mulai menyusun visi, misi dan apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai transformasi Polri Presisi. Hingga akhirnya, konsep itu disosialisasikan ketika resmi dipilih oleh Presiden Jokowi sebagai calon Kapolri, kala itu. 

"Selanjutnya, setelah saya memaparkan visi tersebut di sejumlah kesempatan. Saya berpikir tentu masyarakat luas akan sulit memahami. Semua mungkin mengenal istilah Polisi Presisi, namun masih banyak masyarakat yang bahkan tak tahu apa akronimnya. Saya menyadari betul hal itu," ujar Sigit.

Eks Kabareskrim Polri itupun juga menyadari bahwa banyak masyarakat yang berpikiran negatif, pesimis dan mempertanyakan tekad bulat untuk mewujudkan Polri yang baik dalam rangka pelayanan publik yang terintegrasi, modern, murah dan cepat. Pemeliharaan kamtibmas, dan penegakan hukum yang prediktif, bertanggung jawab, transparan, serta menjamin rasa keadilan masyarakat.

"Saya tak menyalahkan itu. Untuk itu, melalui buku ini, saya ingin menjelaskan dengan lebih sederhana, dengan semua penjabaran konsep. Saya ingin bahwa masyarakat bisa mendapatkan pelayanan Polri semudah memesan pizza," ucap Sigit.

Wujud nyata setapak perubahan, Sigit memaparkan saat ini terdapat 886 aplikasi terkait Polri yang akan diintegrasikan menjadi satu data. Sigit menyebut, hal itu memudahkan masyatakat untuk mendapatkan layanan Polri yang terbaik. 

"Saya ingin bahwa semua layanan Polri akan dirasa dekat, dirasa mudah, dirasa berguna, dan dirasa jelas alurnya. Sehingga masyarakat merasa nyaman. Sebenarnya sederhana saja. Saya ingin memaksimalkan untuk kembali melihat pada fungsi pokok Polri, melindungi, melayani, dan mengayomi. Sesuatu yang sederhana. Namun perkembangan situasi zaman membuatnya kadang terasa sulit untuk dicapai. Seperti dalam kehidupan, segala sesuatu yang paling sederhana justru adalah sesuatu yang paling sulit digapai," papar Sigit.

Sigit mengakui, banyak yang mengatakan bahwa konsep ini adalah sebuah perjalanan panjang. Namun, seperti sebuah pepatah klasik 'Perjalanan ribuan kilometer selalu dimulai dengan satu langkah'.

"Maka ini langkah pertama kami. Langkah pertama yang dijejakkan dalam perjalanan panjang ini, kami tempuh dengan niat yang baik, ikhtiar keras, dan tentunya dengan keikhlasan. Kami berupaya menjadi lebih baik untuk kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat. Dan diatas segalanya tentu kita selalu berdoa dan bermohon diberikan kemudahan dan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa." tutur Sigit.

Untuk diketahui, dalam empat transformasi yang diusung dalam Polri Presisi, seluruhnya sudah mencapai hasil maksimal dan akan terus ditingkatkan. Transformasi organisasi saat ini telah mencapai, 98,20 persen. 

Kemudian, transformasi operasional sebesar 98,78 persen. Lalu, transformasi pelayanan publik 96,59 persen dan transformasi pengawasan telah mencapai target 98,60 persen. (panji/torong)


  




Jakarta | Bandar Meriah News - 
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Sofyan A. Djalil melantik 23 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN secara daring dan luring di Aula Prona Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (27/01/2022). Sebagian besar pejabat mendapat promosi dan sebagian mengalami rotasi dari daerah ke pusat, maupun sebaliknya.

Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan bahwa promosi dan rotasi merupakan hal yang normal terjadi dalam suatu pemerintahan. Pada kesempatan ini, ia mendorong pejabat yang belum dilantik untuk berprestasi serta meningkatkan kompetensi agar mendapat kesempatan yang sama. 

"Ini adalah hal yang normal sekali dan sebentar lagi akan banyak kawan-kawan kita yang pensiun, yang juga harus digantikan. Oleh sebab itu kepada yang belum dilantik menjadi Eselon II, jangan putus asa, masih banyak waktu dan masih banyak kesempatan nanti di masa yang akan datang yang paling penting berprestasi-lah. Hari ini kita mencari orang-orang berprestasi untuk diberikan promosi pada jabatan sesuai dengan kompetensi dan ini adalah tanggung jawab," ujarnya. 

Sofyan A. Djalil mengingatkan kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi yang baru dilantik agar memiliki kemampuan menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah hingga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Hal ini diperlukan lantaran Kakanwil BPN akan lebih banyak menjalani pekerjaan manajemen, di mana membutuhkan dukungan pemerintah daerah.

“Oleh sebab itu, Bapak/Ibu Kakanwil, minta waktu dengan Gubernur dengan Kajati dengan semua, Forkopimda dan tokoh-tokoh di daerah karena kunci keberhasilan bapak-bapak adalah kepada kemampuan melakukan pendekatan personal ataupun lobi. Sehingga Bapak dan Ibu berhasil. Saya lihat semua Kakanwil yang berhasil dapat pekerjaan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) cepat dan lain-lain itu kelebihannya adalah kemampuan melakukan pendekatan dengan pejabat daerah,” tuturnya.

Sementara itu, rotasi dari daerah ke pusat bertujuan agar pejabat berpengalaman dalam pengambilan kebijakan degan perspektif yang lebih luas. “Supaya ada pengetahuan di sini kan lebih banyak bicara policy. Apabila Bapak dan Ibu yang tugas di pusat kemudian setelah lama beberapa lama di sini kita tugaskan kembali ke daerah, itu jauh lebih efektif, jauh lebih baik, lebih banyak melihat perspektif dari perspektif yang lebih luas. Jadi oleh sebab itu tolong selama di kantor pusat Ini berikan kontribusi yang banyak belajar yang banyak dari teman-teman yang sudah lama di sini,” harap Sofyan A. Djalil.

“BPN sudah lebih baik, tetapi tentu kita tidak boleh berpuas diri. Tolong terus diperbaiki apa yang bisa perlu kita perbaiki. Sekali lagi selamat, berprestasi, dan kemudian apa yang anda kerjakan ini bukan saja merupakan bagian dari tugas, tapi juga pengabdian kepada bangsa dan negara. Ingat Pakta Integritas itu berlaku. Kita akan terapkan, kita akan evaluasi Bapak dan Ibu sekalian karena jabatan diiringi dengan tanggung jawab. Sama seperti konsep pertanahan kita right, restriction, dan responsibility,” pungkasnya. (KementerianATR/BPN/irwan)


 


Medan | Bandar Meriah  News -  
Orang Sumut pasti akan merasa bangga dengan memiliki  BANK SUMUT. Untuk  berdiri KOKOHNYA Bank Sumut, tentunya  masyarakat Sumut  yang kini dipimpin pasangan  Gubernur H.  Edy Rahmayadi- Wakil Gubernur H.Musa Rajekshah, masyarakat memiliki "ANDIL" yaitu  menjadi nasabah. Bawa serta   putra/i plus keluarga.

Keberhasilan  kinerja jajaran  para "abdi" Bank Sumut,  kini ada "tiga serangkai" masing  masing Direktur Utama  (Dirut) Rahmat Fadillah Pohan ( dari  nama sang Dirut yang  menunjukkan butiran huruf menuju kabaikan.Red), didukung   Direktur Keuangan Teknologi&Informasi, yang dipercayakan kepada seorang ibu berhijab

Arieta Aryanti , yang pernah berkarier di Bank Danamon dan Bank Citi Bank. Komisaris Utama Brata Kesuma.

Bank Sumut Raup Laba

Dari Ketiga "serangkai ini"  kinerja  Bank Sumut akan di "dongkrak" melenjit keatas. Merujuk  ucapan  Dirut  Rahmat Fadillah, Rabu (26/01/2022)  di gedung itu. "  Bapak Gubernur pernah mengatakan , ke depan (2022) Bank Sumut dapat  laba satu triliun .

"Meski  hal ini  belum bisa  dilaksanakan karena rentang waktu terbilang singkat. Namun, bukan tidak mungkin  bila  eksternal ( masyarakat  nasabah ) Bank Sumut bisa  mendukung , tidak bermasalah,"  ujar Rahmat .

Yang  jelas, lanjut Rahmat, tahun 2021 Bank Sumut memperoleh laba sebesar Rp.614 miliar dan tahun 2022 bisa meningkat sekira 10% (sepuluh persen),Rp.673 miliar.,"kita optimis bila kondisi eksternal optimis juga (mendukung.red) tak banyak mempengaruhi sektor Perbankan ini (Bank Sumut),ujar Dirut Rahmat Fadillah.

Mengawali tanya wartawan, Rahmat Fadillah  menjelaskan  seputar  RUPSLB Bank Sumut, (10/9/2021) menggantikan   Budi Utomo yang meninggal dunia 15 April 2021.(torong/fit)

     


 


Medan | Bandar Meriah News -
 Penyidik Subdit IV Renakta  Ditreskrimum Polda Sumut melimpahkan  kasus penganiayaan terhadap anak dibawah umur ke Kejaksaan Tinggi Sumut, Kamis (27/01/2022)

Penyerahan tersangka penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan mantan oknum Satgas PDIP Kota Medan inisial HS (46) warga Jalan A. H. Nasution Komplek Milala Mas, Kel. Pangkalan Mansyur, Kec. Medan Johor

"Tersangka HS telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumut", kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi

Hadi mengatakan tersangka HS dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumut sesuai prosedur tahap II terkait kasus penganiayaan yang dilakukannya terhadap anak inisial A (17) didepan salah satu minimarket

"Kita juga menyerahkan barang bukti flashdisk yang berisi rekaman CCTV di depan minimarket" jelas Hadi

"Penyerahan tersangka dan barang bukti telah diterima dengan baik serta dilakukan penandatanganan serah terima", pungkasnya

Sebelumnya, jagat media sosial sempat dihebohkan dengan viralnya video kasus penganuayaan yang dilakukan seorang pria yang belakangan diketahui merupakan oknum Satgas PDIP dengan seorang pelajar didepan salah satu Indomaret dan terekam CCTV

Dalam video terlihat pria tersebut turun dari mobil lalu menampar dan menendang pelajar tersebut.(panji)



Bali | Bandar Meriah News - 
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyambut baik berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dalam melakukan terobosan terkait program vaksinasi dan pemulihan ekonomi. Hal ini disampaikan Mendagri dalam pengarahannya pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP), di Hotel Merusaka Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (27/01/2022). 

“Saya melihat perubahan berapa kali datang ke Bali. Pada saat awal-awal pandemi, pada saat puncak kasus pandemi, sepi betul. Jadi mulai sedikit agak recover sekarang-sekarang,” katanya. 

Dalam kesempatan itu, Mendagri menjelaskan kondisi riil perubahan-perubahan yang terjadi di Bali selama pandemi Covid-19. Dalam amatannya, ketika terjadi Covid-19, tingkat okupansi hotel-hotel yang ada di Bali sangat rendah, sehingga banyak yang ditutup, bahkan dijual. Pasalnya, segmentasi hotel-hotel di Bali yaitu para turis mancanegara yang selama lockdown memang dilarang bepergian oleh negaranya. 

Kondisi itu lantas membuat pemerintah pusat berusaha keras untuk membantu Bali agar kembali pulih setelah terimbas pandemi. Adapun salah satu upayanya yakni melalui program vaksinasi. Mendagri pun mengapresiasi percepatan vaksinasi di Bali. 

“Bali kecepatan vaksinasinya yang sangat tinggi, nomor dua setelah Jakarta. Tapi Jakarta dibantu oleh pemerintah pusat, dikeroyok ibu kota oleh kekuatan-kekuatan pusat, sementara di Bali ini lebih banyak mandiri,” jelasnya. 

Mendagri menilai keberhasilan ini karena Gubernur Bali membuat satu terobosan yang bisa dijadikan model bagi daerah lain, yakni dengan melaksanakan vaksinasi berbasis administrasi pemerintahan, khususnya banjar. Dengan cara itu, proses vaksinasi menjadi lebih cepat dan aman. 

“Administrasi pemerintahan (banjar) itu paling cepat dan paling aman. Kenapa? Karena vaksinasinya dibagi di banjar. Petugas vaksinatornya dibagi, kemudian yang melakukan sosialisasi mendekati masyarakat adalah pengurus kampung, pengurus banjar, yang dia persis tahu siapa-siapa warganya masing-masing dan bisa memberikan penjelasan, sehingga resistensi/penolakannya rendah,” tuturnya. 

Lebih lanjut, Mendagri pun mengungkapkan alasan pemilihan lokasi Rakortek di Bali. Hal ini, kata dia, tak lepas dari upaya pemerintah pusat dalam membantu pemulihan ekonomi di Bali. Sebab, seperti diketahui, sebagian besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bali sangat bergantung pada sektor pariwisata. 

Diharapkan dengan kedatangan para peserta Rakortek, hotel akan kembali terisi, dan sektor transportasi serta restoran juga ikut bergerak. Untuk itu, kata Mendagri, kedatangan turis domestik di Bali tak bisa dianggap kecil. 

Mendagri menyebut, apabila 30 persen saja kelas menengah Indonesia berwisata ke Bali, maka hal itu bisa membantu masyarakat Bali untuk terus bertahan atau survive. 

Kemudian, sejalan dengan program pemulihan ekonomi tersebut, Mendagri pun menyambut baik Peraturan Gubernur (Pergub) Bali yang mewajibkan pegawai pemerintahan atau aparatur sipil negara (ASN) untuk mengenakan pakaian tradisional pada hari-hari tertentu, seperti Selasa dan Kamis. 

Menurut Mendagri, hal ini akan memberikan dampak yang luar biasa. Selain melestarikan budaya dan menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika, hal itu juga dapat menjadi upaya pemulihan ekonomi, terutama pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

“Kenapa? Karena dibeli, wajib dibeli oleh ASN, dan the biggest buyer, pembayar, pembeli terbesar itu adalah pemerintah,” tandas Mendagri. (Puspen Kemendagri/irwan)


Medan | Bandar Meriah  News 
- Dr. Maruli Siahaan SH MH, didampingi anggota Dewan Pertimbangan (Wantim) Sanggam SH Bakara, melaporkan persiapan kegiatan yang akan digelar pada 31 Januari 2022. 

“Kegiatan tersebut akan digelar di Lapangan Mini Balige, Kabupaten Toba, dan akan dihadiri oleh 3.000 orang.

Rencananya, Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Calon Presiden Bapak Airlangga Hartarto dan rombongan juga akan hadir, juga dihadiri anggota Fraksi Golkar DPR RI dapil Sumatera Utara,” ujar Maruli, Kamis (27/01/22).

Kemudian secara khusus, lanjut Maruli, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Panglima Kodam I/BB, Kapolda Sumut, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan sejumlah pihak lainnya telah diundang langsung oleh Ketua DPD I Partai Golkar Sumut H Musa Rajekshah SSos MHum untuk hadir di acara tersebut. “Sementara itu, seluruh Ketua DPD II Partai Golkar dari 33 Kabupaten/ Kota dan anggota juga bakal hadir,” sebutnya.

Maruli mengatakan, secara umum persiapan kegiatan tersebut telah rampung. Dalam rapat terakhir panitia, sambungnya, berbagai rencana kegiatan dalam acara tersebut telah dimatangkan. “Kegiatan bakti sosial kepada masyarakat telah mulai dilakukan pada 20 Januari 2022, yang dilakukan oleh 4 DPD Partai Golkar dari Tapanuli Raya dengan bantuan dari anggota DPR RI bapak Lamhot Sinaga,” imbuhnya.

Selain itu, jelang hari H pelaksanaan Natal, akan dilakukan kegiatan bazar usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan ziarah. “Kemudian pada 30 Januari kita akan menggelar Pasar Murah dan pameran UMKM, dilanjutkan dengan ziarah ke makam Pahlawan Nasional Sisingamangaraja XII dan ke makam Nommensen,” ungkapnya. 

Malamnya, lanjut Maruli akan digelar hiburan raya di Lapangan Balige. Pada tanggal 31 pagi, kegiatan dilanjutkan dengan jalan santai yang diikuti kader Golkar dan masyarakat setempat yang dipuncaki dengan pengundian lucky draw. “Bapak Musa Rajekshah juga memerintah pembagian 1.000 paket sembako yang akan dibagikan kepada masyarakat, juga penyandang disabilitas,” imbuhnya.

Usai makan siang, kegiatan memasuki acara inti yakni kegiatan ibadah yang akan dipimpin sejumlah pendeta. “Setelah kegiatan ibadah baru dilakukan upacara nasional, termasuk menyanyikan lagu mars Partai Golkar. Upacara nasional akan dirangkai dengan pemberian cinderamata kepada tokoh-tokoh nasional dari Jakarta dan tokoh-tokoh dari Sumatera Utara serta penyerahan hadiah sejumlah perlombaan,” ujarnya.

Sanggam SH Bakara menambahkan, tujuan dari kegiatan Natal Golkar Sumut untuk meningkatkan iman masyarakat, yakni keimanan umat Kristiani. “Jadi Golkar juga bertanggung jawab untuk membangun pondasi spiritual masyarakat melalui kegiatan keagamaan,” imbuhnya. 

Ditambahkan Sanggam, perayaan Natal ini sebagai bukti bahwa Partai Golkar adalah partai nasionalis yang menjaga keberagaman seluruh umat beragama. "Hari besar keagamaan apapun Partai Golkar pasti akan merayakannya dengan sukacita, " ujarnya lagi. (fit/torong)







  




Jakarta | Bandar Meriah News -
Membangun Indonesia dari pinggiran, dari pulau terdepan hingga perbatasan negara merupakan arahan Presiden Joko Widodo dalam rangka mewujudkan pembangunan Indonesia secara adil dan merata. Tidak hanya itu, pembangunan tersebut dalam hal ini pemanfaatan serta pengelolaan pulau-pulau kecil terluar sebagai batas negara juga dapat mengakomodir penyelesaian permasalahan batas negara. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menuntaskan bukti kepemilikan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), salah satunya dengan akselerasi legalisasi aset pada 111 pulau-pulau kecil terluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Dengan adanya legalisasi aset pada pulau-pulau kecil terluar artinya akan ada pemanfaatan serta pengelolaan pada pagar-pagar NKRI. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemananan (Menko Polhukam), Moh. Mahfud MD yang juga selaku Ketua Tim Koordinator Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar mengatakan bahwa bukti kedaulatan dan kepemilikan negara terhadap satu wilayah atau pulau terluar itu harus ada pemanfaatan oleh negara. "Kalau tidak dimanfaatkan, sebuah pulau bisa diklaim negara lain," ujar Moh. Mahfud MD dalam pertemuan bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra di Ruang Rapat Menko Polhukam, Jakarta, Kamis (27/01/2022).

Lebih lanjut, Menko Polhukam menuturkan terkait urgensi legalisasi aset pada pulau-pulau kecil terluar perlu ada penyeragaman administrasi pada tiga kementerian teknis terkait, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Untuk itu, pihaknya perlu melakukan koordinasi lebih mendalam terhadap tiga kementerian teknis tersebut dengan mengedepankan kedaulatan negara. "Kedaulatan kita nomor satukan, jangan urusan teknis mengganggu penegasan kedaulatan terhadap satu bidang tanah," ucap Menko Polhukam.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra dalam kesempatan ini menjelaskan situasi dari sisi Kementerian ATR/BPN yang memiliki tugas melegalisasi pulau-pulau kecil terluar. Ia mengungkapkan, dari 111 pulau-pulau kecil terluar yang telah ditetapkan, terdapat 25 pulau yang merupakan kawasan hutan dan tiga pulau terkendala legalisasi asetnya karena penguasaan masyarakat hukum adat. "Mudah-mudahan sebelum Maret sudah selesai karena ini ada butuh pelepasan dari masyarakat adat di Maluku, Papua, dan Papau Barat. Saat ini tim sedang bicara dengan masyarakat adat untuk meyakinkan mereka ada pelepasan, kita kasih hak kepada masyarakat adat juga," tuturnya.

Surya Tjandra mengungkapkan legalisasi aset pada pulau-pulau kecil terluar juga menjadi dasar klaim suatu negara jika suatu saat terjadi sengketa perbatasan. "Itu lah yang menjadi dasar untuk kalau nanti kita punya sengketa perbatasan. Jika sudah dikeluarkan sertipikat tanah, ada penguasaan efektif di sana, menciptakan kesejahteraan masyarakat, ada nilai lingkungan yang kita hargai dan ada nilai strategis keamanan, jadi lengkap," tutur Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN.

Dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN mengatakan tidak cukup ditetapkan ke dalam kawasan hutan, namun harus ada bukti effective occupation. "Syaratnya kalau cuma hutan itu cuma satu fungsi, yaitu lingkungan tapi strategis pertahanan keamanan atau strategis pemberdayaan dan ekonomi tidak terpenuhi, padahal tiga itu yang harus dipenuhi oleh KKP dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan pulau kecil terluar itu. Dan ini menjadi penting karena memang kalau tanpa legalitas itu hanya memiliki fungsi hutan, KKP tidak bisa masuk, pemberdayaan atau membuat dia lebih bisa dipakai seperti itu. Barangkali di situ lah kami berharap Pak Menko bisa membantu," jelas Surya Tjandra.

"Kami paham memang agak rumit, bekerjanya sektoral. Tapi Menko Polhukam kan menjadi tim koordinasi pemanfaatan pulau kecil terluar, ini saya kira jadi strategis, mudah-mudahan bisa ada terobosan. Kami berharap kita bisa terobos ini dengan cepat jadi tiga fungsi tadi terpenuhi jadi alasan kita klaim batas negara," tambah Surya Tjandra.

Di akhir kesempatan, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN mengatakan percepatan legalisasi aset pulau-pulau kecil terluar juga dapat dikonsolidasikan melalui pertemuan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022. Ia mengungkapkan pertemuan tersebut berangkat dari bagaimana ada izin pertambangan yang total luasnya lebih luas dari satu kabupaten. "Jadi memang ada masalah bagaimana tumpang tindih perizinan, dan kemarin Presiden sudah melakukan evaluasi. Tapi kita berharap ini bisa lebih sistematik, lebih rapih, kemudian disambung dengan bagaimana masyarakat adat ini juga bisa dapat dari proses tersebut," pungkas Surya Tjandra. (Kementerian ATR/BPN/irwan)


 


 Jakarta | Bandar Meriah News - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri berkomitmen menjadikan kantor polisi ramah untuk semua golongan, terutama kelompok disabilitas, rentan dan berkebutuhan khusus.

Adapun target yang dicapai pada tahun 2022 setidaknya 50 persen seluruh satuan wilayah (satwil) dan satuan kerja (satker) menyediakan fasilitas penyandang disabilitas.

"Kami terus berkomitmen untuk menjadikan kantor polisi ramah untuk semua golongan terutama kelompok rentan dan berkebutuhan khusus. Kami menargetkan tahun 2022 target pemenuhan fasilitas penyandang disabilitas mencapai 50 persen di seluruh wilayah satwil dan satker," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/01/2022).

Pada tahun 2022, mantan Kabareskrim Polri ini menjelaskan target beberapa fasilitas yang dibangun untuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan yaitu 730 ruang ramah anak. 

Lalu, 676 tempat parkir disabilitas, 122 jalur khusus disabilitas, 1.088 toilet disabilitas, 100 tanda khusus disabilitas, 1.454 elevator handrail, 320 kursi roda, 2.468 ruang laktasi.

"Polri juga akan menambahkan petunjuk audio visual bagi penyandang tuna netra dan tuna rungu yang ingin mendapatkan pelayanan Polri dengan target 100 satuan kewilayahaan," ujar Sigit.

Sigit menuturkan, komitmen penyediaan fasilitas penyandang disabilitas telah dilakukan Polri. Pada tahun 2021, telah disediakan 1.975 ruang ramah anak, 2.604 tanda khusus disabilitas.

Selanjutnya, 1.250 elevator handrail, 2.582 jalur khusus disabilitas, 2.028 parkir disabilitas, 236 ruang laktasi, 1.616 toilet khusus disabilitas, 2.384 kursi roda.

Mantan Kapolda Banten ini berharap dengan kehadiran fasilitas pelayanan penyandang disabilitas dapat memberikan kenyamanan segala golongan yang datang ke kantor polisi.

"Ini merupakan peningkatan kualitas pelayanan publik dan demi mewujudkan Polri yang Presisi (prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan)," ucap Sigit. (panji/ torong)


Rabu, 26 Januari 2022

 


Langkat | Bandar Meriah  News -Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, meninjau lokasi kerangkeng yang berada di rumah pribadi milik Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat.

Dalam peninjauan itu, Kapolda Sumut didampingi Komisi Nasional Hak Azazi Manusia (Komnas HAM) Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam bersama sejumlah PJU Polda Sumatera Utara.

Pantauan di lokasi, Kapolda Sumut bersama Komnas HAM tengah melakukan penyelidikan terkait adanya puluhan orang yang mendekam di dalam kerangkeng yang disebut-sebut menjadi korban perbudakan.

"Sabar dulu ya, kita masih melakukan pendalaman terkait adanya kerangkeng di rumah milik Bupati Langkat tersebut," kata Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak.

Sebelumnya, Panca mengungkapkan kerangkeng yang ditemukan di dalam rumah Bupati Langkat itu digunakan sebagai rehabilitasi pecandu penyalahgunaan narkotika. "Dari hasil pendalaman, kerangkeng itu sudah berdiri selama 10 tahun," ungkapnya.

Namun, Panca menuturkan karangkeng khusus yang dibuat Bupati Langkat di dalam rumahnya tidak memiliki izin karena dibuat secara pribadi.(panji)


Medan | Bandar Meriah News -
 Dukung program Pemerintah dalam menciptakan herd immunity (kekebalan kelompok) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menggelar vaksinasi ketiga (Booster) untuk seluruh pegawai mulai dari Jaksa, pegawai tata usaha, honorer dan satpam, Rabu (26/01/2022) di Adhyaksa Hall Kantor Kejati Sumut, Jalan AH Nasution Medan. 

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) IBN Wiswantanu didampingi Wakajati Sumut Edyward Kaban, Aspidsus M Syarifuddin dan Asintel Dr Dwi Setyo Budi Utomo menyampaikan bahwa pelaksanaan vaksinasi ketiga ini adalah lanjutan dari vaksin pertama dan kedua sesuai dengan program pemerintah. 

"Harapan kita dengan vaksinasi booster ini seluruh pegawai dilingkungan kerja Kejati Sumut memiliki imunitas, " katanya. 

Vaksinasi booster yang digelar Kejati Sumut lewat kegiatan Adhyaksa Peduli Vaksinasi mengusung tema 'Dengan vaksin pegawai tetap produktif walau hidup berdampingan dengan Covid-19' akan berlangsung selama 2 hari Rabu dan Kamis (26-27/1/2022). 

"Vaksinasi booster ini digelar untuk seluruh pegawai baik dari Kejari Deli Serdang, Kejari Belawan, Kejari Medan dan Kejati Sumut dimana pada hari pertama ini ada 563 orang. Sebelumnya, Kejati Sumut telah melaksanakan vaksinasi pertama dan kedua di seluruh Kejari dan Cabjari yang total jumlah pesertanya mencapai 11 ribu orang," kata IBN Wiswantanu. 

Lebih lanjut Kajati Sumut menyampaikan harapannya setelah penyelenggaraan vaksinasi ini, seluruh pegawai Kejati Sumut memiliki imunitas dalam hidup berdampingan dengan Covid-19.(amir torong/irwan)

Diberdayakan oleh Blogger.