Indeks Berita: Nasional
Tweet Share Share Share Share Share

Minggu, 18 Oktober 2026

 

JAKARTA - Sosok MRN, ketua serikat pekerja yang dilaporkan seorang karyawati berusia 22 tahun atas dugaan kekerasan seksual berbasis relasi kuasa, menjadi sorotan. Selain dugaan perbuatannya terhadap korban, informasi mengenai latar belakang pekerjaan dan aktivitas MRN di lingkungan pemerintahan turut beredar di masyarakat. 


Berdasarkan informasi yang beredar, MRN disebut merupakan karyawan di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang elektronik, EPS. 


Informasi tersebut mengemuka seiring beredarnya foto yang memperlihatkan seorang pria yang disebut sebagai MRN bersama sejumlah orang di depan papan nama PT Indonesia Eppsson Industri. Namun, foto tersebut belum cukup untuk memastikan identitas pria yang ditandai sebagai MRN maupun status kepegawaiannya di perusahaan tersebut. 


Keterkaitan itu masih memerlukan konfirmasi dari pihak terkait. Di sisi lain, sebuah flayer ucapan selamat atas pelantikan Mur***di alias MRN sebagai bagian dari Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Bekasi juga beredar. Flayer tersebut memuat nama Mur***di dan ucapan selamat atas penunjukannya dalam tim yang berkaitan dengan percepatan pembangunan daerah. 


Meski demikian, belum terdapat bukti yang cukup untuk memastikan bahwa nama yang tercantum dalam flayer tersebut merupakan orang yang sama dengan MRN yang dilaporkan dalam perkara dugaan kekerasan seksual. Hubungan antara kedua informasi tersebut tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan materi visual yang beredar.

Laporan di Polda Metro Jaya

Sementara itu, berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) yang ditunjukkan kepada redaksi, laporan korban telah ditangani Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Metro Jaya. Dokumen tersebut mencantumkan Laporan Polisi Nomor LP/B/5095/VII/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 13 Juli 2026.


Surat itu juga menyebut rencana tindak lanjut penyidik, antara lain klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi, dan terlapor, serta pemeriksaan rekaman CCTV hotel dan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam laporan tersebut, korban melalui kuasa hukumnya menduga MRN memanfaatkan posisi, pengaruh, dan kewenangannya di lingkungan kerja untuk menekan korban agar memenuhi keinginannya.


Kuasa hukum korban, Ermelina Singereta, sebelumnya menyampaikan bahwa korban mengaku mengalami bujuk rayu, intimidasi, serta tekanan untuk menjalin hubungan pribadi dan menikah secara siri dengan terlapor. Korban juga mengaku kesempatan untuk diangkat menjadi karyawan tetap tidak berlanjut setelah dirinya menolak permintaan tersebut.


Anggota tim kuasa hukum korban, Judianto Simanjuntak, meminta penyidik mendalami dugaan pemaksaan perkawinan secara siri serta kemungkinan penerapan ketentuan lain dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.


Pernyataan tersebut merupakan keterangan dari pihak kuasa hukum dan masih harus diuji melalui proses penyelidikan maupun penyidikan. Status terlapor dalam perkara ini juga tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa tindak pidana yang dilaporkan telah terjadi.

Menunggu Klarifikasi dan Proses Hukum

Beredarnya informasi mengenai dugaan keterkaitan MRN dengan perusahaan elektronik dan TP2D Kabupaten Bekasi perlu disikapi secara hati-hati. Identitas, jabatan, serta hubungan antara informasi yang beredar harus dipastikan melalui sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. 


Hingga informasi ini disusun, diperlukan konfirmasi langsung dari pihak MRN, perusahaan terkait, serta pihak yang berwenang di Kabupaten Bekasi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. 


Di sisi lain, korban berharap laporan yang telah disampaikan kepada Polda Metro Jaya diproses secara adil, objektif, dan bijaksana sesuai bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.


Penanganan perkara ini menjadi penting bukan hanya untuk memastikan terpenuhinya hak korban atas perlindungan dan keadilan, tetapi juga untuk menjamin bahwa setiap pihak memperoleh perlakuan yang sesuai dengan prinsip praduga tak bersalah.


Seluruh dugaan dalam perkara ini masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Klarifikasi dari pihak terlapor dan pihak-pihak terkait diperlukan agar informasi yang berkembang di ruang publik tidak berhenti pada spekulasi. (Red)
Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

Selasa, 15 September 2026



Jakarta | Bandar Meriah News - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memperkuat penataan, pengamanan, dan optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD) serta aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Pemprov Sumut untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya saat memaparkan capaian dan langkah strategis Pemprov Sumut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI. Rapat dengan agenda Evaluasi Terkait Pengelolaan Aset Pemda/BMD dan Aset BUMD Berkontribusi dalam PAD tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi II (KK.III), Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/09/2026).

Di hadapan pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, Wagub Surya menjelaskan bahwa Pemprov Sumut terus mempercepat sertifikasi, inventarisasi, hingga digitalisasi tata kelola aset daerah. Upaya tersebut dilakukan untuk meminimalkan risiko sengketa sekaligus meningkatkan nilai ekonomis aset daerah.

"Bagi Pemprov Sumut, pengelolaan aset bukan lagi sekadar persoalan administratif atau pencatatan di atas kertas. Kita ubah paradigma ini. Aset-aset yang dimiliki daerah harus dipastikan clear and clean, lalu dipetakan potensinya agar bisa menjadi mesin penggerak ekonomi baru yang produktif guna menyokong PAD kita," ujar Wagub Surya.

Lebih lanjut, Wagub Surya menerangkan bahwa pembenahan internal pada tubuh BUMD Sumut terus digenjot melalui skema transformasi bisnis yang akuntabel. Melalui pengawasan ketat, Pemprov Sumut mendorong setiap klaster BUMD untuk tidak hanya sehat secara korporasi, tetapi juga mampu memanfaatkan aset daerah dalam menciptakan ruang investasi baru di wilayah Sumatera Utara.

"Pemprov Sumut di bawah semangat kolaborasi terus melakukan monitoring ketat terhadap performa BUMD. Kita tuntut inovasi dan profesionalisme. Pengelolaan aset yang optimal oleh BUMD akan berdampak langsung terhadap penguatan fiskal daerah, yang pada akhirnya membiayai program-program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik langsung untuk masyarakat Sumatera Utara," tambah Surya.

Pemaparan Pemprov Sumut tersebut mendapat respons positif dan apresiasi dari sejumlah anggota Komisi II DPR RI. Langkah proaktif Sumut dalam mengamankan hak atas tanah dan fisik aset daerah dinilai dapat menjadi salah satu contoh tata kelola yang dapat diterapkan di daerah lain.

Turut mendampingi Wakil Gubernur Sumut dalam RDP tersebut Pj Sekretaris Daerah Timur Tumanggor, Kepala Badan Pendapatan Daerah Sutan Tolang Lubis, Plt Kadis PMD Sumut Muhammad Suib, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Fariz Hutagalung, serta Kepala Badan Penghubung Sumut Ichsanul Arifin Siregar. (torong)


Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

Kamis, 13 Agustus 2026

  


JAKARTA – Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Alwashliyah (PP GPA) menggelar kegiatan spiritual berskala besar bertajuk "Gerakan Pemuda Alwashliyah Bershalawat Untuk Negeri: Mengetuk Pintu Langit Munajat Kepada Allah SWT, Untuk Pemimpin Bangsa (Presiden dan Wakil Presiden) Republik Indonesia".


Acara yang berlangsung khidmat ini diselenggarakan di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis malam (13/8/2026).


Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 500 peserta, termasuk jajaran Pengurus Pusat, Wilayah, dan Daerah GPA, Brigade Hawari GPA, kader serta warga Alwashliyah. Hadir pula organisasi kepemudaan lain seperti Pemuda Muslimin Indonesia, Gema Mathla'ul Anwar, GPII, serta tokoh masyarakat dan umat Islam umum.

Selain sebagai refleksi kemerdekaan dengan memperkuat ukhuwah islamiyah (persaudaraan sesama Muslim) dan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa), agenda utama acara ini adalah memanjatkan doa khusus agar Presiden dan Wakil Presiden RI senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, petunjuk, serta kearifan dalam memimpin seluruh rakyat Indonesia.


Tak hanya untuk kepala negara, momentum sakral ini juga turut dimanfaatkan untuk mendoakan jajaran tokoh nasional dan jajaran keamanan negara.


Doa dan dukungan spiritual secara khusus mengalir bagi Wakil Ketua DPR RI Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., Kapolri Jenderal Polisi Drs.Listyo Sigit Prabowo,M.Si., Menkopolhukam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dr. H. Sugiat Santoso, M.SP, akademisi intelijen Dr. Stepi Anriani, S.IP., M.Si., serta Ketua Umum PP GPA H. Aminullah Siagian agar senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjaga stabilitas serta kemajuan NKRI.


Ketua Umum PP GPA, H. Aminullah Siagian, dalam sambutannya menegaskan pentingnya posisi pemuda dalam fase krusial bangsa saat ini.


"Pemuda memiliki tanggung jawab besar bukan hanya sebagai penerus, tetapi sebagai pengawal roda pemerintahan. Melalui momentum HUT Ke-81 RI ini, Gerakan Pemuda Alwashliyah berkomitmen untuk terus menjaga kedaulatan negara dan memastikan program-program pemerintah berjalan demi kemaslahatan rakyat banyak," ujar H. Aminullah Siagian.

Dukungan terhadap keberlanjutan pembangunan nasional juga disuarakan oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Dr. H. Sugiat Santoso, M.SP. Dalam pemaparannya, beliau menggarisbawahi pentingnya sinergi elemen pemuda Islam dalam mengawal program-program strategis Presiden Prabowo Subianto demi mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.


Apresiasi tinggi turut disampaikan oleh Ketua Umum PB Alwashliyah, Dr. KH. Masyhuri Khamis, SH., MM, yang memuji inisiatif PP GPA dalam memadukan semangat nasionalisme dan nilai keummatan melalui syiar Islam yang menyejukkan.


Memasuki acara inti, lantunan zikir dan shalawat khusus untuk keselamatan bangsa dan negara menggema di dalam masjid, dipimpin oleh Ust. H. Anas Abdul Jalil dan Dr. KH. Kholik Hasibuan. Di tengah kemeriahan acara spiritual tersebut, PP GPA juga menunjukkan kepedulian sosial yang nyata melalui pemberian santunan secara simbolis kepada 50 anak yatim.


Suasana semakin bermakna saat Ust. Bukhori Alhafizh menyampaikan Tausiyah Kebangsaan. Beliau mengingatkan jamaah mengenai esensi bersyukur atas nikmat kemerdekaan dan bagaimana generasi muda wajib menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari segala potensi perpecahan.


Rangkaian acara kemudian ditutup dengan doa bersama (munajat) yang dipanjatkan secara khusus untuk kekuatan, keselamatan, dan keberhasilan Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran tokoh penting seperti Prof. Sufmi Dasco Ahmad, Kapolri, Menkopolhukam, Kepala BIN, Sugiat Santoso, Dr. Stepi Anriani, dan Ketua Umum PP GPA dalam mengemban amanah rakyat demi kejayaan bangsa.


Secara keseluruhan, acara berjalan dengan penuh khidmat dan mencatat antusiasme yang sangat tinggi dari para jamaah. Pesan-pesan kebangsaan dan optimisme berhasil tersampaikan dengan baik kepada generasi muda yang hadir. (Red)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

Rabu, 12 Agustus 2026




Batam | Bandar Meriah News - Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution memperjuangkan penambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) bagi daerah-daerah di Sumut yang terdampak bencana. Mencari Informasi Referensi Umum


Pada kesempatan yang sama, Bobby juga mempertanyakan kepastian acuan anggaran yang akan digunakan pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan APBD (R-APBD) Tahun Anggaran 2027.Membaca Panduan Dan Catatan Perjalanan


Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution secara langsung kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian pada acara Rapat Koordinasi Forkopimda se-Sumatera di Ruang Balairungsari Lt. 3 BP. Batam, Rabu (12/08/2026).


Menurut Bobby, kepastian acuan anggaran sangat dibutuhkan karena pemerintah kabupaten/kota di Sumut saat ini tengah menyusun Perubahan APBD (P-APBD) 2026 dan bersiap memasuki tahapan penyusunan R-APBD 2027.


“Bagi kami daerah terdampak bencana yang kemarin TKD-nya dipulihkan, ini menjadi pertanyaan besar saat menyusun anggaran 2027. Apakah menggunakan anggaran murni 2026 sebelum TKD dikembalikan, atau setelah pemulihan TKD? Nilai Sumut itu sekitar Rp1,1 triliun, tentu ini sangat menentukan perencanaan kegiatan di lapangan,” tegas Bobby.


Mempelajari Kebudayaan Asia Tenggara Dan Pasifik

Menanggapi pertanyaan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa Kemendagri telah menyampaikan usulan resmi kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas mengenai opsi alokasi TKD Tahun 2027.


Kemendagri menyiapkan tiga skenario pasca-exercise kebutuhan daerah, yakni skenario maksimal/ideal sebesar Rp982 triliun, skenario moderat Rp932 triliun, dan skenario minimal Rp910 triliun.


Tito menegaskan, keputusan akhir mengenai besaran TKD sepenuhnya berada di tangan Presiden dengan mempertimbangkan kondisi APBN, target pendapatan negara, serta devisa.


Meski demikian, Kemendagri telah mengusulkan dua kelompok prioritas apabila terdapat penambahan alokasi TKD.


“Pertama itu daerah terdampak bencana, termasuk wilayah di Sumatera, Flores, hingga Kepulauan Sitaro (Sulawesi Utara). Kemudian adalah daerah berkapasitas fiskal rendah yakni daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil agar tidak mengganggu belanja wajib dan pembangunan,” ujar Tito Karnavian.


Ia juga meminta seluruh kepala daerah menunggu kepastian alokasi TKD yang dijadwalkan diumumkan dalam Pidato Presiden mengenai Nota Keuangan RAPBN 2027 menjelang Hari Kemerdekaan, atau melalui penjelasan lanjutan bersama para menteri bidang ekonomi.


“Kuncinya ada di pengumuman pertengahan Agustus ini. Dari situ kita bisa melihat apakah angka TKD naik atau tidak. Begitu data resmi keluar, jika belum di-breakdown per daerah, kami akan memberi masukan agar daerah bencana dan berfiskal rendah menjadi prioritas utama,” jelas Tito.



Selain membahas TKD, Mendagri juga mengapresiasi penanganan sektor kesehatan pascabencana di wilayah Sumatera yang dinilai berlangsung cepat.


Ia turut menyoroti dinamika pembangunan infrastruktur serta stabilitas harga material di kawasan Sumatera. (torong)


Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

 



Batam | Bandar Meriah News -  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) meraih penghargaan sebagai Terbaik I tingkat Provinsi, kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah pada Apresiasi Pemerintah Daerah 2026 Batch II. Penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen dan kinerja Pemprov Sumut dalam mendukung program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat.


Penghargaan tersebut diterima Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution dalam acara yang digelar di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (12/08/2026). Pemerintah pusat menilai dukungan dan komitmen Pemprov Sumut dalam mengimplementasikan Program 3 Juta Rumah sangat besar.


Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) M Qodari mengatakan, apresiasi tersebut bukan sekadar penghargaan, melainkan bukti kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, penghargaan itu juga menjadi simbol kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh lembaga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


“Malam ini kita jadi saksi sinergi dan kolaborasi antar daerah di seluruh wilayah Sumatera yang telah membawa hasil membanggakan, saya bisa mengatakan ini karena melihat dengan mata kepala saya sendiri,” kata Qodari, dalam sambutannya.


Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, salah satu tujuan pemberian apresiasi tersebut adalah menciptakan keseimbangan antara punishment dan reward bagi pemerintah daerah. Sebagai daerah terbaik pada kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah, Sumut mendapatkan reward berupa bantuan bedah rumah sebanyak 300 unit.


Selain Sumut, Kabupaten Deliserdang juga meraih penghargaan sebagai daerah terbaik dalam implementasi Program 3 Juta Rumah. Kabupaten Deliserdang juga mendapatkan bantuan bedah rumah sebanyak 300 unit.


“Inilah balance-nya dalam bentuk reward dan award kepada daerah berprestasi, acara ini juga menjadi penyeimbang, kita mungkin khawatir beberapa kepala daerah terjerat masalah hukum yang mungkin memberikan image negatif kepada kepala daerah secara keseluruhan, acara ini menunjukkan banyak kepada daerah yang juga berprestasi,” kata Tito Karnavian.



Hadir Menko Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, dan Direktur Utama Kompas TV Rosiana Silalahi. Hadir pula seluruh Gubernur, Bupati/Walikota se-Sumatera, Forkopimda se-Sumut, serta Ketua DPRD se-Sumut. (torong)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

Minggu, 02 Agustus 2026

 


Jakarta | Bandar Meriah News - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan kesiapan Sumut menjadi salah satu pusat fashion Indonesia melalui pengembangan wastra tradisional. Menurutnya, kekayaan budaya yang dimiliki Sumut merupakan modal besar untuk menggerakkan ekonomi daerah sekaligus memperkuat industri fashion nasional hingga ke tingkat internasional.


Hal tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri penutupan Indonesia Fashion Week (IFW) 2026 bertema ‘Ulos Simetria’ di Jakarta, Minggu (02/08/2026). Ajang tersebut dinilai berhasil memperkenalkan warisan budaya Sumut kepada masyarakat nasional maupun dunia.


"Kami siap untuk menjadi daerah fashion Indonesia, karena kami yakin warisan budaya yang ditinggalkan kepada kita semua hari ini khususnya dari Sumatera Utara, bisa membangkitkan ekonomi khususnya masyarakat Sumatera Utara dan membangkitkan ekonomi nasional khususnya di bidang fashion," kata Bobby.


Bobby meyakini perpaduan motif tradisional ulos dengan sentuhan para perancang busana modern akan menjadi daya tarik kuat di panggung mode dunia. Menurutnya, IFW 2026 menjadi momentum awal untuk memperluas kolaborasi antara Sumut dengan industri fashion internasional.


Ia juga mengapresiasi Indonesia Fashion Week beserta seluruh pihak yang telah berkolaborasi memperkenalkan dan mempromosikan kriya serta wastra Nusantara, khususnya dari Sumut. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, katanya, siap terus mendukung promosi budaya melalui sektor wastra.


"Oleh karena itu, malam hari ini mudah-mudahan pintu awal pembuka untuk kami dari Sumatera Utara bisa berkolaborasi lebih jauh lagi dengan dunia yang lebih luas lagi, dengan dunia internasional. Kami juga siap untuk berkolaborasi memperkenalkan budaya kami khususnya di sektor wastra yang ada di Sumatera Utara," ujarnya.


Selain wastra, Bobby juga menyoroti kekayaan kuliner Sumut yang telah dikenal luas masyarakat Indonesia.


"Kalau dari sisi kuliner di Sumatera Utara khususnya Medan itu katanya cuma ada dua rasa. Makanan yang ada di Sumatera Utara rasanya cuma dua, enak sama enak sekali," ucap Bobby.


Sementara itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengaku terkesan dengan kuatnya tradisi pembuatan ulos saat berkunjung ke kawasan Danau Toba. Menurutnya, ulos bukan sekadar kain tradisional, tetapi bagian dari kehidupan masyarakat Batak yang terus dijaga lintas generasi.


"Yang paling membekas di hati saya adalah melihat bagaimana Ulos tetap hidup sebagai bagian dari keseharian masyarakatnya. Di balik setiap lembar ulos, ada tangan-tangan terampil para perempuan Batak dengan penuh ketekunan menjaga tradisi itu tetap hidup," tuturnya.


Ia menilai keberlanjutan tradisi lokal menjadi kekuatan utama dalam membangun karakter destinasi wisata.


"Tradisi itu terus diwariskan, dipraktikkan, dan menjadi kebanggaan lintas generasi. Bagi saya, inilah yang membuat sebuah destinasi memiliki karakter yang tidak mudah ditiru. Dalam pariwisata, karakter tersebut merupakan fondasi destination branding," tambahnya.


Widiyanti berharap Indonesia Fashion Week terus menjadi ajang yang menginspirasi dunia sekaligus menarik minat wisatawan berkunjung ke Indonesia.


"Tidak banyak negara yang memiliki kekayaan wastra seberagam Indonesia. Lebih istimewa lagi, kita memiliki para designers yang mampu menerjemahkan warisan budaya tersebut menjadi karya-karya yang terus berkembang dan mendapat apresiasi di panggung internasional," ucapnya.


Ketua Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) yang juga Presiden Indonesia Fashion Week, Poppy Dharsono, mengatakan tema ‘Ulos Simetria’ mengandung makna bahwa kemajuan harus berjalan seiring dengan pelestarian nilai-nilai budaya. Tradisi dan inovasi, menurutnya, merupakan dua kekuatan yang saling melengkapi dalam membangun masa depan industri mode Indonesia.


"Selama 5 hari kita telah menyaksikan kreativitas terbaik anak bangsa, pertemuan ide dan inovasi, serta kolaborasi yang memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan mode di kawasan dan dunia," kata Poppy. (torong)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

  



JAKARTA - Putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta dalam perkara dugaan korupsi pengadaan lahan proyek Pertamina Energy Tower (PET) di kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan, terus menuai sorotan publik. Perbedaan mencolok antara putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan putusan di tingkat banding memunculkan perdebatan mengenai aspek keadilan, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana dan penggantian kerugian negara.

Ketua Umum Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (JAGA MARWAH), Edison Tamba, menyatakan pihaknya mendukung upaya kasasi yang diajukan dalam perkara tersebut. Menurutnya, Mahkamah Agung diharapkan dapat menguji kembali pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding agar memberikan kepastian hukum yang adil bagi seluruh pihak.

"Rasa keadilan publik terusik ketika beban pidana dan uang pengganti kerugian negara sebesar sekitar Rp348,9 miliar hanya dibebankan kepada mantan Direktur Umum PT Pertamina (Persero), Luhur Budi Djatmiko. Padahal, dalam putusan tingkat pertama terdapat pertimbangan hukum yang berbeda mengenai pihak yang menikmati hasil transaksi tersebut," ujar Edison Tamba.

Dalam putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Luhur Budi Djatmiko dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan tidak dibebankan pembayaran uang pengganti. Majelis hakim saat itu menilai tidak terdapat bukti bahwa terdakwa menikmati aliran dana hasil tindak pidana, meskipun dinyatakan bersalah karena penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun, pada tingkat banding, PT DKI Jakarta memperberat vonis menjadi enam tahun penjara serta membebankan pembayaran uang pengganti kerugian negara sekitar Rp348,9 miliar kepada Luhur Budi Djatmiko. Perubahan putusan tersebut menjadi salah satu alasan munculnya berbagai tanggapan dari kalangan pemerhati hukum dan pegiat antikorupsi.

Edison Tamba juga menyoroti tidak dicantumkannya dua korporasi, yakni PT Bakrie Swasakti Utama dan PT Superwish Perkasa, dalam amar putusan tingkat banding. Menurutnya, berdasarkan pertimbangan hukum putusan tingkat pertama, kedua perusahaan tersebut merupakan pihak yang menjual lahan kepada Pertamina dalam proyek pengadaan lahan Pertamina Energy Tower.

Ia menyebutkan, pembayaran dari Pertamina kepada kedua perusahaan tersebut telah dilakukan, namun lahan yang diperjualbelikan disebut belum dapat diserahkan dalam kondisi free and clear atau bebas dari sengketa sesuai dengan ketentuan perjanjian.

"Apabila merujuk pada pertimbangan putusan tingkat pertama dan hasil audit investigatif yang menjadi bagian dari proses pembuktian, terdapat uraian mengenai tanggung jawab korporasi dalam transaksi tersebut. Karena itu, kami memandang Mahkamah Agung perlu menguji kembali seluruh rangkaian fakta hukum agar tidak menimbulkan kesan adanya disparitas penegakan hukum," kata Edison.

Menurut Edison, perbedaan yang sangat signifikan antara putusan tingkat pertama dan tingkat banding patut menjadi perhatian serius demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
"Menariknya,dalam putusan PN Jakarta Pusat disebutkan 'bahwa sebagai fakta yang teeungkap di persidangan, PT Bakrie Swasakti Utama dan PT Superwish Persada sangat berperan dalam terjadinya peristiwa penyimpanan dalam pengadaan lahan rasuna Epicentrum, karena PT Bakrie Swasakti Utama dan PT Superwish Perkasa perkara aquo terjadi salah satunya tidak mampu menyelesaikan pembebasan dan menyerahkan lahan fre and clear"tegasnya.

Selain itu, ia mengutip pandangan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, yang dalam sejumlah pemberitaan media menyampaikan bahwa terdapat ruang untuk menguji kembali putusan tersebut melalui mekanisme kasasi apabila dinilai terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum.

Sorotan terhadap perkara ini juga ramai diperbincangkan di berbagai media daring serta media sosial, termasuk Instagram, setelah beredarnya potongan amar putusan, analisis hukum, dan diskusi mengenai perbedaan pertimbangan antara pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Perdebatan publik terutama berfokus pada penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, pembebanan uang pengganti, serta prinsip keadilan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Di sisi lain, lahan proyek Pertamina Energy Tower di kawasan Rasuna Epicentrum diketahui telah menjadi bagian dari upaya pemulihan aset oleh aparat penegak hukum. Kondisi tersebut semakin memperkuat dorongan berbagai pihak agar proses hukum diselesaikan secara menyeluruh, termasuk terhadap seluruh pihak yang memiliki keterkaitan berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan.

JAGA MARWAH berharap Mahkamah Agung dapat memeriksa perkara ini secara komprehensif sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan, dan prinsip persamaan di hadapan hukum, baik terhadap individu maupun korporasi yang dinilai memiliki keterlibatan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

"Penegakan hukum harus mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Apabila terdapat perbedaan pertimbangan hukum yang sangat mendasar, maka mekanisme kasasi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa putusan akhir benar-benar berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku," tutup Edison Tamba. (Red)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

Jumat, 19 Juni 2026


Jambi | Bandar Meriah  News - Hj. Ernawati, S.Ag., M.Pd., resmi dilantik sebagai Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (ISMI) Provinsi Jambi periode 2026–2030. Pelantikan berlangsung khidmat di Aula Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat malam (19/06/2026).

Malam itu, suasana pelantikan terasa kental dengan nuansa Melayu, keislaman, dan semangat intelektual. Para tamu undangan mulai berdatangan sejak awal malam. Tokoh adat, akademisi, pengurus ISMI, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, serta undangan dari kabupaten/kota hadir memenuhi ruangan.

Acara dibuka dengan rangkaian resmi. Mulai dari tari persembahan, pembacaan ayat suci Al-Qur’an, doa, lagu Indonesia Raya, Shalawat Busyro, Lagu Khas ISMI, hingga Hymne Tanah Melayu. Tema besar yang diangkat malam itu adalah “Berilmu, Beradat, Membangun Peradaban.” Tema itu menjadi napas pelantikan.

Bahwa ISMI Jambi tidak ingin hadir hanya sebagai organisasi sarjana. ISMI ingin menjadi rumah gagasan. Rumah pengabdian. Rumah besar sarjana Melayu yang menghubungkan ilmu, adat, agama, dan pembangunan daerah.

Prosesi pelantikan dipimpin jajaran Pengurus Besar ISMI. Ketua Umum PB ISMI, Nizhamul, S.E., M.M., yang bergelar Datuk Seri Kesuma Setia Negeri, melantik langsung Hj. Ernawati bersama jajaran pengurus ISMI Provinsi Jambi. Dalam prosesi tersebut, dilakukan pembacaan surat keputusan, pengucapan ikrar pengurus, penandatanganan berita acara pelantikan, penyerahan pataka ISMI, serta penyematan pin ISMI.

Ernawati tampak mengikuti seluruh prosesi dengan tenang dan khidmat. Saat ikrar pengurus dibacakan, seluruh jajaran ISMI Jambi berdiri. Mereka menyatakan komitmen untuk menjalankan amanah organisasi, menjaga marwah Melayu, dan berkontribusi bagi masyarakat. Momen penyerahan pataka ISMI menjadi salah satu bagian penting dalam pelantikan.

Pataka itu bukan sekadar simbol organisasi. Ia menjadi tanda amanah. Amanah untuk menggerakkan ISMI Jambi selama lima tahun ke depan. Dalam kepengurusan ISMI Jambi periode 2026–2030, Dr. Fahmi Rasid, S.E., M.AP., resmi mendampingi Ernawati sebagai Sekretaris ISMI Jambi. Kehadiran Fahmi Rasid di jajaran inti diharapkan memperkuat kerja organisasi, terutama dalam menyusun program, membangun jaringan, dan menggerakkan agenda-agenda intelektual ISMI.

ISMI Jambi juga diperkuat sejumlah tokoh penting. Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., didapuk sebagai Ketua Dewan Pembina ISMI Provinsi Jambi. Sementara mantan Gubernur Jambi sekaligus Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi, Drs. H. Hasan Basri Agus, M.M., atau HBA, menjadi Ketua Dewan Penasehat ISMI Provinsi Jambi. Kehadiran dua tokoh tersebut membuat posisi ISMI Jambi semakin kuat.

Al Haris membawa ruang pemerintahan dan pembangunan daerah. HBA membawa marwah adat Melayu Jambi. Ernawati membawa energi kepemimpinan perempuan Melayu. Fahmi Rasid menguatkan mesin organisasi.

Usai dilantik, Ernawati menyampaikan bahwa amanah sebagai Ketua ISMI Jambi merupakan tanggung jawab besar. Ia menegaskan, ISMI Jambi tidak boleh berhenti sebagai organisasi seremonial. Pelantikan, katanya, hanyalah pintu masuk. Kerja sesungguhnya dimulai setelah acara selesai. “ISMI Jambi harus menjadi rumah besar sarjana Melayu. Rumah yang terbuka, bergerak, dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Ernawati.

Ernawati menegaskan, ISMI Jambi akan merangkul sarjana Melayu lintas disiplin. Mulai dari akademisi, tokoh adat, birokrat, pendidik, profesional, pengusaha, perempuan, pemuda, hingga masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan Jambi.

Menurutnya, nilai Melayu tidak boleh berhenti sebagai simbol. Melayu harus hadir dalam pendidikan, literasi, ekonomi, kebijakan publik, kepemimpinan, dan kehidupan sosial masyarakat.

“Ilmu dan adat harus berjalan bersama. Kalau Melayu hanya dikenang sebagai masa lalu, kita akan kehilangan kesempatan membawanya ke masa depan. ISMI ingin menghidupkan nilai Melayu dalam kerja nyata,” katanya.

Gubernur Jambi Al Haris dalam kesempatan itu memberi penguatan kepada jajaran ISMI Jambi. Sebagai Ketua Dewan Pembina ISMI Provinsi Jambi, Al Haris berharap ISMI dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun sumber daya manusia dan memperkuat nilai adat Melayu.

Menurut Al Haris, pembangunan daerah tidak cukup hanya dengan infrastruktur dan anggaran. Jambi juga membutuhkan gagasan, ilmu, adab, dan partisipasi para sarjana. “ISMI harus menjadi ruang ilmu dan pengabdian. Sarjana Melayu harus ikut memberi kontribusi, memberi pemikiran, dan membantu daerah dalam membangun masyarakat yang beradab dan maju,” ujar Al Haris.

Al Haris juga menegaskan pentingnya memperluas gerakan ISMI sampai ke kabupaten/kota. Karena itu, pada acara yang sama turut dilakukan penyerahan mandat pembentukan 11 pengurus daerah ISMI se-Provinsi Jambi. Mandat tersebut diharapkan menjadi langkah awal agar ISMI tidak hanya bergerak di tingkat provinsi, tetapi juga tumbuh di daerah. Dari Kota Jambi hingga Bungo. Dari Kerinci hingga Tanjung Jabung Timur. Dari kampus sampai kampung.

Ketua Umum PB ISMI Nizhamul menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan ISMI Provinsi Jambi periode 2026–2030. Ia menilai Jambi memiliki akar Melayu yang kuat dan sejarah panjang dalam peradaban Melayu Nusantara. Karena itu, kehadiran ISMI Jambi diharapkan mampu menghubungkan kekuatan budaya dengan kekuatan ilmu pengetahuan. “Jambi punya modal besar. Ada adat, ada sejarah, ada tokoh, ada sarjana, dan ada generasi muda. ISMI harus menjadi wadah untuk menyatukan semua potensi itu,” ujar Nizhamul.

Menurut Nizhamul, sarjana Melayu tidak cukup hanya bangga dengan gelar akademik. Gelar harus berubah menjadi karya. Ilmu harus berubah menjadi manfaat.

Dan organisasi harus bergerak menjadi ruang pengabdian.

Mantan Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi, yang juga hadir dalam pelantikan, turut memberi arahan. Ia menekankan bahwa ISMI Jambi harus menjaga kekompakan dan membangun program nyata setelah pelantikan.

Menurutnya, kekuatan organisasi tidak hanya dilihat dari susunan pengurus, tetapi dari kerja yang dilakukan setelah dikukuhkan.

Selain pelantikan pengurus provinsi, acara malam itu juga menjadi momentum konsolidasi ISMI di tingkat daerah. PB ISMI bersama Ketua PW ISMI Jambi menyerahkan mandat pembentukan 11 pengurus daerah ISMI se-Provinsi Jambi. Langkah ini menjadi penting agar ISMI Jambi tidak hanya berpusat di Kota Jambi.

ISMI diharapkan bergerak hingga kabupaten/kota, menyentuh isu pendidikan, adat, literasi, perempuan, pemuda, ekonomi lokal, dan pembangunan masyarakat. Dengan terbentuknya jejaring kabupaten/kota, ISMI Jambi memiliki ruang lebih luas untuk membangun kolaborasi. Dengan kampus. Dengan lembaga adat. Dengan pemerintah daerah. Dengan komunitas pemuda.Dengan organisasi perempuan. Dengan pesantren. Dan dengan masyarakat Melayu di daerah.

Pelantikan berlangsung dalam suasana hangat.

Para tamu undangan saling bersalaman. Ucapan selamat mengalir kepada Ernawati dan jajaran pengurus yang baru dikukuhkan. Setelah prosesi pelantikan, sesi foto bersama menjadi salah satu momen paling ramai. Para pengurus, tokoh adat, tamu kehormatan, dan jajaran PB ISMI bergantian mengabadikan momen.

Nuansa Melayu terasa kuat. Bukan hanya dari tema acara. Tetapi dari lagu, tarian, busana, sapaan adat, dan semangat yang dibawa para tokoh yang hadir. Acara juga diwarnai penyerahan penghargaan ISMI Award kepada tokoh yang dinilai berprestasi di bidangnya, serta penampilan Tari Serampang Dua Belas.

Semua rangkaian itu membuat pelantikan ISMI Jambi tidak sekadar formal. Ia menjadi ruang pertemuan adat, ilmu, pemerintahan, dan kebudayaan. Pelantikan Ernawati sebagai Ketua ISMI Jambi periode 2026–2030 menjadi awal babak baru organisasi sarjana Melayu di Provinsi Jambi. Tantangannya tidak kecil. ISMI Jambi harus mampu membuktikan bahwa organisasi ini tidak hanya hidup di panggung pelantikan.

Tetapi juga hidup dalam program. Dalam diskusi. Dalam kajian. Dalam pelatihan generasi muda.

Dalam penguatan literasi adat. Dalam kerja sosial. Dalam kolaborasi kampus. Dalam pemberdayaan perempuan. Dan dalam kontribusi gagasan untuk daerah.

Publik kini menunggu langkah ISMI Jambi setelah pelantikan. Sebab acara telah selesai. Pataka telah diserahkan. Pin telah disematkan. Ikrar telah diucapkan. Kini yang ditunggu adalah kerja.

Di bawah kepemimpinan Hj. Ernawati, ISMI Jambi periode 2026–2030 diharapkan benar-benar menjadi rumah besar sarjana Melayu.Rumah yang terbuka. Rumah yang menjahit adat dan ilmu. Rumah yang bergerak untuk masyarakat. Dan rumah yang ikut membangun peradaban Jambi dari akar Melayu yang kuat.(ril/net)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

Sabtu, 25 April 2026

 


Jakarta| Bandar Meriah News - Langkah Gubsu Bobby Nasution bersama 8 kabupaten/kota di Sumut membantu daerah terdampak bencana di Aceh mendapat apresiasi. Kali ini apresiasi datang dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.


"Saya menyampaikan terimakasih yang luar biasa kepada Pak Bobby dan bupati walikota di Sumut memberikan bantuan ke daerah terdampak bencana di Aceh," kata Medagri Tito dalam acara penghargaan creative financing di Wyndham Opi Hotel, Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (25/04/2026).


Bantuan itu merupakan hibah antar daerah se-Sumut yang tidak terdampak bencana. Dari hibah itu terkumpul Rp260 miliar dan diserahkan ke daerah terdampak bencana di Aceh. 


Komitmen ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900.1.3/1084/SJ yang mendorong daerah yang tidak terdampak bencana untuk berpartisipasi dalam pemulihan daerah terdampak sebagai wujud gotong royong nasional.


Surat edaran itu dikeluarkan oleh Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian karena adanya daerah terdampak bencana di Aceh yang tidak mendapatkan pengembalian dana Transfer ke Daerah (TKD).


Dalam sambutannya juga, Mendagri mengapresiasi langkah Gubernur Bobby Nasution yang membantunya selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.


“Saya terimakasih ada Pak Bobby dan Bupati/Walikota Sumut, karena sebagai Kasatgas, ini pengalaman yang cukup berat, pertama kali saya menangani bencana dengan skala yang seluas ini, tiga provinsi, dari hasil analisis kami, itu ada daerah di Aceh yang kasih berat," kata Tito.(torong)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

Selasa, 14 April 2026

 


 

Jakarta|Bandar Meriah News -  Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, melakukan pertemuan dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Jakarta, Selasa (14/04/2026). 


Dalam kesempatan tersebut, Ariston menyampaikan sejumlah usulan penting terkait pengelolaan kawasan hutan yang secara prinsip disambut baik dan disetujui oleh Menteri.

 

Adapun poin-poin usulan yang diajukan meliputi:

 

1. Izin pinjam pakai kawasan untuk pembangunan SPAM Sitapigagan.

2. Penetapan area konservasi seluas 4.200 Ha sebagai catchment area SPAM.

3. Pengembangan lahan untuk SMP N 3 Partungkonaginjang.

4. Rencana replanting atau pengalihan fungsi tanaman eukaliptus menjadi jenis lain yang lebih berkelanjutan.

5. Pembangunan Embung Harangan Londut dan Embung Sirungkungonniasu.

 

Selain itu, Wabup juga meminta penanganan lahan kritis bekas area PT TPL serta bantuan bibit tanaman bernilai ekonomi seperti mangga dan kopi untuk masyarakat sekitar hutan. 


Menteri Kehutanan menekankan pentingnya diversifikasi tanaman guna menjaga keseimbangan ekosistem dan sepakat untuk melakukan pertemuan lanjutan guna menyempurnakan mekanisme pelaksanaannya.(Indra Sinurat)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

Jumat, 06 Maret 2026

  


Jakarta| Bandar Meriah News  - Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi media di era digital saat menjadi narasumber dalam Rapat Pimpinan Nasional Serikat Media Siber Indonesia yang digelar di Jakarta, Jumat (06/03/2026).

Dalam paparannya, Wong Chun Sen menilai perkembangan teknologi digital membawa dampak besar bagi dunia jurnalistik. Ia mencontohkan penggunaan perangkat seperti telepon seluler dengan kapasitas penyimpanan besar—mulai dari 1 terabyte hingga 2 terabyte, yang membuat arus data semakin masif dan cepat.

Menurutnya, kemampuan penyimpanan data yang besar memang memudahkan kerja jurnalistik, tetapi di sisi lain juga memicu banjir informasi yang tidak selalu terverifikasi. Kondisi tersebut berpotensi memunculkan kesalahan informasi jika tidak diimbangi dengan standar jurnalistik yang kuat.

“Perkembangan teknologi membuat data semakin banyak dan cepat beredar. Tetapi jika tidak diimbangi dengan verifikasi yang baik, maka informasi yang salah juga bisa ikut tersebar,” ujar Wong Chun Sen.

Ia juga menyinggung persoalan tekanan lokal yang sering dialami media di berbagai daerah, terutama saat momentum pemilu. Menurutnya, tekanan dari kelompok tertentu kerap menghambat independensi media dalam melakukan peliputan secara bebas dan objektif.

Selain itu, keterbatasan akses terhadap informasi resmi juga menjadi kendala bagi jurnalis dalam menyajikan berita yang akurat dan berimbang.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Wong Chun Sen menilai perlu ada kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan media. Ia mencontohkan praktik yang dilakukan di Medan, di mana sejumlah jurnalis dilibatkan dalam kegiatan peliputan pemerintahan secara resmi sehingga informasi yang disampaikan kepada publik dapat lebih akurat.u

“Kalau media dilibatkan secara terbuka, maka data yang disampaikan juga akan lebih nyata dan tidak menimbulkan spekulasi yang salah,” katanya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menekankan pentingnya media menjaga standar jurnalistik dengan menyajikan laporan yang berimbang, akurat, dan tidak memihak. Menurutnya, hal tersebut menjadi kunci agar media tetap dipercaya masyarakat dalam ekosistem demokrasi.

Ia juga mendorong media untuk berperan aktif dalam edukasi pemilih melalui berbagai program literasi informasi, termasuk memperluas jangkauan pendidikan politik hingga ke masyarakat akar rumput.

Selain itu, media diharapkan mampu memberikan ruang dialog publik yang sehat, seperti debat terbuka atau diskusi konstruktif antara pemilih dan para kandidat, guna memperkuat kualitas demokrasi.

Wong Chun Sen juga menekankan pentingnya transparansi pemerintah dalam memberikan akses informasi kepada media. Ia menyebut DPRD memiliki peran untuk membuka akses data dan dokumen resmi agar proses peliputan berjalan lebih transparan.

Tak kalah penting, ia menyoroti perlunya perlindungan hukum bagi jurnalis agar kebebasan pers tetap terjaga dari ancaman kriminalisasi maupun tekanan eksternal.

“Keamanan kerja jurnalis harus dijamin. Tanpa perlindungan hukum yang kuat, kebebasan pers akan sulit berjalan secara optimal,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa DPRD juga berkomitmen mendorong program literasi digital guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya informasi yang akurat dan terpercaya.

Dengan langkah tersebut, ia berharap media dapat terus berkembang sebagai pilar demokrasi yang independen sekaligus mampu memerangi kesenjangan informasi di era digital.(fit)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

Kamis, 12 Februari 2026



Jakarta | Bandar Meriah News - Polri menggelar kegiatan bertajuk "Konsolidasi Asesor Assessment Center Polri Tahun 2026" di Hotel Grand Sahid Jaya, Kamis (12/02/2026).

 

Mengusung tema "Penguatan Assessment Center Polri sebagai Komponen Utama dalam Pembinaan Karier untuk Mewujudkan SDM yang Unggul", kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan persepsi para penguji kompetensi di seluruh Indonesia.


Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Pembinaan Karier SSDM Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo mewakili Asisten Kapolri bidang SDM. Dalam sambutan As sdm kapolri yang dibacakan Brigjen Langgeng, As SDM menekankan Polri terus mematangkan langkah transformasi reformasi menuju organisasi yang modern dan profesional melalui tata kelola personel yang lebih transparan dan akuntabel.


"Penguatan sistem meritokrasi melalui assessment center yang multi-tools dan multi-assessor untuk pembinaan karier anggota Polri agar terpilih personel Polri yang berintegritas dan berkompeten di tengah dinamika tantangan global yang kian kompleks". Jelas Brigjen Langgeng.


Sebagai instrumen vital dalam mewujudkan transformasi tersebut, Polri mengoptimalkan peran Assessment Center. Fasilitas ini menjadi "filter" strategis untuk mengukur kompetensi manajerial para calon pemimpin Polri di berbagai tingkatan. Melalui metodologi yang saintifik dan objektif, Assessment Center memastikan bahwa setiap jabatan diemban oleh personel yang tepat (right man on the right place), sekaligus menghapus stigma subjektivitas dalam jenjang karier kepolisian.


"Tahun ini Polri memperkuat meritokrasi pembinaan karier melalui Assessment Center, sehingga konsolidasi ini diperlukan untuk analisa evaluasi perbaikan ke depan yang lebih baik. Visi besar kami adalah mewujudkan SDM unggul tidak hanya bagi internal Polri, tetapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia," ujar Langgeng.


Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber eksternal dari Perkumpulan Assessment Center Indonesia untuk memberikan perspektif profesional mengenai standar penilaian terkini. Hadir pula Kabagpenkompeten, Karo SDM Polda jajaran dan seluruh assessor Polri baik secara fisik maupun daring.


Sejak dirintis pada tahun 2009, Assessment Center Polri telah menunjukkan lompatan besar. Hingga tahun 2025, Polri tercatat memiliki 1.763 asesor yang tersebar di seluruh tanah air. Capaian ini diperkuat dengan Akreditasi "A" dari BKN, sertifikasi internasional ISO 9001:2015, hingga deretan Rekor MURI untuk kategori pelatihan asesor dan jumlah asesi terbanyak dalam 15 tahun.


Kepercayaan lembaga di luar Polri pun meningkat, jika pada 2021 hanya terdapat 18 instansi mitra, pada tahun 2025 jumlahnya melonjak menjadi lebih dari 50 instansi dengan total lebih dari 2.500 asesi eksternal. 


Sebagai bentuk apresiasi, dalam acara ini juga diberikan penghargaan kepada Polda-polda berprestasi yang mampu menjaga kualitas penilaian, baik di lingkup internal maupun layanan eksternal.


"Assessment Center Polri berkomitmen untuk terus menyempurnakan sistem, menguatkan metodologi dan menjaga integritas dalam setiap proses asesmen guna melahirkan kader-kader pimpinan bangsa yang unggul, berintegritas dan profesional demi masa depan Indonesia," tutup Langgeng.(Indra Sinurat)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

Minggu, 08 Februari 2026



Jakarta | Bandar Meriah News - Polri menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Kementan, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, dan Himbara di Mabes Polri, Minggu (08/02/2026)


Kegiatan yang diikuti seluruh gugus tugas Polda secara daring dan dipimpin Brigjen Langgeng Purnomo sebagai Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan ini bertujuan memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan meningkatkan kesejahteraan petani.

 

Indonesia berhasil tidak mengimpor jagung pakan ternak pada 2025. "Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi," ujar Brigjen Langgeng.

 

Di sisi permodalan, Polri menjembatani Poktan jagung untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Himbara. BRI sebagai bagian dari Himbara telah menyiapkan plafond KUR Mikro sebesar 180 triliun rupiah untuk bidang pertanian tahun 2026. 


Implementasi sudah terlihat di Nagreg dan Ciamis (Jawa Barat), di mana petani mendapatkan kredit untuk menanam dan memperluas lahan.

 

Untuk menjaga stabilitas harga dan memutus rantai tengkulak, Polri bekerja sama dengan Bulog yang akan menyerap hasil panen. Berdasarkan Surat Dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026.


Bulog menargetkan pengadaan 1 juta ton jagung untuk cadangan pangan dengan harga 6.400 rupiah per kilogram sesuai Harga Pembeliani⁸ Pemerintah (HPP).

 

"Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan HPP. Di Jabar dan Kalsel, kolaborasi ini telah mendorong pembelian dengan harga yang berpihak petani," jelas Brigjen Langgeng.

 

Program ini juga bertujuan mengembangkan lahan tidur dan meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial, diharapkan petani dapat membayar pinjaman tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.(Indra Sinurat)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

Jumat, 06 Februari 2026


Jakarta| Bandar Meriah News - Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Kahiyang Ayu memperkenalkan potensi kriya dan wastra khas Sumut kepada Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Pusat Selvi Gibran Rakabuming. Hal tersebut disampaikan saat Selvi mengunjungi stan Dekranasda Sumut usai pembukaan The Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Rabu (04/02/2026).


Dalam kunjungan tersebut, Selvi Gibran yang juga menjabat sebagai Dewan Pembina Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Maju (Seruni) disambut langsung oleh Kahiyang Ayu. Pada kesempatan itu, Kahiyang memaparkan beragam produk unggulan UMKM binaan Dekranasda Sumut, khususnya wastra tradisional seperti ulos dan songket dari berbagai daerah di Sumut, serta aneka produk kriya berbasis kearifan lokal yang dikembangkan dengan sentuhan desain modern.


Kahiyang Ayu menjelaskan, produk-produk tersebut memiliki nilai budaya yang tinggi dan dikerjakan langsung oleh perajin lokal. Ia mengatakan, partisipasi Dekranasda Sumut dalam INACRAFT 2026 merupakan bentuk komitmen untuk terus mempromosikan hasil karya perajin daerah, sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.


Ketua Umum Dekranas Pusat Selvi Gibran Rakabuming mengapresiasi kualitas dan keunikan kriya serta wastra Sumut yang ditampilkan. Menurutnya, kerajinan Sumut memiliki ciri khas yang kuat dan potensi besar untuk terus dikembangkan melalui peningkatan kualitas produk, inovasi desain, serta penguatan daya saing di pasar global.


“Dengan tema INACRAFT 2026 ‘Exploring and Celebrating Womenpreneurs in Craft’, kita ingin para pengusaha perempuan menjadi penggerak utama kewirausahaan, yang diwujudkan melalui peningkatan kualitas produk, inovasi desain, serta perluasan pasar,” ujar Selvi.


INACRAFT 2026 mengusung tema “Exploring and Celebrating Womenpreneurs in Craft” dan merupakan agenda tahunan yang diikuti Dekranasda dari berbagai kabupaten/kota se-Indonesia, serta pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dari seluruh daerah. Beragam produk kerajinan tangan berkualitas ditampilkan, mulai dari batik, tenun, perhiasan, hingga berbagai jenis kerajinan tradisional lainnya dari seluruh nusantara.


Ajang INACRAFT 2026 secara resmi dibuka oleh Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya. Pameran ini diharapkan menjadi wadah strategis bagi para perajin Indonesia untuk menampilkan produk unggulan, memperluas jejaring usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.(torong)



Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

Kamis, 08 Januari 2026

 


Bekasi | Bandar Meriah News - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui pelaksanaan Panen Raya Jagung Serentak yang digelar di perkebunan jagung Kampung Tembong Gunung, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, pada Kamis(08/01/2026).


Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, serta dihadiri Menteri Pertanian RI, Direktur Utama Perum Bulog, Pejabat Utama Mabes Polri, Irwasum Polri, Asisten SDM Kapolri, Asisten Logistik Kapolri, Kepala Divisi Humas Polri, dan Kapolda Metro Jaya.


Sejalan dengan kegiatan tersebut, Polda Sumatera Utara bersama seluruh Polres jajaran turut mengikuti Panen Raya Jagung Serentak secara daring melalui Zoom Meeting, sekaligus melaksanakan panen jagung di wilayah masing-masing dengan melibatkan Forkopimda setempat. 


Keikutsertaan ini menjadi bentuk nyata dukungan Polda Sumut dalam menyukseskan program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Polri.


Dalam laporannya, Asisten SDM Kapolri menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan telah menjalankan program penanaman jagung secara masif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.


“Sepanjang tahun 2025, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan telah melaksanakan penanaman jagung dengan total luas mencapai 651.196,35 hektare di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Asisten SDM Kapolri.


Ia menegaskan bahwa program tersebut merupakan kontribusi konkret Polri dalam memperkuat sektor pertanian nasional, sekaligus memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan bagi masyarakat.


“Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi jagung nasional, tetapi juga untuk mendukung kesejahteraan petani serta memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan,” tambahnya.


Melalui keterlibatan aktif Polda Sumut dan Polres jajaran dalam Panen Raya Jagung Serentak ini, Polri menegaskan perannya tidak hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan ke depan.


Polri berharap sinergi yang terbangun antara pemerintah pusat dan daerah, aparat kepolisian, petani, serta seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat guna mewujudkan kemandirian pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan.(panji)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

Sabtu, 22 November 2025

  


Jakarta | Bandar Meriah News - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta anggota Polri terus memperkuat kolaborasi dan sinergitas menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Ini penting agar masyarakat bisa tetap aman dan nyaman, apalagi menjelang libur Natal dan Tahun Baru.

"Yang pertama adalah kolaborasi, sinergitas dengan stakeholder yang ada, karena sebentar lagi kita akan masuk kepada musim gelar Nataru," ujar Jenderal Sigit usai pengecekan di Satbrimobda Polda DIY, Yogyakarta, Jumat (21/11/2025).


Jenderal Sigit juga memastikan personel siap menghadapi cuaca ekstrem. Selain dengan stakeholder terkait, dia juga mengigatkan personel berkolaborasi dengan masyarakat.


"Kita juga menghadapi musim hujan yang cukup deras dan tentunya ini perlu kerja sama, perlu kolaborasi kuat, sehingga pada saat nanti masyarakat melaksanakan mudik di Nataru, liburan saat Nataru, maka seluruh wilayah yang memiliki potensi bencana, tim SAR kita sudah siap," katanya.


Sebelumnya, Jenderal Sigit melakukan pengecekan kesiapsiagaan tanggap bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenderal Sigit mengatakan pengecekan ini merupakan bagian dari early warning untuk memastikan personel Polri siap tanggap darurat bencana.


"Kegiatan pengecekan sarpras sebagai bagian dari early warning untuk memastikan seluruh perlengkapan penanggulangan bencana Polri siap digunakan menghadapi potensi bencana," katanya.


Jenderal Sigit mengatakan kesiapan ini penting sebagai bentuk kehadiran Polri untuk melindungi masyarakat, terutama pada periode cuaca ekstrem. Tak lupa, dia juga mengapresiasi seluruh anggota Polri yang terdepan dalam setiap upaya penanggulangan bencana.


Untuk diketahui, BMKG memprediksi bahwa puncak musim hujan 2025 terjadi pada November-Desember, dengan cuaca ekstrem terutama di wilayah Indonesia bagian barat. Situasi ini berpotensi memicu banjir, longsor, dan angin kencang, sehingga kesiapsiagaan menjadi kunci.


Selain itu, beberapa Pusat Iklim Dunia memprediksi bahwa La Nina Lemah akan bertahan hingga awal tahun 2026.(panji)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

Selasa, 11 November 2025

 


Jakarta| Bandar Meriah News - Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., menerima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama dari Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dalam upacara penganugerahan yang berlangsung khidmat di Rupatama Mabes Polri, Selasa (11/11/2025).


Penganugerahan tersebut diberikan sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian luar biasa Irjen Pol Whisnu Hermawan dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah hukum Polda Sumatera Utara.


Kapolri dalam amanatnya menyampaikan bahwa Bintang Bhayangkara Pratama merupakan penghargaan negara atas integritas dan dedikasi luar biasa personel Polri yang telah memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara.


“Bintang Bhayangkara Pratama adalah bentuk apresiasi atas pengabdian yang tulus dan tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan serta memperkuat sinergi lintas sektor demi kepentingan bangsa dan negara,” ujar Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.


Turut hadir dalam upacara tersebut pejabat utama Mabes Polri, perwakilan TNI, ASN, serta Auditor Kepolisian Utama TK II Korlantas Polri, Brigjen Pol Chiko Ardwiyanto, S.I.K., M.Hum.


Selain Kapolda Sumut, penghargaan serupa juga diterima sejumlah perwira tinggi Polri, di antaranya Komjen Pol Ramdani Hidayat, S.H. (Dankorbrimob Polri), Komjen Pol Yuda Gustawan, S.I.K., S.H., M.H. (Kabaintelkam Polri), Komjen Pol Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si. (Pati Bareskrim Polri), Irjen Pol Dr. Anwar, S.I.K., M.Si. (As SDM Kapolri), dan Irjen Pol Abdul Karim, S.I.K., M.Si. (Kadivpropam Polri).


Dari unsur TNI, penerima penghargaan antara lain Mayjen TNI Kosasih (Pangdam III Siliwangi), Mayjen TNI Ariyo Windutomo (Kepala Sekretariat Presiden RI), dan Mayjen TNI Edwin Andrian Sumantha (Danpaspampres).

Sementara dari unsur ASN, penghargaan diterima Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., M.Ak. (Anggota I BPK RI).


Irjen Pol Whisnu Hermawan menjadi salah satu figur yang dinilai berhasil menunjukkan kepemimpinan visioner dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumatera Utara. Di bawah arahannya, Polda Sumut terus mendorong program kepolisian berbasis pelayanan publik, memperkuat sinergi lintas sektor, dan menegakkan hukum dengan prinsip keadilan serta kemanusiaan.


Dalam keterangannya, Irjen Pol Whisnu menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diterimanya.


“Penghargaan ini bukan hanya untuk pribadi saya, tetapi untuk seluruh jajaran Polda Sumatera Utara. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja dengan hati, menjaga profesionalisme, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.


Lulusan Akpol 1994 asal Bandung itu dikenal sebagai perwira yang tegas, rendah hati, dan memiliki pengalaman panjang di bidang reserse. Sebelum menjabat Kapolda Sumut, ia pernah dipercaya sebagai Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri — posisi strategis yang menegaskan integritas dan ketegasannya dalam penegakan hukum ekonomi.


Penganugerahan Bintang Bhayangkara Pratama yang diterima Irjen Pol Whisnu Hermawan menjadi simbol penghormatan atas dedikasi, loyalitas, dan inovasi yang telah dilakukan dalam memperkuat citra Polri sebagai lembaga yang melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat.


Dengan semangat pengabdian dan integritas tinggi, Kapolda Sumut berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas kamtibmas, mempererat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat, dan mengabdi demi terwujudnya Indonesia yang aman, tertib, serta berkeadilan.(panji)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

Minggu, 02 November 2025


Jakarta | Bandar Meriah News - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) terus mendorong kain ulos, warisan budaya suku Batak, untuk memperoleh pengakuan sebagai warisan budaya tak benda dunia dari UNESCO.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dekranasda Provinsi Sumut Kahiyang Ayu, dalam sambutannya pada Peringatan Hari Ulos Nasional Tahun 2025 di Anjungan Sumut, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Minggu (02/11/2025).

“Ulos memiliki banyak motif dengan makna yang berbeda. Setiap motif mengandung pesan moral dan doa bagi penerima maupun pemakainya,” ujar Kahiyang Ayu. 

Ia menambahkan, kain ulos kini telah bertransformasi menjadi busana modern dan elegan, sehingga berpotensi besar dipromosikan tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di kancah internasional.

Dengan mengusung tema “Ulos Goes to UNESCO”, Kahiyang berharap ulos dapat terus dilestarikan, dikenakan, dan dibanggakan dalam berbagai kesempatan sebagai identitas budaya bangsa.

Peringatan Hari Ulos Nasional 2025 yang berlangsung pada 1–2 November ini digelar meriah dengan berbagai kegiatan budaya, seperti Lomba Tor Tor, Lomba Fashion Show, Kirab Ulos 1.000 meter mengelilingi kawasan TMII, serta pameran UMKM tenun dan kuliner khas Sumut.

Acara juga dimeriahkan oleh parade karya enam desainer ternama, yaitu Irma Siregar, Hety Sinaga, Mina, Harni Harun, Arsita, dan Debi Moragabe, yang menampilkan kreasi busana berbahan ulos dengan sentuhan modern.


Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Pemprov Sumut dalam melestarikan sekaligus memperkenalkan ulos sebagai simbol kearifan lokal dan warisan budaya bangsa kepada dunia.(torong)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

Rabu, 29 Oktober 2025



Jakarta | Indonesia Berkibar News - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI berkolaborasi dengan jajaran anak usahanya untuk menghadirkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaannya selama rangkaian wondr JRF Expo 2025. 


Langkah ini menjadi wujud komitmen BNI dan ekosistem usahanya untuk memperkuat peran sektor UMKM sebagai penggerak ekonomi nasional sekaligus bagian penting dari rantai nilai ekonomi kreatif Indonesia.


PT Bank Hibank Indonesia, misalnya, menghadirkan tiga UMKM unggulan di area hi Corner, yakni hi Soto Kudus, hi Siomay, dan hi Coffee. Kehadiran mereka di tengah suasana internasional wondr JRF Expo 2025 diharapkan dapat memperkenalkan cita rasa lokal ke pasar yang lebih luas, Rabu (29/10/2025) 


Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menjelaskan, kolaborasi ini merupakan bagian dari semangat #LangkahBersama BNI untuk menggerakkan ekonomi lokal melalui ekosistem yang terintegrasi antara perbankan, UMKM, dan gaya hidup modern.


“Partisipasi anak usaha dan mitra binaan BNI dalam ajang ini merupakan bagian dari kolaborasi #LangkahBersama untuk mendorong ekonomi lokal tumbuh melalui ekosistem yang terintegrasi antara perbankan, UMKM, dan gaya hidup,” sebut Okki lewat keterangan tertulisnya.


Sebagai anak usaha yang berfokus pada pembiayaan digital bagi pelaku usaha kecil, hibank berperan dalam memperluas akses keuangan, memperkuat kapasitas bisnis, serta membantu UMKM tampil di panggung nasional dan internasional seperti wondr JRF 2025.


Selain itu, BNI juga menghadirkan sejumlah merchant pilihan seperti Oma Elly, Thai Sajja, London Layers, dan Old Changkee yang membawa ragam kuliner dan gaya hidup premium. Keikutsertaan mereka memperkaya pengalaman pengunjung sekaligus mempertegas peran BNI dalam mendukung pertumbuhan industri kreatif nasional.


Menambah kemeriahan ajang ini, BNI Life juga turut hadir dengan menawarkan produk perlindungan dan investasi yang disesuaikan dengan gaya hidup sehat dan aktif masyarakat urban. Melalui layanan konsultasi di lokasi, BNI Life memberikan edukasi seputar pentingnya perencanaan keuangan dan proteksi masa depan bagi para pengunjung.


Secara keseluruhan, UMKM mitra binaan BNI dan anak usahanya bergabung dengan 138 merchant dan lebih dari 100 brand global di wondr JRF Expo 2025. Keberagaman ini tidak hanya menambah daya tarik acara, tetapi juga memperkuat posisi wondr JRF sebagai pusat kolaborasi antara olahraga, ekonomi kreatif, dan gaya hidup urban.


Sebagai sponsor utama, BNI turut menghadirkan sistem pembayaran digital terintegrasi melalui EDC dan QRIS BNI yang digunakan di seluruh area pameran. Solusi ini menegaskan komitmen BNI dalam memperluas inklusi keuangan dan menghadirkan pengalaman transaksi yang cepat, aman, dan modern selama event berlangsung.


“Melalui wondr JRF 2025, BNI tidak hanya hadir sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai penggerak ekosistem yang menghubungkan UMKM, industri kreatif, dan gaya hidup sehat. Sinergi ini diharapkan memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Okki.


Dengan inisiatif ini, BNI mempertegas perannya sebagai bank dengan ekosistem bisnis yang berkelanjutan, yang tidak hanya mendorong literasi dan inklusi keuangan, tetapi juga memajukan UMKM sebagai fondasi utama ekonomi Indonesia di era digital. (JBR/15)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

Senin, 27 Oktober 2025

  


Yogyakarta| Bandar Meriah News - Bawaslu Kota Sibolga menerima penghargaan Predikat Informatif dalam ajang Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Data dan Informasi, Senin (27/10/2025).

Penghargaan diserahkan langsung oleh Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Puadi, kepada Ketua Bawaslu Kota Sibolga, Salmon Tambunan, disaksikan oleh Koordinator Divisi Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Saut Boangmanalu, serta Kepala Bagian Hukum, Humas, dan Datin, Helly Herlinda.

Capaian tersebut merupakan hasil dari proses monitoring dan evaluasi (monev) yang dilaksanakan secara komprehensif oleh Bawaslu RI. Proses ini meliputi tahapan pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ), uji akses informasi publik, serta masa sanggah sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menunjukkan konsistensi dan kesungguhan Bawaslu Kota Sibolga dalam membangun tata kelola informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik.


Ketua Bawaslu Kota Sibolga, Salmon Tambunan, menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Bawaslu Kota Sibolga. “Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah dan memperkuat pelayanan informasi publik yang lebih baik di masa mendatang,” ujarnya.


Koordinator Divisi Humas, Data, dan Informasi Bawaslu Sumatera Utara, Saut Boangmanalu menegaskan bahwa pembenahan di bidang data dan informasi semakin mendesak di tengah meningkatnya tantangan penggunaan data dan Media Sosial.

“Selamat kepada Bawaslu Kota Sibolga, pertahankan dan terus berbenah,” tegasnya. (torong)

Baca »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.