Tweet Share Share Share Share Share

Kamis, 30 Juli 2026

  


Tebingtinggi| Bandar Meriah News - Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi resmi menyepakati langkah efisiensi energi bersama PT PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Perhitungan Selisih Daya Terpasang di Ruang Utama Lantai 4 Kantor Wali Kota Tebing Tinggi, Kamis (30/07/2026). Penandatanganan tersebut merupakan hasil akhir dari survei lapangan bersama yang melibatkan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tebing Tinggi dan pihak PLN.


Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, menyambut baik kolaborasi strategis tersebut. Menurutnya, pembenahan daya terpasang ini tidak hanya memangkas beban APBD untuk pembayaran listrik, tetapi juga menjadi bukti nyata komitmen Pemko dalam mendorong tata kelola energi daerah yang lebih baik dan berkelanjutan.


“Kami menyambut baik langkah efisiensi yang dilakukan PLN bersama Dishub Tebing Tinggi. Upaya ini bukan hanya mengurangi beban pembayaran listrik, tetapi juga menjadi bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola energi yang lebih baik dan berkelanjutan,” ujar Wali Kota.


Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan bahwa pemerintah kota mendukung penuh program penertiban dan meterisasi yang dilakukan PLN. 


“Efisiensi energi adalah bagian dari pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Kota Tebing Tinggi akan terus berkolaborasi dengan PLN agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan penerangan jalan yang nyaman, sekaligus memastikan penggunaan listrik yang tertib dan transparan," tambah Wali Kota.


Sementara itu, Manajer PLN UP3 Pematangsiantar, Ramses Manalu, memaparkan laporan hasil survei terkait penertiban penggunaan listrik PJU di Kota Tebing Tinggi. Ia menjelaskan, dari pembenahan yang dilakukan, termasuk penggantian lampu jalan ke efisiensi tinggi dan pemasangan meteran baru, PLN mencatat potensi penghematan anggaran pemko yang fantastis. Pengurangan daya PJU sebesar 318.800 VA atau setara dengan penghematan biaya listrik hingga Rp191 juta per bulan. Ditambah lagi, efisiensi dari penertiban rutin berhasil memangkas biaya sekitar Rp70 juta per bulan.


“Total terdapat 6.731 titik PJU non-meterisasi yang diharapkan dapat segera dilakukan meterisasi. Langkah ini diambil untuk memastikan penggunaan daya lebih terukur dan efisien tanpa mengorbankan tingkat pencahayaan bagi masyarakat,” jelas Ramses.


Acara ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh Wali Kota Tebing Tinggi dan Manajer PLN UP3 Pematangsiantar.


Turut hadir mendampingi Wali Kota dalam kegiatan tersebut, Sekdako Tebing Tinggi Erwin Suheri Damanik, Kadishub Bernard Hutapea, Kadis PUPR Tora Daeng, Kaban Kesbangpol Ramadhan Barqah Pulungan, Kabag Protokol Setdako Faisal Ahmad dan Tim peliputan Diskominfo Tebing Tinggi.(fit)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

 



Medan| Bandar Meriah News - Senja baru saja menurunkan tirainya di langit Kota Medan, Selasa (28/07/2026). Di balik riuh kehidupan yang perlahan meredup, Tim 10 Unit III Satresnarkoba Polrestabes Medan justru memulai langkah yang penuh tekad. Bagi mereka, malam bukanlah waktu untuk beristirahat, melainkan kesempatan menjaga generasi muda agar tidak tenggelam dalam gelapnya jerat narkotika.


Berbekal hasil penyelidikan yang dilakukan personel Unit 3 Satresnarkoba Polrestabes Medan, ditemukan adanya sarang narkoba di balik semak belukar bantaran sungai kawasan Klambir V Medan, tim gabungan Polrestabes Medan pun bergerak melakukan penggerebekan.


Medan sulit dan terjal menuju barak narkoba, menjadi penghambat petugas tiba di lokasi penggerebekan dengan cepat. Hal ini pun, kemudian dimanfaatkan beberapa pelaku, yang melarikan diri dengan cara melompat ke sungai.


“Ada beberapa pelaku yang kabur dengan melompat ke sungai, akses menuju lokasi ini juga tidak mudah karena kita harus melewati semak belukar dan jalan setapak. Namun, kami tetap berhasil meringkus pengedar narkoba di barak ini berinisial FS,” ungkap Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP.


Dalam penggerebekan, selain meringkus satu pengedar, petugas juga menemukan satu paket narkotika jenis sabu, puluhan alat hisap, ratusan plastik klip, dan sejumlah uang.


Petugas, juga menghancurkan serta membakar seluruh barak narkoba, agar praktek serupa tidak terulang.


“Barak kami bumihanguskan agar tidak adalagi praktek serupa di tempat ini,” tambah Rafli.


Saat penggerebekan, petugas sempat mendapat hadangan warga. Puluhan warga, meminta petugas melepaskan pengedar narkoba yang ditangkap. Namun, petugas tak bergeming, dan memilih tetap membawa pengedar narkoba yang sebelumnya sudah ditangkap.


Petugas, menggunakan cara persuasif dan humanis, meskipun mendapat provokasi dari warga.


“Kami sempat dihadang warga, namun kami pastikan tidak akan ada kompromi untuk segala tindakan yang menghalang - halangi petugas dalam penindakan hukum,” pungkas Rafli.(panji)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

  


Langkat| Bandar Meriah News - Kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui pengamanan dan penegakan hukum, tetapi juga melalui komunikasi yang hangat dan penuh kepedulian. Semangat tersebut kembali ditunjukkan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Hinai Aipda Antoni Sembiring yang melaksanakan kegiatan sambang kepada para penarik becak di Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat Kamis (30/07/2026). 

Dalam suasana santai dan penuh keakraban, Aipda Antoni Sembiring berdialog langsung dengan para penarik becak untuk mendengarkan aspirasi, menyerap informasi, serta mengetahui kondisi dan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Selain mempererat silaturahmi, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas agar masyarakat senantiasa menjaga keamanan lingkungan, meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kriminal, serta tidak ragu berkoordinasi dengan pihak kepolisian apabila menemukan hal-hal yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Pendekatan humanis melalui sambang ini menjadi salah satu upaya Polri dalam membangun kepercayaan masyarakat. Dengan komunikasi yang terjalin secara langsung, berbagai informasi maupun potensi gangguan kamtibmas dapat diketahui lebih awal sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Kapolres Langkat AKBP Hannry P.H. Tambunan, S.E., S.I.K., melalui PS. Kasi Humas Polres Langkat IPTU M.R. Siregar, mengatakan bahwa Bhabinkamtibmas memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kepolisian dan masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan.

“Kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat merupakan bentuk pelayanan Polri yang mengedepankan komunikasi, kepedulian, dan kebersamaan. Melalui kegiatan sambang, kami ingin mendengar langsung aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat kemitraan dalam menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif,” ujar IPTU M.R. Siregar.

Ia menambahkan, setiap lapisan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan lingkungan. Oleh karena itu, Polres Langkat terus mendorong seluruh personelnya untuk aktif membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk para pekerja sektor informal yang menjadi bagian penting dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Kegiatan ini merupakan implementasi dari program POLISI LANGKAT GARUDA KSATRIA, yang diinisiasi Kapolres Langkat dengan semangat Gagah Berani untuk Dicintai Masyarakat, Kuat, Sadar Aturan, Taat, Responsibility, Inovatif, dan Aman.

Melalui semangat “Satu Langkah, Satu Hati untuk Langkat yang Aman dan Damai,” Polres Langkat terus menghadirkan Polri yang humanis, responsif, dan dekat dengan masyarakat. Sebab, keamanan yang berkelanjutan lahir dari komunikasi yang terjalin, kepercayaan yang tumbuh, dan kebersamaan dalam menjaga lingkungan.(ros)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

Rabu, 29 Juli 2026

 

 


Langkat | Bandar Meriah  News -:Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti, SH mengajak Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Kabupaten Langkat untuk terus memperkuat marwah budaya Melayu sekaligus menjadi perekat persatuan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri Pelantikan dan Rapat Kerja Pengurus Daerah (PD) MABMI Kabupaten Langkat Masa Bakti 2026–2031 yang mengusung tema "Menghidupkan Peradaban Melayu, Membangun Langkat Bermarwah, Negeri Beradab, Religius dan Bermartabat", di Gedung PD MABMI Kabupaten Langkat, Stabat, Rabu (29/07/2026).

Dalam sambutannya, Tiorita menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik serta berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan semangat pengabdian kepada masyarakat.

Menurutnya, MABMI memiliki peran strategis sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Langkat dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai adat istiadat serta budaya Melayu sebagai identitas daerah yang harus terus diwariskan kepada generasi penerus.

"Pemerintah Kabupaten Langkat akan terus mendukung berbagai upaya pelestarian budaya Melayu sebagai identitas daerah. Saya berharap MABMI mampu melahirkan program-program yang tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pendidikan, pembinaan generasi muda, pengembangan ekonomi kreatif, dan penguatan nilai-nilai religius," ujar Tiorita.

Plt. Bupati juga menegaskan bahwa keberadaan MABMI diharapkan mampu menjadi wadah pemersatu seluruh elemen masyarakat, menjaga keharmonisan kehidupan sosial, sekaligus berkontribusi dalam mewujudkan Kabupaten Langkat yang bermarwah, berbudaya, religius, dan bermartabat.

Pada kesempatan tersebut, Tiorita secara resmi membuka Rapat Kerja PD MABMI Kabupaten Langkat Masa Bakti 2026–2031. Ia berharap forum tersebut menghasilkan program-program kerja yang inovatif, adaptif, dan selaras dengan arah pembangunan daerah sehingga mampu memperkuat peran MABMI sebagai mitra strategis pemerintah.

Sebelumnya, Ketua Panitia H. Hadhi Ilham menjelaskan bahwa pelantikan ini merupakan tindak lanjut hasil Musyawarah Daerah (Musda) VIII PD MABMI Kabupaten Langkat yang diselenggarakan di Jentera Malay Rumah Dinas Bupati Langkat. Dalam musyawarah tersebut, H. Muhammad Suhaimi, S.STP., M.SP. terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PD MABMI Kabupaten Langkat.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Plt. Bupati Langkat atas dukungan moril maupun materil sehingga seluruh rangkaian pelantikan dan rapat kerja dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Pelantikan pengurus dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 4/SK/PW.MABMI-SU/VII/2026 tentang Penetapan dan Pengesahan Pengurus Daerah MABMI Kabupaten Langkat Masa Bakti 2026–2031. Kepengurusan yang dikukuhkan terdiri atas H. Muhammad Suhaimi, S.STP., M.SP. sebagai Ketua Umum, Khairul Anwar, ST., MM. sebagai Sekretaris, dan Hermansyah AN sebagai Bendahara.

Dalam pidato perdananya, Ketua PD MABMI Kabupaten Langkat H. Muhammad Suhaimi, S.STP., M.SP. menegaskan komitmennya menjadikan MABMI sebagai rumah besar bagi seluruh masyarakat Kabupaten Langkat tanpa membedakan suku maupun latar belakang.

Ia menyampaikan bahwa MABMI harus mampu menjadi perekat persaudaraan seluruh etnis yang hidup berdampingan di Kabupaten Langkat serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Selain itu, Suhaimi memperkenalkan program Langkat Bersholawat yang akan diperluas hingga ke seluruh kecamatan dan desa sebagai sarana memperkuat ukhuwah, melestarikan budaya Melayu, membina generasi muda, sekaligus mendorong pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi kreatif, dan optimalisasi potensi budaya daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Langkat Sribana Perangin-angin, SE dalam kesempatan tersebut berharap kepengurusan yang baru mampu memperkuat sinergi dengan DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Langkat dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat serta budaya Melayu sebagai identitas daerah.

Sementara itu, Ketua Pengurus Besar MABMI Indonesia Prof. Dr. H. Saidin, SH., M.Hum. mengajak seluruh pengurus untuk terus menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Senada dengan itu, Ketua Pengurus Wilayah MABMI Sumatera Utara Dr. OK Ibnu Affan, SH., M.Hum. menekankan pentingnya menjadikan MABMI sebagai organisasi yang aktif, adaptif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Langkat Sribana Perangin-angin, SE, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Langkat, Ketua Pengurus Besar MABMI Indonesia Prof. Dr. H. Saidin, SH., M.Hum., Ketua Pengurus Wilayah MABMI Sumatera Utara Dr. OK Ibnu Affan, SH., M.Hum., Penasehat MABMI Kabupaten Langkat Prof. Dr. Muhammad Hatta dan Prof. Dr. Djohar Arifin, Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat H. Amril, S.Sos., M.AP., para Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta undangan lainnya.(ros)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share




Padang Lawas | Bandar Meriah News - Dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan menumbuhkan semangat kepedulian sosial di tengah masyarakat, Polsek Barumun Polres Padang Lawas melaksanakan kegiatan Bantuan Sosial (Bansos) dengan menyalurkan bantuan sembako dan dan bantuan uang kepada Ibu Nur Cahaya Hsb, (38), warga desa Parsombaan, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, yang merupakan Seorang Janda beranak 4 (empat) orang , Mengalami Penyakit Penumpukan Cairan /.Asites dan Mengalami Gangguan Jantung mulai tahun 2023 , saat ini perut membengkak penuh dengan cairan, tidak dapat berjalan, kebutuhan hidup sehari hari atas bantuan masyarakat. Rabu (29/07/2026) pukul 10.00 wib hingga selesai. 


Kegiatan sosial tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Barumun Akp Golfrit Siregar, SH., diwakili Ps. Kanit Reskrim Polsek Barumun Aiptu Syaipul Bahri bersama sama Ps.Kanit Propos Aiptu Frengky EW Siregar, Ps. Kanit Bimmas Aipda Rahmat Gunawan Harahap dan Bhabinkamtibmas Kecamatan Lubuk Barumun Aipda Zulkipli Hasibun. Kehadiran jajaran Polsek Barumun disambut hangat oleh Ibu Nur Cahaya , beserta anak-anak dan lainnya. 


Penerima Bansos Ibu Nur Cahaya Hsb menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam atas perhatian dan kepedulian Polsek Barumun terhadap Dirinya yang menderita penyakit tersebut Ia juga mendoakan agar seluruh personel Polsek Barumun Polres Padang Lawas senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan dalam menjalankan tugas mulia sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.


Kegiatan penyerahan bantuan sosial Sembako dan bantuan uang tersebut, dan kebutuhan pokok lainnya. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh tersebut diatas kepada Ibu Nur Cahaya Hsb, sebagai wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan.


Dalam kesempatan tersebut, Kapolres, Padang Lawas AKBP Dodik Yuliyanto, SIK, melalui Kapolsek Barumun Akp Golfrit Siregar, SH., diwakili Ps. Kanit Reskrim Polsek Barumun Aiptu Syaipul Bahri menyampaikan bahwa kegiatan bantuan sosial ini merupakan bagian dari upaya Polsek Barumun untuk selalu hadir di tengah masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan.


"Hadirnya Polri ditengah tengah masyarakat sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat. Terjalinnya silaturahmi dengan masyarakat sekaligus menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Mensosialisasikan tentang layanan 110 Polri. Dan Kegiatan selesai pukul 11.00 wib. Hingga saat ini situasi aman dan baik". Kata Kapolsek Barumun. 


Lanjut Ps. Kanit Reskrim Polsek Barumun Aiptu Syaipul Bahri bersama personil lainnya, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat dan implementasi semangat Polri Presisi yang humanis serta dekat dengan warga. 


"Kami berharap bantuan yang diberikan dapat membawa manfaat dan kebahagiaan serta dapat meringankan beban bagi Ibu Nur bersama anak anaknya,” ujarnya. 


Selain itu, lanjut Ps Kanit Reskrim Polsek Barumun, Kapolsek juga menambahkan bahwa kegiatan sosial seperti ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial Polri dalam mempererat hubungan dengan masyarakat. 


Kegiatan berlangsung dengan lancar, penuh keakraban, dan diakhiri dengan penyerahan bantuan Sosial tersebut antara jajaran Polsek Barumun dan  Ibu Nur Cahaya Hsb dalam suasana penuh kekeluargaan. Situasi selama kegiatan berjalan aman dan kondusif. (Humas Polres Padang Lawas/Torong)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

 



Medan | Bandar Meriah NewsS- Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan momentum strategis untuk memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.


Penegasan tersebut disampaikan Kapolda Sumut saat membuka kegiatan Penyuluhan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 yang digelar di Mapolda Sumatera Utara, Rabu (29/07/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan Analisis dan Advokasi Hukum Utama Tk. II Divisi Hukum Polri Brigjen Pol. Tony Binsar Marpaung, S.H., S.I.K., M.Si., beserta tim sebagai narasumber.


Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolda Sumatera Utara, Irwasda Polda Sumatera Utara, para Pejabat Utama Polda Sumut, serta para Kapolres/ta/tabes jajaran Polda Sumatera Utara yang mengikuti penyuluhan sebagai bagian dari penguatan kapasitas dan pemahaman hukum bagi seluruh jajaran.


Dalam sambutannya, Kapolda Sumut menyampaikan bahwa perubahan regulasi kepolisian harus dipahami secara utuh sebagai respons terhadap dinamika perkembangan zaman, kemajuan teknologi, serta semakin kompleksnya tantangan tugas kepolisian. Menurutnya, ruang kejahatan saat ini telah berkembang jauh melampaui pola-pola konvensional dan merambah ke ruang digital dengan karakter lintas wilayah serta modus operandi yang semakin kompleks.


"Perubahan Undang-Undang Kepolisian harus kita pahami dalam konteks perubahan zaman dan perkembangan tugas kepolisian itu sendiri. Ukuran keberhasilan Polri saat ini bukan hanya seberapa efektif menegakkan hukum, tetapi juga bagaimana kewenangan tersebut digunakan secara proporsional, transparan, akuntabel, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia," tegas Kapolda.


Irjen Pol. Whisnu menjelaskan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 yang mulai berlaku sejak 17 Juni 2026 membawa sejumlah perubahan strategis, di antaranya penyesuaian batas usia pensiun anggota Polri, pengaturan penempatan anggota Polri aktif pada jabatan tertentu di luar institusi kepolisian, pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk bergabung pada bidang-bidang tertentu, penguatan tugas Polri dalam penanganan tindak pidana siber, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, hingga penguatan fungsi pengawasan melalui perluasan kewenangan Komisi Kepolisian Nasional.


Menurut Kapolda, perubahan regulasi tersebut tidak boleh dimaknai hanya sebagai bertambahnya kewenangan institusi. Sebaliknya, setiap tambahan kewenangan harus diikuti dengan meningkatnya tanggung jawab, integritas, profesionalisme, serta pengawasan terhadap seluruh tindakan kepolisian.


"Semakin besar kewenangan yang diberikan negara, semakin besar pula tanggung jawab untuk memastikan kewenangan tersebut digunakan secara benar. Kewenangan tanpa pemahaman hukum dapat melahirkan kesalahan, kewenangan tanpa pengawasan membuka ruang penyimpangan, sedangkan kewenangan tanpa integritas akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap Polri," ujarnya.


Kapolda juga mengingatkan bahwa karakteristik tantangan keamanan di Sumatera Utara menuntut personel Polri memiliki kualitas pengambilan keputusan yang berbasis hukum. Berbagai persoalan seperti kejahatan narkotika, perdagangan orang, kejahatan siber, konflik sosial, persoalan agraria, penyebaran hoaks, hingga berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat memerlukan aparat kepolisian yang profesional, adaptif, serta memiliki pemahaman hukum yang komprehensif.


Sebagai pedoman pelaksanaan tugas ke depan, Kapolda Sumut memberikan tiga penekanan utama kepada seluruh personel. Pertama, memahami dan mengimplementasikan secara menyeluruh seluruh substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 sebagai dasar dalam setiap pengambilan keputusan. 


Kedua, melaksanakan kewenangan secara profesional, proporsional, transparan, akuntabel, serta menghormati hak asasi manusia dengan terus meningkatkan kompetensi personel dan pemanfaatan teknologi. 


Ketiga, membangun budaya hukum yang berintegritas, disiplin, terbuka terhadap pengawasan, serta menyebarluaskan hasil penyuluhan hukum kepada seluruh jajaran guna menciptakan keseragaman pemahaman dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.


Kapolda berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan  penyuluhan hukum dengan sungguh-sungguh dan mampu meneruskan materi yang diperoleh kepada seluruh personel di satuan kerja masing-masing sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.


"Dengan pemahaman hukum yang semakin baik, saya berharap setiap personel mampu menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sehingga kepercayaan publik terhadap Polri terus meningkat," pungkas Kapolda saat secara resmi membuka kegiatan Penyuluhan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.(panji)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

 




Medan| Bandar Meriah  News - Ketua Kordinator Persatuan Wartawan Pemko Medan (PWPM) Muhammad Edison (ME) Ginting mendorong Pemerintah Kota Medan memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi sekitar 16.000 pemulung yang bekerja di berbagai wilayah Kota Medan. 


Para pemulung dinilai memiliki risiko kerja yang tinggi, namun hingga kini hampir seluruhnya belummemperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.


Dorongan tersebut disampaikan Ginting  saat menghadiri diskusi bertema.


 "PemulungPerempuan dalam Waste Management dan Perjuangan sebagai Pekerja Hijau"yang dirangkaikan dengan peluncuran Komunitas Pemulung Perempuan TPA Terjun, Senin (27/07/2026). 


Kegiatan ini diinisiasi Komunitas Jurnalis Ekonomi Sirkular dengan dukungan Persatuan Wartawan Pemko Medan (PWPM), serta menghadirkan Pemerintah Kota Medan, BPJS Ketenagakerjaan, Ikatan Pemulung Indonesia (IPI), pegiatlingkungan, tenaga kesehatan, dan jurnalis. 


ME Ginting mengatakan media memilikitanggung jawab moral untuk mengangkat persoalan kelompok masyarakat yang selamaini belum banyak mendapatkan perhatian, termasuk pemulung yang setiap haribekerja di lingkungan dengan risiko kecelakaan tinggi.


Menurutnya,pemulung merupakan bagian penting dari sistem pengelolaan sampah Kota Medan.Mereka membantu mengurangi timbunan sampah sekaligus menyelamatkan materialyang masih memiliki nilai ekonomi agar kembali masuk ke rantai daur ulang.


Karena itu, sudah seharusnya mereka memperoleh perlindungan yang layak melaluiBPJS Ketenagakerjaan.


"PWPM mendukung upaya agar para pemulung mendapatkan perlindungan BPJSKetenagakerjaan. Ini bukan hanya soal jaminan sosial, tetapi juga bentukpenghargaan kepada mereka yang setiap hari menjaga lingkungan dan membantumengurangi beban pengelolaan sampah Kota Medan," ujar ME Ginting


Dia menegaskan, persoalan perlindungan pekerja informal tidak dapat diselesaikanoleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, BPJSKetenagakerjaan, dunia usaha, komunitas, dan media agar semakin banyak pekerjarentan memperoleh perlindungan.


"Kami mengajak seluruh pihak bersama-sama mengawal upaya ini. Media siap menjadijembatan yang menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus mengawal kebijakanagar benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan," katanya.


PWPM juga mengapresiasi langkah awal pemberian BPJS Ketenagakerjaan kepada 10perempuan pemulung yang tergabung dalam Komunitas Pemulung Perempuan TPATerjun. Langkah tersebut dinilai menjadi titik awal untuk memperluasperlindungan kepada ribuan pemulung lainnya di Kota Medan.


Dalam kesempatan itu, Ketua Ikatan Pemulung Indonesia (IPI) Kota Medan, Sugianta,menyampaikan terdapat lebih 

dari 16.000 pemulung di Kota Medan, lalu untuk di Kecamatan Medan Utara ada sekitar 4.000 pemulun, sedangkan di TPA Terjun ada sekitar 1200 pemulung setengahnya merupakan perempuan. 


"Kalau untuk Kota Medan digabungkan menjadi satu itu sekitar 16.000 lebih. Yang sudahtercover BPJS Ketenagakerjaan hampir nol sekian persen," ujar Sugianta.


Padahal, para pemulung setiap hari bekerja di lingkungan yang penuh resiko, mulai daritertusuk jarum suntik bekas, terkena pecahan kaca, hingga berhadapan dengan alat berat di kawasan TPA


Sugianta

juga mengungkapkan para pemulung berkontribusi besar terhadap pengelolaansampah Kota Medan. Dari sekitar 1.700–1.800 ton sampah yang masuk ke TPA Terjun setiap hari, para pemulung memperkirakan mampu memilah sekitar 20- 30 persen material yang masih memiliki nilai ekonomi untuk kembali masuk ke industri daurulang


Meski memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi sirkular, perlindungan bagi parapemulung masih sangat minim.


Saat diakusi Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Ramaddan, menyatakan pemerintah siap memperluas perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerjainformal, termasuk pemulung.


"Kalau tadi disampaikan ada sekitar 16.000 pemulung di Kota Medan, kami siap melindungi mereka," ujarnya saat diskusi


Ramaddan mengatakan pemerintah akan terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak,termasuk perusahaan melalui program tanggung jawab sosial (CSR), agar semakinbanyak pekerja informal memperoleh perlindungan.Sementara itu 


Ketua Komunitas Jurnalis Ekonomi Sirkular, Rahmat Utomo, mengatakan pembentukan komunitas itu merupakan upaya memperkuat posisi pemulung sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah.


"Selama ini mereka membantu mengurangi sampah yang masuk ke TPA dan menjaga material tetap memiliki nilai ekonomi. Karena itu, mereka perlu mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang layak sebagai pekerja hijau," katanya.


Menurut Rahmat, komunitas tersebut juga diharapkan menjadi ruang belajar bagi pemulung mengenai hak-hak ketenagakerjaan, keselamatan kerja, hingga membangun kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 


"Mereka bukan sekadar pekerja informal, melainkan green workers atau pekerja hijau yang berada di garda terdepan sistem waste management dan pembangunan berkelanjutan di Kota Medan," tegas Rahmat.(torong/safirizal)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

 



Asahan| Bandar Meriah News -  Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Asahan berhasil mengamankan seorang remaja yang diduga membawa senjata tajam dan akan terlibat dalam aksi tawuran antar kelompok geng motor di Jalan Jenderal Sudirman, Simpang Hotel Bumi Asahan, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Selasa (28/07/2026) dini hari.


Penindakan tersebut dilakukan setelah tim gabungan Polres Asahan menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya rencana tawuran yang melibatkan sejumlah kelompok geng motor di lokasi tersebut.


Kasat Reskrim Polres Asahan, AKP Immanuel P. Simamora, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pihaknya langsung memerintahkan personel Sat Reskrim bersama tim gabungan untuk melakukan patroli dan penindakan.


"Berbekal informasi dari masyarakat, tim bergerak ke lokasi dan mendapati sekelompok remaja sedang berkumpul. Saat petugas datang, mereka berusaha melarikan diri. Namun, tiga orang berhasil diamankan bersama barang bukti berupa senjata tajam dan dua unit telepon genggam," ujar AKP Immanuel.


Dari hasil penyelidikan, salah satu remaja yang diamankan berinisial PH (13), seorang pelajar asal Kabupaten Batubara. Ia diduga terlibat dalam rencana tawuran bersama kelompok geng motor dan kedapatan menguasai satu bilah sabit bergagang besi yang dijadikan barang bukti.


Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, aksi tersebut diduga berawal dari ajakan melalui aplikasi WhatsApp untuk berkumpul di Kisaran dan melakukan tawuran dengan kelompok lain. Sebelum bentrokan terjadi, petugas lebih dahulu melakukan pengamanan sehingga potensi gangguan kamtibmas berhasil dicegah.


Atas perbuatannya, penyidik menerapkan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait kepemilikan atau penguasaan senjata penikam, penusuk, maupun pemukul tanpa hak.


Saat ini Sat Reskrim Polres Asahan masih melengkapi proses penyidikan, termasuk pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, pengiriman SPDP, serta pemberkasan perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.


Polres Asahan mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua, agar meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak di luar rumah serta penggunaan media sosial guna mencegah keterlibatan dalam aksi geng motor maupun tindak kriminal lainnya. Polres Asahan juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan setiap potensi gangguan kamtibmas kepada pihak kepolisian agar dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.(panji)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

Selasa, 28 Juli 2026

 



Tebingtinggi| Bandar Meriah News -  Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi sukses memukau pengunjung Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) lewat pagelaran seni dan pameran produk lokal bertajuk “Ragam Pesona Kota Lemang” di Panggung Budaya PRSU, Selasa (28/07/2026).


Ajang tahunan ini dimanfaatkan secara strategis oleh Pemko Tebing Tinggi untuk mengenalkan potensi budaya daerah sekaligus mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.


Kegiatan diawali dengan kunjungan Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, bersama jajaran Forkopimda dan pimpinan OPD ke Paviliun Tebing Tinggi. Di paviliun yang dikelola Dinas Perdagangan, UKM, dan Koperasi tersebut, dipamerkan ragam produk unggulan daerah, mulai dari kuliner khas, kerajinan tangan, hingga komoditas unggulan daerah.


“Produk UMKM Tebing Tinggi adalah kebanggaan kita bersama. Melalui PRSU, kita ingin menunjukkan bahwa produk lokal memiliki kualitas dan daya saing yang mampu menembus pasar lebih luas,” ujar Wali Kota di sela-sela peninjauan.


Usai mengunjungi Paviliun Tebing Tinggi, rombongan menuju panggung budaya untuk menyaksikan pagelaran seni tradisi dan kreasi yang dirancang oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi. Pertunjukan tersebut menampilkan dinamika keberagaman suku, agama, dan adat istiadat yang hidup harmonis di Kota Lemang.


Dalam pidatonya, Wali Kota menekankan pentingnya menjaga warisan budaya sebagai identitas serta penggerak pembangunan daerah.


“Keberagaman bukanlah pemisah, melainkan kekuatan yang membentuk identitas masyarakat yang harmonis, toleran, dan saling menghargai. Budaya harus menjadi kebanggaan sekaligus identitas yang memperkuat persatuan serta memperkenalkan Tebing Tinggi di tingkat regional, nasional, bahkan internasional," tegas Wali Kota.


Panggung budaya semakin semarak dengan penampilan tari tradisi dan kreasi dari Sanggar Tari Cendana, Sanggar Sanrila Entertainment, Sanggar Pesona Nusantara, serta Sanggar Bunga Rampai. Tak hanya tarian, WSY Teater turut menyampaikan pesan edukatif melalui pertunjukan teater bertema "Pencegahan Panic Buying BBM", diselingi hiburan musik dari Shine Band.


Mengakhiri sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari seniman, budayawan, pelaku UMKM, hingga panitia penyelenggara. Ia berharap keikutsertaan Tebing Tinggi di PRSU mampu mempererat hubungan antar daerah, meningkatkan promosi potensi unggulan, serta memberikan manfaat nyata bagi promosi daerah dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.


“Mari kita jadikan budaya sebagai kekuatan untuk membangun masa depan Tebing Tinggi yang lebih maju,” pungkas Wali Kota.



Turut hadir dalam pementasan tersebut Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi Sakti Khaddafi Nasution, Wakil Ketua DPRD Mhd. Ikhwan, Kabag Ren Polres Tebing Tinggi Kompol Harison Manik, Pabung Dandim 0204/DS Mayor Inf. P.M. Simanjuntak, perwakilan Balai Pelestarian Kebudayaan Sumut M. Liyansyah, Kepala Cabang Bank Sumut Tebing Tinggi Chairul Amin Pane, Ketua TP PKK Ny. Susmira Iman Irdian Saragih, Sekda Erwin Suheri Damanik, serta sejumlah pejabat OPD, Camat, dan Lurah.(Fit)

Baca »
Tweet Share Share Share Share Share

 



Padang Lawas | Bandar Meriah News - Kepolisian Resor (Polres) Padang Lawas resmi melimpahkan penanganan dua perkara dugaan tindak pidana penyaluran rokok ilegal beserta barang buktinya ke Seksi Penyidikan Kantor Bea Cukai Cabang Sibolga, Senin malam (27/7/2026).


Langkah pelimpahan ini mengacu pada aturan hukum yang menempatkan pelanggaran di bidang cukai sebagai kewenangan penyidikan Bea Cukai. 


Kapolres Padang Lawas, AKBP Dodik Yuliyanto, melalui Kasat Reskrim Polres Padang Lawas, AKP Irwansah Sitorus, membenarkan proses serah terima berkas perkara dan barang bukti tersebut.


"Benar, pada Senin malam kami telah menyerahkan dua Laporan Polisi (LP) terkait peredaran rokok tanpa pita cukai maupun yang pita cukainya tidak sesuai peruntukan. Seluruh berkas beserta barang bukti diserahkan langsung oleh tim penyidik ke Kantor Bea Cukai Sibolga," ujar AKP Irwansah Sitorus saat dikonfirmasi, Selasa (28/07/2026).


Pengungkapan Beruntun


Kasat Reskrim menjelaskan, kasus penindakan rokok tak berizin ini bermula dari pengungkapan yang dilakukan Satreskrim Polres Padang Lawas dalam dua hari berturut-turut. Pengungkapan pertama tercatat dalam LP/A/01/VII/2026 tertanggal 21 Juli 2026, disusul penindakan kedua melalui LP/A/02/VII/2026 tertanggal 22 Juli 2026.


Proses pelimpahan perkara tersebut dilaksanakan oleh tiga personel Satreskrim Polres Padang Lawas, yakni Aiptu Wildan Hasibuan, Briptu Nico Stafanus, dan Briptu Deni I. Hasibuan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/60/VII/RES.2.1/2026/Reskrim.


"Seluruh proses penyerahan berlangsung dengan aman, lancar, dan kondusif. Selanjutnya, proses hukum dan penyidikan lebih lanjut menjadi kewenangan penuh pihak Bea Cukai Sibolga," tambahnya.


Imbauan kepada Masyarakat


Peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan penerimaan negara dari sektor cukai, tetapi juga merusak iklim usaha yang sehat. Oleh karena itu, Polres Padang Lawas menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran barang ilegal di wilayah hukumnya.


Menutup keterangannya, AKP Irwansah mengimbau masyarakat untuk turut aktif menjaga kondusivitas daerah dengan memberikan informasi jika menemukan indikasi peredaran rokok tanpa pita cukai.


"Kami meminta peran aktif masyarakat. Apabila menemukan atau mengindikasikan adanya peredaran rokok ilegal di wilayah hukum Polres Padang Lawas, segera laporkan ke Satreskrim atau manfaatkan layanan bebas pulsa Call Center Polri di nomor 110," tutup Kasat Reskrim.(Humas Polres Palas/Torong)

Baca »
Langganan: Postingan (Atom)
Diberdayakan oleh Blogger.