Kamis, 02 Desember 2021

 


Medan | Bandar Meriah News - Sekretaris Fraksi PAN DPRD Medan Edi Saputra ST sangat menyayangkan kondisi sampah yang masih berserak di Jl Tangguk Bongkar X, Kelurahan Tegal Sari Mandala 2, Kecamatan Medan Denai. Pada hal penanganan sampah dan kebersihan sudah diserahkan sepenuhnya ke pihak Kecamatan. 


"Kita sangat miris melihat sampah berserak disepanjang jalan itu. Sampah tidak diwadahi dan lambat diangkut. Kita sangat menyesalkan kinerja Kepling," ujar Edi Saputra kepada Wartawan,Rabu pagi (2/12/2021) ketika menemukan sampah berserak di pinggir Jalan tersebut.

Menurut Edi Saputra, kondisi demikian karena peran Kepala Lingkungan (Kepling) yang lemah dan tidak peduli. Sehingga sampah dibiarkan berserak begitu saja. "Seharusnya Kepling berperan bagaimana cara mengatasi sampah yakni berupaya mewadahi sampah sebelum diangkut ke TPA," sebut Edi Saputra.

Ditambahkan Edi, kejadian serupa banyak di kota Medan, dimana para Kepling kurang peduli kebersihan dan tidak tahu kondisi lingkungannya. Sebab kata Edi, karena masih ada Kepling yang tidak berdomisili di lingkungan Dia menjabat. 

Bukan itu saja tambah Edi lagi, seorang Kepling tidak punya kemampuan untuk pemimpin. Hal itu dikarenakan pengangkatan Kepling yang salah rekrutmen oleh Lurah dan Camat hanya karena hubungan keluarga dan terjadi nepotisme. "Ini yang perlu dicermati oleh Camat. Seharusnya pengangkatan Kepling agar benar benar sesuai kemampuan kualitas kerjanya," ujar Edi.

Disampaikan Edi lagi, saat pembahasan R APBD Pemko Medan TA 2022 kemaren, Dianya sudah menyampaikan bahwa anggaran yang dibuat oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan masih hanya sebatas orientasi fisik. Sedangkan mengatasi masalah sampah dari sisi nonfisik tidak tergambar di anggaran.

Pada kesempatan itu Edi sudah menyarankan agar Dinas membuat program dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Edi menyarankan dapat membuat brosur atau spanduk himbauan melalui tokoh masyarakat atau tokoh agama tidak membuang sampah sembarangan.

"Seperti membuat pelatihan pendidikan anti sampah di setiap sekolah," saran Edi. (fit)

Rabu, 01 Desember 2021


Medan | Bandar Meriah  News - 
Kunjungan Kerja dan konsultasi Anggota DPRD Simalungun Ke DPRD Medan dalam rangka menambah wawasan serta referensi dalam kerja sama pemanfaatan aset atau barang milik daerah dan penyertaan modal ke perusahaan daerah serta mengenai perijinan daerah, Rabu (01/12/2021).

Turut hadir DPRD Kota Medan yang di wakili Kabag Umum DPRD Kota Medan, Ali Sipahutar serta Kasub Humas dan Protokol Ridha Aini, SE, MM. dan Anggota DPRD Kabupaten Simalungun yang tergabung dalam Komisi III DPRD Kabupaten Simalungun.

Timbul Jaya H Sibarani, SH, MH, Koorbid Komisi III DPRD Kabupaten Simalungun Mengatakan Dalam Kunjungan kami ke DPRD Kota Medan untuk menambah wawasan dan referensi terkait mengenai aset atau barang Milik daerah Kabupaten Simalungun.

Timbul Jaya H Sibarani, SH, MH Meminta masukan kepada DPRD Kota Medan mengenai penyertaan modal ke perusahaan daerah yang ada di kota medan serta mengenai perijinan daerah tersebut.

“ Kami selaku Anggota DPRD Kabupaten Simalungun Dalam hal ini Komisi III DPRD Kabupaten Simalungun meminta masukannya terkait penyertaan modal dan perijinan daerah “ Jelas Timbul Jaya H Sibarani, SH, MH kepada Sekretariat DPRD Kota Medan.

M Ali Sipahutar Kabag Umum DPRD Kota Medan dalam sambutannya mengatakan bahwa Sekretariat DPRD Kota Medan sangat menyambut baik kedatangan rombongan tersebut. “ Saya ucapkan selamat datang kepada Anggota DPRD Kabupaten Simalungun yang hadir ke DPRD Medan” Jelas Ali Sipahutar di damping Kasub Humas dan Protokol Ridha Aini, SE, MM.

M Ali Sipahutar menjelaskan Medan adalah salah satu pusat pertumbuhan utama di Indonesia, dan merupakan kota multietnis yang penduduknya terdiri dari orang-orang dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda.(fit)



Medan | Bandar Meriah News - 
Dalam hal menambah wawasan mengenai APBD Tahun 2022, Komisi A DPRD Kabupaten Asahan Melakukan Kunjungan Kerja dan Konsultasi Ke DPRD Kota Medan, bertempat di Gedung DPRD Kota Medan, Rabu (01/12/2021).

Turut hadir DPRD Kota Medan yang di wakili Kabag Umum DPRD Kota Medan, M Ali Sipahutar serta Kasub Humas dan Protokol Ridha Aini, SE, MM. dan Anggota DPRD Kabupaten Asahan yang tergabung dalam Komisi A DPRD Kabupaten Asahan.

Yenni Manik, S,Pd, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Asahan mengatakan kami Komisi A DPRD Kabupaten Asahan melakukan Kunjungan Kerja dan Konsultasi DPRD Kota Medan mengenai APBD Tahun 2022, supaya menambah wawasan dan referensi kami dalam membahas APBD 2022.

“Kami minta masukan dan saran kepada DPRD Medan yang di wakili seketariat DPRD Kota Medan mengenai Pembahasan APBD 2022 di Kota Medan” Jelas Yenni Manik, S,Pd Selaku Wakil Ketua A DPRD Kabupaten Asahan.

M Ali Sipahutar Kabag Umum DPRD Kota Medan dalam sambutannya mengatakan bahwa Sekretariat DPRD Kota Medan sangat menyambut baik kedatangan rombongan tersebut. “ Saya ucapkan selamat datang kepada Anggota DPRD Kabupaten Asahan yang hadir ke DPRD Medan” Jelas Ali Sipahutar di dampingi Kasub Humas dan Protokol Ridha Aini, SE, MM.

M Ali Sipahutar menjelaskan DPRD Kota Medan bersama Pemko (Pemerintah Kota) Medan telah mensahkan APBD Kota Medan pada semalam (30/11). “Alhamdulillah, DPRD Medan bersama Pemko telah mensahkan APBD Kota Medan Tahun 2022 sebesar Rp 6,673 triliun, ” Jelasnya.(fit)

Selasa, 30 November 2021

  


Medan | Bandar Meriah News - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan bersama  Walikota Medan telah mensahkan Perda APBD Pemko Medan Tahun 2022 sebesar RP 6,6 Triliun lebih. Pengesahan dilakukan melalui penandatanganan pimpinan DPRD Medan dan Walikota Mwdan dalam sidang paripurna dewan, Selasa (30/11/2021). 

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan HT Bahrumsyah. Hadir juga para pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) serta Plt Sekwan Alida. Sedangkan, dari Pemko Medan dihadiri Walikota Medan  Bobby Afif Nasution, Wakil Walikota Medan Aulia Rachman dan para pimpinan OPD Pemko Medan.

Pengesahan dilakukan setelah 8 Fraksi di DPRD Medan menyampaikan pendapat yang menyetujui dan menerima APBD 2022 dijadikan Perda. Dan sebelumnya pimpinan Badan Anggaran DPRD H Ihwan Ritonga SE dan HT Bahrumsyah menyampaikan laporan pembahasan tim anggaran.

Dalam pendapat akhirnya yang disampaikan Fraksi Golkar DPRD Medan yang dibacakan Modesta Marpaung SKM (foto) mengatakan, guna peningkatan penerimaan daerah apalagi melewati masa sulit pandemi Covid 19, Pemko Medan harus melakukan terobosan upaya kreatif dan inovatif.

Dengan upaya kreatif dan inovatif untuk menggali potensi baru maka dipastikan meningkatkan PAD. sehingga dapat menutup kebocoran dari berbagai sektor yang terjadi selam ini. "Selain itu kita akan mampu mewujudkan keberhasilan pembangunan Kota Medan yakni mensejahterahkan masyarakat," ujar Modesta Marpaung SKM yang saat ini di Komisi II DPRD Medan.

Selanjutnya Modesta Marpaung minta agar di Tahun 2022 mendatang dijadikan momen mewujudkan visi dan misi Walikota. Maka untuk itu, kata Modesta, pihaknya berharap agar pola penyerapan anggaran dilakukan dalam pola yang progresif, proporsional dan kontonius. Tidak lambat diakhir namun cepat diakhir tahun anggaran. 

Kemudian, Fraksi Golkar berharap agar Pemko Medan dapat memprioritaskan dan memasukkan seluruh pokok pokok pikiran (E Pokir) anggota DPRD Medan. Pemko Medan diharapkan dapat berkreasi dan berinovasi dalam mengoptimalkan penerimaan sumber sumber Pendapatan Asli Daerah lewat elektronik seperti E-Perking.

Ditambakan Modesta, pihaknya APBD Tahun 2022 manpu mendorong Kota Medan sebagai Kota yang berkah maju dan kondusif untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan daya saing global mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan.

Dengan penataan ruang, branding pariwisata dan budaya, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM  serta mewujudkan birokrasi dan tata kelola yang baik dan bersih, dengan tekad bersama “membenahi Kota Medan sebagai Kota metropolitan yang humanis”.

Untuk itu, agar Wali kota Medan terus memacu kinerja OPD melalui kebijakan manajemen birokrasi profesional melalui peningkatan kualitas SDM dan pemanfaatan teknologi modern. Di samping itu, penempatan aparatur tetap mempertimbangkan kemampuan yang sesuai dengan bidangnya. 

Diakhir sidang paripurna, Walikota Medan Bobby Afif Nasution mengatakan, apresiasi dan terimakasih atas kepada anggota dewan yang telah membahas dengan komprehensip, cermat dan teliti serta konstruktif. Dengan harapan terwujudnya APBD Kota Medan Tahun 2022 sebagai "APBD Rakyat dan APBD Sehat".

Sebagai APBD Rakyat maka dalam pelaksanaan nantinya diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah pembangunan Kota yang dihadapi masyarakat lebih optimal dari sebelumnya. Disamping itu, APBD juga diharapkan dapat menstimulus penciptaan lapangan kerja.

Selanjutnya sebagai APBD Sehat, maka APBD TA 2022 menunjukkan Kota Medan memiliki kemandirian keuangan daerah yang terus meningkat, sebab pendapatan 50 % bersumber dari PAD, disamping rasio lebih kecil dibanding dengan belanja barang/jasa. Sebagian besar belanja daerah nantinya dialokasikan untuk program pembangunan. (fit)

  



Medan | Bandar Meriah News -
 Pemerintah Kota (Pemko) bersama DPRD Kota Medan mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 sebesar Rp 6,673 triliun dalam sidang paripurna di gedung dewan, Selasa (30/11/2021).

Dalam Ranperda P APBD 2021, rincian pendapatan dan belanja untuk pendapatan daerah Rp 6.373.207.732.441 dan belanja daerah Rp 6.673.207.732.441. Sedangkan pembiayaan penerimaan Rp 300 miliar, pembiayaan pengeluaran Rp 0 dan pembiayaan netto Rp 300 miliar. 

Setelah melalui pembahasan oleh Banggar DPRD Kota Medan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Medan terhadap perubahan pada struktur anggaran didasari surat edaran Mendagri Nomor 910/4350/SJ tentang kebijakan penyusunan APBD 2022 ditetapkan pemerintah daerah agar menambah alokasi belanja tidak terduga dalam APBD 2022 sebesar Rp 5 sampai10 persen dari belanja tidak terduga tahun anggaran 2021. 

Belanja tidak terduga yang sebelumnya, Rp 67 miliar pada KUA dan PPAS tahun 2022 menjadi Rp 75 miliar. 

Untuk pendapatan daerah uang diasumsikan Rp 6.273.207.732.441 disepakati menjadi Rp 6.373.207.732.441. Belanja daerah dari sebelumnya diasumsikan Rp 6.373.207.732.441 disepakati Rp 6.673.207.732.441. 

Sedangkan perubahan asumsi pembiayaan daerah diasumsikan Rp 100 miliar seteleh pembahasan ditetapkan Rp 300 miliar. Terkait dengan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berada di Kelurahan Belawan Sicanang dilakukan oleh OPD teknis yang berwenang sesuai dengan alokasi peruntukkan RTH. 

Untuk OPD yang menerima perubahan pagu anggaran akibat perubahan struktur APBD adalah, Dinas Pendidikan Kota Medan dari usulan Rp 1,205 triliun disepakati Rp 1,274 miliar. 

Kemudian Dinas Kesehatan Medan disepakati Rp 1,027 triliun dari Rp 982,5 miliar. Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan yang diusulkan dalam Ranperda Rp 866 miliar disepakati Rp 1,004 triliun. Selanjutnya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Komunikasi dan Informasi. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sekretariat DPRD Kota Medan. 

Sebelum pengesahan, delapan fraksi-fraksi DPRD memberi pendapat akhir fraksi dengan menyetujui APBD 2022 tersebut. 

Ketua Fraksi PDI P, Roby Barus SE menyetujui dan menerima Perda dan  mendukungan langkah yang akan dilakukan Pemko Medan guna pemenuhan program peningkatan pelayanan kesehan. Seperri akan melakukan peningkatan mutu pelayanan di Puskesmas serta pengoperasian rumah sakit Typi C di Belawan. 

Sedangkan pendapat Fraksi Gerindra yang dibacakan Dedy Aksyari Nasution menyatakan bahwa fraksinya menyetujui Ranperda APBD 2022 sebesar Rp 6,673 triliun. Harapannya, Pemko Medan harus menindaklanjuti kritik dan memperhatikan sumber PAD yang saat ini belum maksimal. 

Sementara itu, Wali Kota Medan, Bobby Nasution mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada anggota dewan yang telah membahas RAPBD itu dengan komprehensip, cermat dan teliti serta konstruktif. 

Dengan harapan terwujudnya APBD Kota Medan Tahun 2022 sebagai APBD Rakyat dan APBD sehat. 

Sebagai APBD "Rakyat", maka dalam pelaksanaan nantinya diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah pembangunan Kota yang dihadapi masyarakat lebih optimal dari sebelumnya. APBD juga diharapkan dapat menstimulus penciptaan lapangan kerja. 

"Sesuai dengan pembangunan kota tahun 2022 yang telah ditetapkan, maka APBD 2022 diharapkan dapat menghasilkan output dan outcome yang lebih besar mendukung percepatan pemulihan perekonomian kota, sekaligus menjadi insentif berinvestasi lebih besar bagi sektor swasta ke Kota Medan nantinya," papar Bobby. 

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Medan, Hasyim SE didampingi Wakil-wakil Ketua, Ihwan Ritonga SE, Rajudin Sagala, dan HT Bahrumsyah, serta dihadiri Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Nasution dan Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman serta unsur Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) Kota Medan. (fit)






 


Medan | Bandar Meriah News
- Direktorat (Dit) Lalu Lintas Polda Sumut menggelar simulasi aturan saat melintas pada Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022 bertempat di depan Aula Tribrata Mapolda Sumut, Selasa (30/11/2021) petang.

Dalam pelaksanaan simulasi, Dit Lantas Polda Sumut mendirikan tenda pos pengamanan, vaksinasi, pemeriksaan swab antigen, serta menyiagakan satu unit mobil ambulans.

Pantauan di lapangan, pada simulasi diperagakan beberapa skenario dalam pengamanan wilayah perbatasan Sumatera Utara serta kabupaten/kota selama Nataru. 

Tampak beberapa personel Dit Lantas Polda Sumut yang sudah standby di Pos Pengamanan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan baik yang masuk ke Sumatera Utara maupun arah ke luar kota.

Di mana, setiap kendaraan yang melewati pos pengamanan wajib menunjukan sertifikat vaksinasi melalui barcode aplikasi peduli lindungi yang telah disediakan petugas. Apabila pengendara atau pengemudi sudah divaksin maka diperbolehkan melintas.

Namun, jika nantinya pengendara atau pengemudi didapati belum divaksinasi oleh petugas akan dibawa ke tenda vaksinasi untuk diberikan suntik vaksin lalu diperbolehkan kembali melanjutkan perjalanan. 

Tidak hanya itu, petugas di Pos Pengamanan juga melakukan pengecekan swab antigen secara acak terhadap penumpang mobil yang melintas. Jika ditemukan adanya salah satu penumpang yang hasil swab antigennya reaktif langsung dibawa dengan ambulans ke rumah sakit terdekat untuk menjalani swab pcr. Langkah ini dilakukan dalam mencegah penyebaran Covid-19 selama Nataru.

Gelaran simulasi itu pun disaksikan langsung Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Pangdam I/BB Mayjen TNI Hasanuddin, Wagubsu Musa Rajekshah, Kabinda Brigjen Tni Asep Jauhari, Dirlantas Polda Sumut Kombes Pol Valentino Tatareda serta pejabat lainnya.

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, turut menempelkan stiker di salah satu mobil sebagai tanda bisa melintas dalam gelaran simulasi tersebut.

Wagubsu mengatakan, simulasi yang digelar dalam persiapan menghadapi datangannya masyarakat baik dari luar kota maupun dari daerah saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022. (fit/panji)


  


Medan | Bandar Meriah News - Pemko Medan melalui Walikota Medan Bobby Afif Nasution diminta supaya menyediakan lahan untuk pembangunan perumahan murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kecamatan Medan Marelan. Sebab, masyarakat yang tinggal di wilayah Medan Utara maaih banyak yang memiliki rumah dan tinggal dikawasan kumuh bantaran sepanjang sungai.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi PDI P DPRD Medan Drs Daniel Pinem (foto) sekaligus perwakilan Fraksi PDI P dalam menyampaikan pendapat akhir terhadap Ranperda Kota Medan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2021-2041 melalui sidang paripurna DPRD Medan digedung dewan, Selasa (30/11/2021). 

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE, Fraksi PDI P dalam pendapatnya menerima dan menyetujui pencabutan Perda Kota Medan No 13 Tahun 2021 tentang RTRW Tahun 2011 - 2031. Kemudian menerima dan menyetujui Ranperda RTRW Tahun 2021-2024 ditetapkan menjadi Perda Kota Medan. 

Rapat paripurna juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan HT Bahrumsyah serta pimpinan para alat kelengkapan dewan. Turut hadir Walikota Medan Bobby Afif Nasution serta sejumlah pimpinan OPD Pemko Medan.

Masih dalam pendapat Fraksinya, Daniel Pinem menyebut, dorongan untuk pembangunan perumahan rumah bagi warga Medan Utara sangat mendasar karena melihat pesatnya pertumbuhan penduduk di kawsan itu. "Sangat tepat, salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan di Kota Medan, " imbuh Daniel Pinem politikus tulen yang merakyat itu.

Selain itu, masih dalam pendapat akhir Fraksinya, Daniel Pinem yang saat ini duduk di Komisi IV membidangi pembangunan itu menyebut terkait Ruang Terbuka Hijau yang harus disiapkan mininal 30 %. Maka mendesak Pemko Medan untuk menyediakan ganti rugi RTH setiap tahunnya secara bertahap bagi warga yang terdampak pembebasan RTH.

Sebab kata Daniel Pinem, penyediaan RTH sebesar 30 % harus dijalankan sesuai amanah UU No sebagaimana diatur Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan RTRW disebutkan harus memiliki RTH 30 % dari luas wilayah administratif yang ada. Dimana 20% RTH publik dan 10 % RTH private. 

"Sementara RTH publik di Kota Medan saat ini hanya 26,7% berarti masih kurang 3,5% , maka sangat perlu penambahan secara bertahap," sebut Daniel

Selain itu dalam Perda yang ditetapkan terkait rencana pembangunan Jalan Tol layang koridor Jalan Pinang Baris - Pusat Kota - Aksara - Tembung serta rencana pembangunan ruas Jalan Tol dari Titik Nol Pelabuhan Belawan diminta agar dilakukan kajian lebih matang.

Diakhir pendapat akhirnya, Daniel Pinem berharap dengan penetapan Perda ke depannya RTRW Kota Medan lebih komprehensip dan sejalan dengan kebijakan strategis nasional. (fit)

  


Medan | Bandar Meriah News - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan menyampaikan  keprihatinan atas musibah banjir yang melanda hampir diseluruh wilayah Kota Medan beberapa waktu lalu. Hujan deras yang terjadi hanya beberapa jam saja mengakibatkan banjir yang mengakibatkan banyak warga pengguna jalan terganggu.

Hal ini disampaikan juru bicara FPKS DPRD Medan, Syaiful Ramadhan saat menyampaikan pendapat fraksi terkait Ranperda Tata Ruang Wilayah 2021-2041, di ruang Paripurna DPRD Medan, Selasa (30/11/2021).

"Tidak hanya banjir di inti Kota, FPKS Juga menyampaikan agar Pemko Medan mewaspadai gelombang air pasang rob yang beberapa hari mendatang akan menyerang seluruh kelurahan yang ada di kecamatan Medan Belawan, kelurahan nelayan indah di wilayah Kecamatan Medan Labuhan, kelurahan Labuhan  Deli dan kelurahan Paya Pasir di Kecamatan Medan Marelan," tegas Politisi yang duduk di Komisi IV ini.

Disampaikan Syaiful, Ranperda ini diharapkan dapat menjadi payung hukum dan panduan  dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Medan, juga dapat menjawab persoalan yang ada dan mengantisipasi potensi tantangan kedepan sehingga Kota Medan yang maju, bersih,  bebas macet dan bebas banjir bisa terwujud. 

"Sampai Ranperda ini disyahkan nantinya Kota Medan belum terbebas dari maslah banjir. Harus diingat, bahwa rentang waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun. Pada tahun 2041 situasi Medan akan sangat jauh berbeda, akan ada lonjakan angka penduduk, tingginya angka pencari kerja, pertumbuhan ekonomi dan bisnis dan pembangunan gedung – gedung. Jika tidak diantisipasi sejak dini, maka permasalahan banjir akan semakin parah dan tidak terkendali," jelas politisi muda ini.

Dalam penyampaiannya, Syaiful juga menjelaskan Fraksi PKS menyoroti  Paragraf 3 tentang Kawasan Peruntukan Industri (KPI) pada pasal 26 disebutkan wilayah kawasan peruntukan industri untuk 5 kecamatan yakni kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Deli, Medan Marelan dan Medan sunggal yang besarannya seluas 2.940 (dua ribu sembilan ratus empat puluh) hektar. 

"Point ini menjadi perhatian yang sangat serius mengingat wilayah Medan Utara kecuali Kecamatan Medan Deli yang tidak terdampak tingginya air pasang. Jangan sampai KPI yang sudah diatur dalam Ranperda ini akan menambah masalah baru bagi ketiga Kecamatan ini dan sebagaimana diketahui salah satu penyebab tingginya air pasang," tegasnya seraya mengatakan Fraksi PKS meminta agar KPI khusus untuk tiga kecamatan tersebut sangat diperhatikan masalah AMDALnya, jangan sampai  mengganggu eko sistem dan menimbulkan masalah sosial lainnya.(fit)

 


Medan | Bandar Meriah News  -
 Anggota Komisi II DPRD Medan Haris Kelana Damanik ST mengapresiasi serta mendukung penuh kebijakan Walikota Medan Bobby Afif Nasution untuk mewajibkan seluruh  perusahaan di Medan menyediakan lowongan kerja kepada penyandang disabilitas. Kebijakan itu pun didorong agar Pemko segera menggodok Perda sebagai payung hukum sehingga dapat berkelanjutan dikemudian hari.

"Kita dukung penuh program Walikota Medan Bobby Nasution untuk mengharuskan setiap perusahaan di Medan wajib menerima tenaga kerja bagi penyandang cacat Disabilitas," tandas Haris Kelana kepada wartawan, Selasa (30/11/2021) menyikapi kepedulian Walikota Medan dengan mendorong pihak pengusaha mengakomodir penyandang Disabilitas diterima sebagai pekerja.

Bahkan kata Haris, ketentuan penetapan menyediakan minimal 1 % jumlah karyawan posisi lowongan kerja bagi penyandang Disabilitas dinilai sudah tepat. " Jika saja seluruh perusahaan mengikuti aturan itu, maka para penyandang Disabilitas di Medan sudah tertampung mendapat pekerjaan, "ujar Haris Kelana Damanik ST (foto) yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan itu.

Guna percepatan realisasi itu kata Haris, diharapkan Pemko Medan segera menggodok Perda sebagai regulasi pelaksanaan di lapangan. "Kami di DPRD Medan siap membantu percepatan pembahasan Ranperda," tandas Haris yang duduk di komisi II DPRD Medan membidangi tenaga kerja tersebut.

Disampaikan Haris, Perda dinilai sangat penting guna payung hukum regulasi untuk mengakomodir kepentingan dan hak para penyandang disabilitas. Pemko Medan perlu menyiapkan agar pemberlakuan itu permanen selamanya.

"Kita ingin Kota Medan harus menjadi kota yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas," sebut Haris.

Seperti diketahui, Wali Kota Medan Bobby Nasution mendorong seluruh perusahaan swasta di Kota Medan untuk menyediakan 1 persen posisi lowongan kerja bagi penyandang disabilitas. Hal itu dilakukan sebagai bentuk perhatian dirinya kepada para disabilitas tersebut.  Sebab, tak jarang setiap kali bertemu dengan penyandang disabilitas, mereka selalu mengeluhkan sulitnya mendapatkan pekerjaan.

Hal itu ditegaskan Walikota Medan, dua pekan lalu saat Virtual Job Fair Kota Medan yang digelar Pemko Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Medan di halaman Kampus LP31. Bobby Nasution minta kepada seluruh perusahaan  yang mengikuti job fair agar menyediakan lowongan pekerjaan bagi para disabilitas.

Apalagi berdasarkan peraturan yang ada, jelas Bobby, perusahaan swasta diminta menyiapkan 1 persen posisi kerja untuk disabilitas. Sedangkan bagi BUMN dan pemerintahan menyiapkan 2% untuk disabilitas. Sebab, ungkapnya, meski memiliki kekurangan namun banyak penyandang disibilitas yang memiliki kemampuan memadai  sehingga layak untuk mendapatkan pekerjaan.

"Saya kembali ingatkan agar tiap perusahaan harus menyediakan lowongan untuk penyandang disabilitas. Saya senang karena perusahaan yang mengikuti Job Fair ini telah menyediakan lowongan bagi disabilitas. Semoga ini dapat membantu para disabilitas agar mereka mudah mencari dan mendapatkan pekerjaan," kata Bobby.

Penyediaan lowongan bagi penyandang disabilitas itu dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan amanah Undang-Undang No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu juga guna mendukung percepatan program prioritas Wali Kota Medan, terkait memberikan kesempatan kerja bagi penyandang difabel. (fit)

 


Lubuk Pakam | Bandar Meriah News - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Deli Serdang , di Ruang Sidang Paripurna DPRD Deli Serdang, Selasa (30/11/2021). Hal itu ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama oleh Bupati Deli Serdang H. Ashari Tambunan dan Ketua DPRD Deli Serdang Zakky Shahri SH., beserta Wakil DPRD Deli Serdang yaitu Amit Damanik, T. Achmad Tala’a dan Nusantara Tarigan Silangit.

Dalam kata sambutannya, Bupati Deli Serdang H. Ashari Tambunan menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan yang memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam seluruh proses dan tahapan penyusunan APBD TA. 2022 yang dimulai dari pembahasan hingga disetujuinya Ranperda APBD  Tahun 2022.

 Adapun hasil Rancangan APBD TA. 2022 yang telah kita sepakati yaitu : Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang pada APBD tahun 2022 sebesar Rp.4.202.535.350.834,00 yang terdiri dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer  dan  lain-lain pendapatan daerah yang sah, belanja daerah sebesar Rp.4.229.535.350.834,00, yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp.45.000.000.000,00 sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.18.000.000.000,00 sehingga pembiayaan netto sebesar Rp.27.000.000.000,00.”jelas Bupati H Ashari Tambunan.

Lanjut Bupati, pandemi Covid-19 yang belum kita ketahui kapan akan berakhir ini tentunya masih memberikan dampak bagi proses pembangunan terutama di sektor perekonomian. Namun kita harus tetap optimis situasi ini akan semakin membaik.

Bank Indonesia meyakini perekonomian Sumatera Utara pada Tahun 2021 diperkirakan tumbuh positif dan optimis akan meningkat pada Tahun 2022 mendatang. Akselerasi ini didukung oleh perbaikan permintaan domestik dan pertumbuhan ekonomi global yang menguat. Selain itu, optimisme pencapaian herd immunity pada Maret 2022 seiring akselerasi vaksinasi mendorong perbaikan ekonomi. Meskipun begitu tantangan akan tetap ada dan harus menjadi perhatian bagi seluruh stakeholder. “terang Bupati

“Semua tantangan tersebut dapat kita atasi jika kita saling bahu membahu untuk dapat memecahkan berbagai persoalan pembangunan yang akan kita hadapi. Hal ini merupakan tanggungjawab kita bersama yang harus dilakukan secara bersinergi, guna mewujudkan Kabupaten Deli Serdang, yang  menjadi tempat pengabdian kita bersama, menjadi  kabupaten yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.”Pungkas Bupati

Hadir pada rapat paripurna tersebut, Wakil Bupati Deli Serdang HM. Ali Yusuf Siregar, anggota DPRD Deli Serdang, Kasdim 0204/DS Mayor Inf Toto triyanto, unsur Forkopimda, Sekda Darwin Zein S.Sos bersama para staf ahli, asisten, Kepala OPD dan Kabag.(raja s dachi)

Diberdayakan oleh Blogger.