Keterangan Gambar : Komisi IV DPRD Rapat dipimpin Ketua Komisi
Medan - Pandemi Covid-19, Kota Medan terus berbenah dalam bentuk fisik dan pelayanan. Tak ayal, sejumlah program yang dicanangkan terus dipacu untuk menata ibu kota Sumatera Utara ini ke arah yang lebih baik. Tentu golnya adalah untuk kemaslahatan masyarakat Kota Medan.
Kolaborasi terus digaungkan.
Para stakeholder, baik internal seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD)terus
bekerja maksimal. Namun segala sesuatu kebijakan itu harus disepakati dan
dibahas secara komprehensif agar hasilnya nanti tidak lari dari apa yang
diinginkan.
Makanya, sebelum melangkah
lebih jauh, Pemko Medan dalam hal mengambil keputusan pembangunan berkolaborasi
dengan legislatif yakni DPRD Kota Medan.
Segala kebijakan harus
dibahas dengan para wakil rakyat yang ada di lembaga legislatif ini. Salah
satunya adalah Komisi IV yang membidangi pembangunan.
Keterangan Gambar : Anggota Komisi IV DPRD Medan Dalam Rapat Kepada OPD Terkait
Komisi IV DPRD Kota Medan dibawah kepemimpinan Haris Kelana Damanik ST terus bersinergi dengan dinas-dinas terkait yang menjadi counterpart-nya Kepada Wartawan, Selasa (8/3/2023), Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana Damanik ST menyebutkan bahwa sesuai dengan visi misinya melakukan evaluasi dan pengawasan atas laporan serta keluhan masyarakat terkait pembangunan ataupun infrastruktur.
Tidak hanya pengawasan,
komisi IV yang dipimpinnya tersebut senantiasa memberi masukan maupun kritik
kepada OPD terkait dalam melaksanakan pembangunan baik infrastruktur, sarana
maupun prasarana serta pelayanan untuk masyarakat.
Sebagai wakil rakyat di
lembaga legislatif, kata anggota dewan dari Dapil Medan Utara ini, Komisi IV
tetap mengedepankan fungsinya sebagai legislasi.
“Kita senantiasa mendukung
pembangunan yang telah diprogramkan Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Sebab,
saat ini program yang telah dilakukan maupun yang masih berjalan sudah
dirasakan oleh masyarakat. Artinya masyarakat sangat berharap besar terhadap
perubahan Kota Medan ke arah lebih baik lagi dibawah kepemimpinan Wali Kota
Bobby Nasution,” ujar politisi Partai Gerindra Kota Medan ini.
Tentu, dalam sebuah
kebijakan atau pelaksanaan pembangunan terkadang menemui kendala ataupun
persoalan yang harus diatasinya.
Keterangan Gambar : Ketua Komisi IV Rapat Dengan Kadis
“Disinilah peran kita sebagai legislatif mengawasi serta memberikan masukan berupa evaluasi terbaik agar persoalan-persoalan itu bisa terpecahkan sehingga lahir sebuah solusi yang akan disampaikan kepada Wali Kota maupun OPD terkait,” urainya.
Bahkan, lanjutnya, pemecahan
persoalan yang dikeluhkan masyarakat, Komisi IV senantiasa memanggil dinas terkait
untuk membahas persoalan tersebut bersama perwakilan masyarakat dalam Rapat
Dengar Pendapat (RDP).
“Memang kita menjadi tempat
aspirasi dan pengaduan yang dialami masyarakat. Dan masyarakat juga berharap
besar kepada kita. Namun demikian, hal itu tidak menjadi beban bagi kita selagi
bisa kita atasi dengan duduk bersama melahirkan solusi yang cerdas,” ujar Wakil
Ketua Partai Gerindra Kota Medan ini.
Pria yang dikenal ramah dan
energik ini juga berharap masyarakat turut serta membantu pemerintahan Kota
Medan dalam melaksanakan pembangunan.
Apalagi tahun 2023 ini
sedang berjalan pembangunan beberapa proyek besar, seperti, revitalisasi
Lapangan Merdeka, Kesawan, Medan Tanpa Kabel di 18 ruas jalan, pembangunan
Gapura Batas Kota, Islamic Center dan rencana pembangunan Underpass di Jalan HM
Yamin simpang Jalan Jawa, dan Jalan Juanda simpang Jalan Brigjen Katamso juga
dijadwalkan akan mulai berlangsung pada April tahun ini.
“Kita berharap masyarakat
turut serta membantu program Pemko Medan agar capaian nanti bisa dirasakan,”
harapnya.
Keterangan Gambar : Rapat Komisi IV dengan SKPD
Demikian pula Komisi IV DPRD Medan. Menurut Haris Kelana Damanik, pihaknya akan terus mengoptimalkan pengawasan dan mengambil langkah untuk memperhatikan setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat terhadap proyek besar tersebut.
“Sinergitas itulah yang
dibutuhkan, jika ada persoalan mari bahas bersama,” kata dia.
Mengingat, lanjut Haris
Kelana Damanik, proyek-proyek itu tentunya tidak hanya berkaitan pada satu
individu yang pro ataupun kontra, akan tetapi sangat berpengaruh terhadap
kondisi masyarakat Kota Medan.
Komisi IV DPRD Medan juga
terus mendorong para OPD untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.
Seperti halnya Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang saat ini ditangani Dinas
Perhubungan Kota Medan yang terkesan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
“Terkait Lampu Jalan
tentunya kita mengetahui bahwa ada program dari Pemko Medan melalui Dishub
terkait Layanan Pengaduan Gangguan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). Namun,
Komisi IV akan terus mengawasi agar keluhan masyarakat yang masuk melalui call
center tersebut dapat segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Oleh karena itu, kata Haris
Kelana Damanik, pembangunan untuk suatu perubahan sangat perlu diawasi agar
tujuan dari pembangunan proyek-proyek tersebut tercapai.
Keterangan Gambar : Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana Damanik ST
Jangan “Face To Face” Terhadap Bangunan Bermasalah
Masih dalam hal pengawasan,
Ketua Komisi IV DPRD Medan, Haris Kelana Damanik ST meminta petugas Seksi
Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) tidak “Face to Face” dalam melakukan
pengawasan bangunan yang bermasalah terutama soal izin.
“Saya sudah ingatkan mulai
dari trantib kelurahan hingga kecamatan dan camat sendiri agar lebih mendikte
para trantib-trantib di kelurahan dan kecamatan agar tidak “face to face”
(tatap muka) soal pengawasan dan penertiban bangunan bermasalah,” tegas Haris
Kelana Damanik disela-sela Rapat Dengar Pendapat terkait Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) yang dihadiri Kadis Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan
Ruang (PKP2R) Kota Medan Endar Sutan Lubis, Sekcam Medan Belawan, Lurah Tanjung
Mulia Nazril H Angkat, Lurah Bagan Deli Azwar Rivai Siregar, perwakilan Satpol
PP Kota Medan Irvan dan sejumlah kasi Trantib kelurahan, di Ruang Rapat Komisi
IV DPRD Medan, Selasa (7/3/2023).
Pihaknya menemukan tindakan
face to face yang dilakukan beberapa oknum trantib. “Persoalan IMB adalah
wewenang trantib untuk melakukan pengawasan bangunan,” ungkapnya.
Banyak laporan masyarakat ke
Komisi IV DPRD Medan tentang persoalan bangunan yang bermasalah dengan izin
serta pengurusan izin.
“Namun Alhamdulillah saat ini
sudah dilakukan pembinaan sehingga kegiatan trantib sudah berjalan normatib,”
sebutnya.
Haris Kelana menyebutkan,
rapat dengar pendapat ini mengundang sejumlah kasi trantib di kelurahan dan
kecamatan agar koperatif tentang perizinan bangunan yang ada di Kota Medan
Hal itu menyangkut persoalan
tata ruang dan tata bangunan serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan yang
cenderung “bocor” atas perizinan yang luput dari pengawasan.
Keterangan Gambar : Wakil Ketua Komisi Dr. Rudiawan Sitorus (PKS)
Dukung Pembangunan Kolam Retensi Martubung Jadi Tempat Wisata
Selain fungsi pengawasan,
Komisi IV DPRD Kota Medan juga mendukung program Pemko Medan melaksanakan
pembangunan pembuatan kolam Retensi tahap ke dua di Griya Martubung, Kelurahan
Besar, Kecamatan Medan Labuhan.
Disamping mengatasi banjir,
lokasi kolam nantinya dilengkapi sarana olahraga dan fasilitas pelaku Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Kita sangat mendukung
program Walikota Medan Bobby Afif Nasution menjadikan lokasi kolam menjadi
tempat wisata air dan wisata kuliner,” ujar Haris Kelana Damanik ST.
Disampaikan Haris, apresiasi
yang sangat tinggi pantas disampaikan kepada Bobby Nasution yang melakukan
pembangunan kolam retensi.
Dia menyebutkan, sebelumnya
di lokasi tersebut merupakan rawa-rawa dan semak belukar yang ditumbuhi eceng
gondok. Namun saat ini sudah dijadikan kolam bersih tempat wisata air.
“Keberadaan kolam retensi
sangat berguna sekali. Selain meminimalisir banjir juga bermanfaat menjadi
tempat wisata air,” sebut Haris.
Dengan adanya rencana
pembangunan berbagai sarana olahraga di area sekeliling kolam. Begitu juga
dengan penyediaan tempat pelaku UMKM untuk menjajakan dagangannya.
Kata Haris, cara tersebut
sangat membantu pemberdayaan pelaku UMKM. “Kita berharap lokasi kolam
dilengkapi sarana olahraga, tempat bermain anak anak dan kios pelaku UMKM.
Sehingga akan menjadi tempat wisata baru di Kota Medan,” imbuhnya.
Diketahui, pembangunan tahap
pertama kolam retensi di Danau Laguna tersebut saat ini sudah selesai,
pemagaran beton di kolam retensi seluas 10 Ha tersebut sudah terpasang.
Pembangunan tahap kedua
kembali dilanjutkan di tahun 2023 ini diantaranya pembangunan kolam lumpur,
fasilitas taman bermain dan jogging track serta tempat pelaku UMKM.
Upaya yang dilakukan Bobby
Nasution dalam mengatasi banjir di wilayah griya martubung dengan membangun kolam
Retensi diharapkan mendapat dukungan semua pihak.
Keterangan Gambar: Sekretaris Komisi IV M Afri Rizki Lubis (Golkar)
Menjaga PAD tidak Bocor
Komisi IV DPRD Kota Medan
yang membidangi pembangunan, saat ini menjaga Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pemko Medan agar tidak menurun khususnya dari pendapatan izin mendirikan bangunan.
Keterangan Gambar : Anggota Komisi Drs Daniel Pinem
“Banyak kita lihat banyak bangunan yang tidak memiliki izin atau bangunan yang menyalahi izin, ini yang perlu kita desak agar Pemko Medan melakukan tindakan sehingga PAD tidak lagi bocor seperti saat ini kita tengarai,” tegas Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Hendra DS.
Keterangan Gambar:Anggota Komisi Paul Mei Anton Simanjuntak SH
Ketua Partai Hanura Kota Medan ini melanjutkan, Komisi IV juga mengawasi pembangunan infrastruktur, karena masuk kedalam tufoksi.
Keterangan Gambar: Anggota Komisi David Roni Ganda Sinaga
Ini format salah satu program prioritas pemko Medan pembangunan inftrastruktur yang perlu diawasi terus, supaya tahun depan dengan APBD sebsar Rp7,8 Triliun pada tahun 2023 ini persoalan infrastruktur di Kota Medan semuanya sudah teratasi.
Keterangan Gambar : Anggota Komisi Dame Duma Sari Hutagalung
“Bisa saja pengawasan itu dari Komisi IV, tapi juga pengawasan dari seluruh masyarakat, penanganan banjir, dan sebagainya. Perlindungan bangunan-bangunan heritage juga dalam pengawasan Komisi IV,” ungkapnya.
Keterangan Gambar: Anggota Komisi Dedy Aksyari Nasution ST
Disinggung banyaknya bangunan bermasalah tidak ada penindakan, Hendra DS mengatakan hal itu yang perlu kita ingatkan kepada Pemko Medan.
Keterangan Gambar : Anggota Komisi Burhanudin Sitepu SH
“Makanya kita lakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), dipanggil pemilik bangunan dan OPD terkait supaya segera melakukan tindakan tegas. Artinya, ketika melihat bangunan yang tidak memilik bangunan harus ada efek jera dan harus dibongkar. Tetapi bangunan yang menyalahi izin harus ditanya kenapa melanggar izin, apa ada persoalan atau kendala ketika mengurus izin, itu yang harus kita cari solusinya,” jelasnya.
Keterangan Gambar : Anggota Komisi Antonius Devolis Tumanggor S.Sos
Apakah pengerjaan bangunan bisa dilakukan sementara izin belum keluar, Hendra DS mengatakan tidak seperti itu, yang benar adalah izin keluar baru membangun.
Keterangan Gambar : Anggota Komisi Hendra DS
“Di RDP terungkap bahwa banyak pengembang atau investor kesuliotan mengurus izin, kenapa begitu lama prosesnya dan memakan waktu sampai bulanan, ini yang menjadi masalah sehingga terkadang pemgembang membangun dulu, sambil berjalan mengurus izin dan ini yang sering kita temukan di lapangan. Makanya kita tekankan dan Kadis mengatakan apabila persyatan lengkap, dua hari IMB akan selesai, itu yang kita akan kejar,” tukasnya.*
Keterangan Gambar: Anggota Komisi Renville Napitupulu ST
Masyarakat juga Turut MengawasiSelain legislatif, masyarakat
juga berhak turut serta mengawasi pembangunan yang dilaksanakan Organisasi
Perangkat Daerah (OPD).
Anggota Komisi IV DPRD Kota
Medan dari Fraksi Partai Gerindra, Dedy Aksyari Nasution ST mengutarakan,
masyarakat juga memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan kebijakan
pembangunan.
“Disamping kita yang
melakukan pengawasan, masyarakat juga harus mengawasi dan melaporkan pelayanan
yang belum maksimal agar dilakukan pembenahan dan perbaikan,” terangnya.
Komisi IV DPRD Kota Medan
turut serta menyosialisasikan program-program Pemko Medan. Program-program
tersebut berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, seperti pelayanan Adminduk,
BPJS Kesehatan, serta bantuan-bantuan sosial melalui program di dinas terkait.
“Saat menjemput aspirasi
masyarakat, kita juga menyampaikan program-program Pemko Medan, agar kendala
yang dihadapi masyarakat bisa kita tampung dalam pokok pikiran dan disampaikan
pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) maupun Rapat Paripurna,” sebutnya.
Jadi, lanjutnya, dengan
begitu DPRD Kota Medan dalam hal ini Komisi IV bisa langsung melakukan
pengawasan ketika menyosialisasikan program-program Pemko Medan.*
Dorong
Maksimalkan Layanan
Komisi IV DPRD Kota Medan
juga mendorong OPD untuk memaksimalkan layanan kepada masyarakat. Hal itu
dianggap penting, karena masyarakat membutuhkan fasilitas dan kenyamanan
terutama di lingkungan pemukiman.
Seperti halnya Lampu
Penerangan Jalan Umum (LPJU). Kehadiran LPJU di setiap lingkungan masyarakat,
selain menerangi jalan, juga memberi rasa aman terhadap gangguan Kantimbas.
Agar program itu maksimal,
Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan Drs Daniel Pinem meminta Dinas Perhubungan
(Dishub) Kota Medan memberdayakan seluruh Kepala Lingkungan (Kepling) yang
memahami kebutuhan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di lingkungan masing-masing.
“Upaya Dishub Medan
memaksimalkan layanan gangguan LPJU dengan membuka Call Center sangat kita
apresiasi. Namun kita sarankan agar memberdayakan seluruh Kepling,” ujar
Daniel Pinem kepada wartawan.
Dikatakan Daniel, selama ini
sangat banyak pengaduan masyarakat soal LPJU. Mulai dari gangguan rusak/padam
hingga masih banyaknya lingkungan yang belum mendapat LPJU. “Maka itu, Kepling
pantas difungsikan untuk memonitor demi kenyamanan lingkungan,” ujarnya.
Dengan demikian, kata
politisi PDI P ini, warga dapat melaporkan kondisi LPJU ke Kepling dan
meneruskan ke Dishub. Kemudian Kepilng tetap bertanggungjawab menjaga
kenyamanan berkelanjutan di lingkungannya.
Disampaikan Daniel Pinem,
peralihan pengelolaan layanan LPJU dari Dinas Kebersihan Pertamanan ke Dinas
Perhubungan Kota Medan harus membuktikan layanan lebih baik. Sehingga,
keluhan warga soal sulitnya LPJU selama ini tidak ada lagi dan pelayanan
ditingkatkan.*
Adapun alat kelengkapan
Komisi IV DPRD Medan
Ketua
: Haris Kelana Damanik ST (Gerindra)
Wakil
Ketua : Dr. Rudiawan Sitorus (PKS)
Sekretaris
: M Afri Rizki Lubis (Golkar)
Anggota
:
Drs
Daniel Pinem
Paul
Mei Anton Simanjuntak SH
David
Roni Ganda Sinaga
Dame
Duma Sari Hutagalung
Dedy
Aksyari Nasution ST
Burhanudin
Sitepu SH
Antonius
Devolis Tumanggor S.Sos
Hendra
DS
Renville
Napitupulu ST
Pembidangan Komisi IV DPRD
Kota Medan yakni bidang Pembangunan meliputi;
Asisten
Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
Dinas
Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi (SDABMBK)
Dinas
Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang
Dinas
Perhubungan
Dinas
Pertanian dan Perikanan
Dinas
Pencegah dan Pemadam Kebakaran
Dinas
Kebersihan dan Pertamanan
Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dan
lembaga lain yang dianggap mitra kerja oleh pimpinan DPRD.(advetorial/red)
Posting Komentar